Banda Aceh – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh melakukan kunjungan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota yang berada di kawasan Lampineng, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, Kamis 16 Januari 2020.
Kunjungan tersebut Tim dari DPRK disambut lansung Kepala Dinas Pendidikan, Saminan. Dalam kunjungan itu kedua belah pihak juga mencari jalan keluar terhadap persoalan kekurangan guru SD di Banda Aceh.
Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Isnaini Husda menyampaikan selama ini Banda Aceh mengalami kekurangan tenaga pendidik di tingkat sekolah SD. Menurutnya hal itu dikarenakan adanya regulasi dari pemerintah pusat yang membatasi menambah tenaga pengajar di dinas pendidikan.
“Pada hari ini kita duduk bersama sama dengan dinas terkait untuk mencari jalan keluar, mudah mudahan regulasi ini bisa disempurnakan kembali untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik atau guru di Banda Aceh,” kata Isnaini Husda.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh Saminan, menyampaikan kekurangan ini tidak hanya dialami Pemerintah Kota Banda Aceh tetapi persoalan ini juga dialami oleh daerah lain dari seluruh Indonesia.
“Kekurangan ini karena pada umumnya guru kita sudah masuk masa pensiun disamping itu ada suatu motorium guru selama sepuluh tahun dari presiden, ini yang menyebabkan kekurangan dan ini terjadi diseluruh Indonesia,” kata Saminan.
Saminan menjelaskan ada 40 persen guru SD di Banda Aceh itu kosong, dan selama ini ada sebahagian kekosongan ini diatasi dengan guru PTQ dari provinsi yang ditugaskan ke kota Banda Aceh dan mereka sudah mengisi sekitar 20 persen.
Sementara sebanyak 20 persen lagi selama ini para kepala sekolah mengisinnya dengan guru dana bos namun dengan pemberian penghasilan yang sangat rendah. Untuk itu kedepan pihaknya sedang memperjuangkan bersama Walikota serta meminta dukungan dari DPRK dengan mengagas program guru Guru Honore Daerah (Honda).
Menurutnya pola ini sudah dilakukan oleh pemerintah Surabaya karena wilayah tersebut juga mengalami hal yang serupa karena disebapkan pemerintah pusat membatasi penerimaan pengawai negeri sipil.
“Karena itu pada kesempatan kami minta dukungan DPRK agar kedepan dapat mengatasi kekurangan ini dengan guru honda, Mudah mudahan kota Banda Aceh bisa menjalankan ini, sehingga kekurangan guru di sekolah dasar bisa teratasi dalam dua tahun kedepan,” tuturnya.
Dalam silaturahmi tersebut turut juga dihadiri Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar dan Wakil Ketua DPRK Usman. []