PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
MENIMBANG:
a. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai kedudukan yang mulia dan terhormat
b. Bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Dewan Perwakilan Rakyat harus menjamin nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, partisipasi dan mengedepankan kepentingan rakyat Kota Banda Aceh dan daerah pemilihannya
c. Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh perlu memiliki landasan tata tertib yang mengatur mengenai kedudukan, susunan, hak dan kewajiban alat kelengkapan dan tata cara pengambilan keputusan
d. Bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
MENGINGAT:
1. Undang-Undang Nomor 8 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Iaporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
22. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 22, Tam,bahan Lembaran Negara Nomor 5104);
24. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 tahun 2006 tentang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 07);
25. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
26. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);
27. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
28. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh tahun 2009 Nomor 1, Seri A Nomor 1);
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN TATA TERTIB
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Banda Aceh yang menjalankan tugas legislatif;
3. Walikota dan Wakil Walikota adalah kepala pemerintah Kota Banda Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai penyelenggara pemerintahan Kota Banda Aceh yang menjalankan tugas eksekutif;
4. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRK Banda Aceh;
5. Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh selanjutnya disebut KIP Kota Banda Aceh merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakanpemilihan umum di Kota Banda Aceh;
6. Qanun Kota Banda Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggara pemerintahan dan kehidupan masyarakatKota Banda Aceh, yang ditetapkan dengan persetujuan bersama DPRK Banda Aceh dengan Walikota Banda Aceh;
7. Anggota DPRK adalah mereka yang telah diresmikan keanggotaanya sebagai anggota DPRK Banda Aceh dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Alat kelengkapan DPRK adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh yang terdiri dari Pimpinan Dewan, Komisi-Komisi, BadanAnggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Legislasi, dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan;
9. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRK secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRK;
10. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRK yang mencerminkan konfigurasi partai politik dan partai politik lokal peserta pemilihan umum;
11. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRK;
12. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRK yang dibentuk untuk pembahasan anggaran;
13. Badan Legislasi adalah pengelompokan anggota DPRK secara fungsional untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pembentukan/pembahasan qanun dan peraturan-peraturan lainnya secara berencana, terpadu dan sistematis;
14. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRK yang dibentuk untuk pembahasan hal khusus tertentu;
15. Badan Kehormatan adalah badan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK;
16. Rapat adalah rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;
17. Kunjungan kerja adalah kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;
18. Masa persidangan adalah masa kegiatan-kegiatan DPRK yang dilakukan terutama di dalam gedung DPRK selama satu tahun;
19. Masa reses adalah masa kegiatan DPRK di luar masa sidang yang dilakukan para anggota DPRK diluar gedung DPRK;
20. Instansi vertikal adalah perangkat wilayah dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai lingkup kerja di Banda Aceh sebagai wilayah administrasi;
21. Perangkat Daerah Kota Banda Aceh terdiri atas Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, Sekretariat DPRK, Dinas Kota Banda Aceh dan lembaga teknis Kota Banda Aceh yang diatur dengan qanun Kota Banda Aceh;
22. Peraturan tata tertib adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;
23. Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;
24. Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, yang dipimpin oleh Sekretaris DPRK;
25. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh;
26. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh;
27. Kode etik DPRK adalah suatu ketentuan etika dan perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRK dalam melaksanakan tugasnya;
28. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, tata pakaian, tata penghormatan dan penghargaan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya dalam negara, pemerintah dan masyarakat;
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh;
30. Keputusan DPRK adalah produk hukum DPRK yang bersifat penetapan yang disepakati dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK;
31. Keputusan pimpinan DPRK adalah suatu produk hukum DPRK yang diputuskan melalui rapat Badan Musyawarah
BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN DPRK
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2
1.DPRK sebagai lembaga Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh merupakan wadah untuk melaksanakan musyawarah/mufakat berdasarkan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.DPRK merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kota Banda Aceh;
3.DPRK sebagai unsur lembaga pemerintah Kota Banda Aceh yang mempunyai kedudukan sejajar dan tanggungjawab yang sama dengan pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugasnya masing-masing untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat;
4.DPRK berkedudukan di Kota Banda Aceh;
5.Anggota DPRK Banda Aceh berdomisili di Kota Banda Aceh.
Bagian Kedua
Susunan
Pasal 3
1.DPRK terdiri atas anggota partai politik dan partai politik lokal peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum;
2.DPRK terdiri atas alat-alat kelengkapan DPRK dan fraksi-fraksi DPRK.
BAB III
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG SERTA HAK DPRK
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 4
1.DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan;
2.Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.
Pasal 5
1.Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sebagai perwujudan DPRK selaku pemegang kekuasaan untuk membentuk qanun;
2.Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan qanun tentang APBK yang diajukan oleh Walikota;
3.Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Qanun dan APBK.
Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 6
1.DPRK mempunyai tugas dan wewenang :
a.Membentuk qanun yang dibahas dengan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama;
b.Membahas dan memberikan persetujuan rancangan qanun mengenai anggaran pendapatan dan belanja Kota Banda Aceh yang diajukan oleh Walikota;
c.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun Kota Banda Aceh dan peraturan perundang-undangan lainnya;
d.Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Kota Banda Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional;
e.Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian;
f.Memberitahukan kepada Walikota dan KIP tentang akan berakhirnya masa jabatan Walikota/Wakil Walikota;
g.Memilih Wakil Walikota dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Walikota;
h.Memberi persetujuan terhadap rencana kerja samanasional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh;
i.Memberikan persetujuan rencana kerja sama antar daerah danatau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
j.Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan;
k.Mengusulkan pembentukan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh (KIP Kota Banda Aceh) dan Badan Pengawasan Pemilihan Kota Banda Aceh (Panwaslih Kota Banda Aceh);
l.Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota/Wakil Walikota;
m.Meminta bakal calon Walikota dan Wakil Walikota untuk menyampaikan visi dan misi;
n.Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat RI yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap perlu oleh pemerintah Kota Banda Aceh;
o.Menampung serta memperjuangkan aspirasi daerah dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
p.Menyerahkan hasil pemilihan Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
q.Melaksanakan pengawasan terhadap :
1)Pelaksanaan keputusan Walikota;
2)Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh;
3)Pelaksanaan operasional Badan Usaha Milik Daerah;
4)Pelaksanaan kegiatan lembaga-lembaga lainnya di daerah.
2.a. Untukmelakukanseleksi dan penjaringancalon anggota KIP dan Panwaslih Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf k, DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc dan ketentuan-ketentuan lain akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan mekanisme kerja dan masa kerja Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan qanun;
3.Memberikan persetujuan tentang pembentukan lembaga, badan atau komisi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh;
4.Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5.Tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Hak-Hak
Pasal 7
1.DPRK mempunyai hak;
a.Meminta keterangan kepada pemerintah Kota Banda Aceh;
b.Mengadakan penyelidikan;
c.Mengajukan pernyataan pendapat;
d.Mengajukan rancangan qanun;
e.Mengadakan perubahan atas rancangan qanun;
f.Membahas dan menyetujui rancangan qanun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Banda Aceh bersama Walikota;
g.Menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRK sebagai bagian dari APBK dengan menggunakan standar harga yang disepakati Walikota dengan DPRK yang ditetapkan dengan peraturan Walikota;
h.Menggunakan anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam APBK dan diadministrasikan oleh Sekretaris DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
i.Menyusun dan menetapkan peraturan Tata Tertib dan Kode Etik anggota DPRK, dan;
j.Meminta keterangan kepada pejabat negara,pejabat pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan warga masyarakat.
2.Meminta laporan dana hibah yang diterima oleh pemerintah Kota Banda Aceh;
3.Meminta laporan tentang rencana kerja dan anggaran pemerintah yang berkaitan dengan tugas yang dilimpahkan kepada Walikota;
4.Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRK yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRK dan putusan yang diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir;
5.Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk Badan Angket yang terdiri atas unsur DPRK yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRK;
6.Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat memanggil, mendengar dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki;
7.Setiap orang yang dipanggil, didengar dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memenuhi panggilan Badan Angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
8.Dalam hal seseorang telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Badan Angket memanggil dengan upaya paksa dengan meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9.Seluruh hasil kerja Badan Angket bersifat rahasia;
Pasal 8
1.DPRD dan Anggota DPRK mempunyai hak:
a.Interpelasi;
b.Angket;
c.Menyatakan pendapat;
d.Mengajukan usul rancangan qanun;
e.Mengajukan pertanyaan;
f.Menyampaikan usul dan pendapat;
g.Protokoler;
h.Keuangan dan administratif;
i.Memilih dan dipilih;
j.Membela diri;
k.Imunitas, dan;
l.Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas.
2.Pelaksanaan hak DPRK :
(1)Hak Interpelasi
Hak interpelasi sebagimana dimaksud didalam pasal 8 huruf a diusulkan oleh:
a.Paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPR Kota Banda Aceh dan lebih dari 1 (satu) fraksi;
b.Usul sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Pimpinan DPRK yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK;
c.Usul sebagaimana dimaksud pada huruf b disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
-Materi kebijakan dan/ atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintakan keterangan dan;
-Alasan permintaan keterangan
d.Usul sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan pada rapat paripurna DPRK;
e.Dalam rapat paripurna DPRK sebagaimana dimaksud pada huruf d para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atau usul permintaan keterangan tersebut;
f.Pembicaraaan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:
-Anggota DPRK lainnya untuk memberi pandangan melalui fraksi, dan;
-Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRK
g.Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna;
h.Usul permintaan keterangan DPRK sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya;
i.Usul sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi hak interpelasi DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota DPRK yang hadir;
j.Kepala Daerah dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam rapat paripurna DPRK;
k.Apabila Kepala Daerah tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf j, Kepala Daerah menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya;
l.Setiap anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf j;
m.Terhadap penjelasan tertulis Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf k, DPRK dapat menyatakan pendapatnya;
n.Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf m, disampaikan secara resmi oleh DPRK kepada Kepala Daerah;
o.Pernyataan pendapat DPRK atas penjelasan tertulis Kepala Daerah sebagaimana dimaksud huruf n, dijadikan bahan untuk DPRK dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Kepala Daerah dijasikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.
(2)Hak angket
Hak angket sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b diusulkan oleh :
a.Paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi;
b.Usul sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Pimpinan DPRK, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretasriat DPRK;
c.Usul sebagaimana dimaksud pada huruf b disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
-Materi pasal 298 ayat (3) atau pasal 349 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
-Alasan penyelidikan.
d.Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRK.
e.Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK;
f.Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRK, pengusul berhak menarik kembali usulnya;
g.Apabila usul melakukan peyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRK menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada kepala daerah;
h.Usul sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi hak angket DPRK pasal 8 ayat (2) poin 2 menjadi hak angket DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRK yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua perttiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir;
i.DPRK memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d;
j.Dalam hal DPRK menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada huruf i, DPRK membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRK dengan keputusan DPRK;
k.Dalam hal DPRK menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada huruf i, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali;
l.Panitia angket DPRK sebagaimana dimaksud dalam huruf j dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b dapat memanggil pejabat pemerintah kota, badan hukum atau warga masyarakat di kota yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki;
m.Pejabat pemerintah daerah, badan hukum atau warga masyarakat di kota yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada huruf l, wajib memenuhi panggilan DPRK kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
n.Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum atau warga masyarakat di kota telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf m, DPRK dapat memanggil secara paksa dengan bantuan kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
o.Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b diterima oleh DPRK dan ada indikasi tindak pidana DPRK menyelesaikan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan;
p.Apabila hasil penyidikan kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah berstatus sebagai terdakwa Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara dari jabatannya bagi walikota dan/atau wakil walikota;
q.Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti salah melakukan tindak pidana yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih Menteri Dalam Negeri memberhentikan walikota dan/atau wakil walikota dari jabatannya;
r.Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.
(3)Hak menyatakan pendapat
Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud didalam pasal 8 huruf c diusulkan oleh :
a.Paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPR kota dan lebih dari satu fraksi untuk DPR kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) orang sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang;
b.Usul sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada pimpinan DPRK yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK;
c.Usul sebagaimana dimaksud pada huruf b disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
-Materi sebagaimana dimaksud dalam pasal 298 ayat (4) atau pasal 349 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat atau;
-Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 2 Poin 1 huruf j, k, l, m, n, o atau hak angket pasal 8 ayat 2 poin 2 huruf o, p, q.
d.Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c oleh pimpinan DPRK disampaikan dalam rapat paripurna DPRK setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah;
e.Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf d, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
f.Pembahasan dalam rapat paripurna DPRK mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
-Anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi
-Kepala daerah untuk memberikan pendapat, dan;
-Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat kepala daerah.
g.Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRK, pengusul berhak menarik kembali usulnya;
h.Rapat paripurna DPRK memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRK;
i.Apabila DPRK menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRK memuat :
-pernyataan pendapat;
-Saran penyelesaiannya, dan;
-Peringatan.
(4)Usul sebagaimana dimaksud pada huruf i menjadi hak menyatakan pendapat DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRK yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir.
Pasal 9
Pelaksanaan hak anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf d dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan DPRK.
BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
SERTA HAK DPRK
Bagian Kesatu
Hak Meminta Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Walikota
Pasal 10
1.LKPJ disampaikan oleh Walikota kepada DPRK dalam rapat paripurna DPRK berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Kota Banda Aceh, dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang pemerintah Kota Banda Aceh;
2.LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan oleh Walikota kepada DPRK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran terakhir;
3.LKPJ akhir masa jabatan harus disampaikan oleh Walikota kepada DPRK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRK perihal berakhirnya masa jabatan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4.Dalam hal penyampaian LKPJakhir masa jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ akhir tahun anggaran atau berjarak 1 (satu) anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ akhir masa jabatan;
5.LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) dibahas oleh DPRK secara internal sesuai dengan Tata Tertib DPRK;
6.Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) DPRK menetapkan keputusan DPRK;
7.Keputusan DPRKsebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima;
8.Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Walikota dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Walikota untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Banda Aceh ke depan;
9.Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima oleh DPRK maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
Pasal 11
1.LKPJ sebagaimana dimaksud pada pasal 8 sekurang-kurangnya meliputi :
a.Arah kebijakan umum pemerintahan Kota Banda Aceh;
b.Pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja Kota Banda Aceh;
c.Penyelenggaraan desentralisasi;
d.Penyelenggaraan tugas pembantuan;
e.Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
2.Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat realisasi APBK, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan serta realisasi kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusahaan Daerah dan khusus mengenai dana pendidikan dibuat dalam bagian tersendiri yang marupakan pertanggung jawaban APBK.
Pasal 12
1.Dalam hal LKPJ akhir masa jabatan merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
2.Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan Kota Banda Aceh yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh Walikota yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Walikota atau pejabat Walikota atau Pelaksana Tugas Walikota berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan;
3.Apabila Walikota berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau Pelaksanaan Tugas Walikota.
Pasal 13
1.Dalam hal LKPJ sebagaimana dimaksud pada pasal 11 diatas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRK yang terdiri dari 2 (dua) fraksi atau lebih, dapat mengajukan usul kepada DPRK untuk meminta segera disampaikan LKPJ akhir tahun anggaran dan LKPJ akhir masa jabatan walikota kepada DPRK;
2.Dalam hal pertanggungjawaban Walikota untuk hal tertentu yang berkaitan dengan dugaan atas perbuatan pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota DPRK, dari 3 (tiga) fraksi atau lebih dapat mengajukan usul kepada DPRK untuk meminta pertanggung jawaban Walikota;
3.Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRK secara tertulis, singkat dan jelas dengan disertai daftar nama, fraksi dan tanda tangan pengusul;
4.Pimpinan DPRK berdasarkan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan dalam forum Badan Musyawarah DPRK, untuk mendapatkan pertimbangan;
5.Apabila Badan Musyawarah DPRK dapat menerima usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pimpinan DPRK dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja segera menyampaikan kepada Walikota untuk menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran;
6.Apabila Badan Musyawarah tidak dapat menerima usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pimpinan DPRK dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja harus menyampaikan secara tertulis kepada pengusul;
7.Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRK dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja meminta pertimbangan dari Badan Musyawarah DPRK sebelum disampaikan dalam rapat paripurna DPRK;
8.Dalam rapat paripurna para pengusul diberi kesempatan berbicara untuk memberikan penjelasan atas usul dimaksud;
9.Pembicaraan mengenai usul sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan kesempatan kepada :
a.Anggota DPRK lain untuk memberikan pandangan;
b.Pendapat dan saran Walikota;
c.Pendapat dan saran Komisi DPRK;
d.Pengusul memberikan jawaban terhadap pendapat dan saran anggota, komisi DPRK dan Walikota;
e.Saran dan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRK.
10.Selama usul permintaan pertanggungjawaban untuk hal tertentu, Walikota belum memperoleh keputusan DPRK, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya;
11.Dalam rapat paripurna, keputusan DPRK dapat menerima atau menolak usul sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3);
12.Apabila dalam keputusan DPRK menerima usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) maka pimpinan DPRK dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja membentuk dan menetapkan Panitia Khusus DPRK untuk melakukan penyelidikan atas usul yang dimaksud.
Bagian Kedua
Hak Penyelidikan
Pasal 14
1.Sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota DPRK yang terdiri dari 2 (dua) fraksi atau lebih, dapat mengajukan usul kepada pimpinan DPRK untuk melaksanakan penyelidikan terhadap kebijakan Walikota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2.Usul sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan pada kepada pimpinan DPRK secara tertulis, singkat dan jelas, dengan disertai dengan daftar nama, fraksi dan tanda tangan pengusul serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK;
3.Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPRK pada rapat Badan Musyawarah dan bila diterima dibawa dalam rapat paripurna;
4.Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul diberi kesempatan untuk menjelaskan usul tersebut;
5.Pembicaraan mengenai usul mengadakan penyelidikan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
a.Anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan;
b.Pendapat dan saran komisi DPRK
c.Pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRK dan komisi DPRK;
d.Pendapat dan saran akhir fraksi DPRK.
6.Keputusan DPRK atas usul mengadakan penyelidikan, baik disetujui maupun ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
7.Selama belum memperoleh keputusan DPRK, pengusul berhak untuk mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya;
8.Apabila keputusanDPRK menerima usul mengadakan penyelidikan, pimpinan DPRK menyampaikan kepada Walikota dalam waktu selambat-lambatnya 3(tiga) hari kerja;
9.Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh Panitia Khusus yang di bentuk untuk itu;
10.Hasil penyelidikan dilaporkan oleh Panitia Khusus dalam rapat paripurna, ditanggapi oleh Walikota, anggota,komisi DPRK, serta tanggapan/penjelasan Panitia Khusus dan pendapat akhir fraksi DPRK;
11.Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat(10) dapat ditolak atau diterima. Apabila diterima,maka DPRK meyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12.DPRK berhak mengikuti jalannya proses tindak lanjut penyidikan;
13.Apabila hasil penyidikan terhadap Walikota danatau Wakil Walikota berstatus sebagai terdakwa,Mendagri memberhentikan sementara Walikota danatau Wakil Walikota yang bersangkutan dari jabatannya atas usul DPRK;
14.Apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Walikota danatau Wakil Walikota bersalah,DPRK mengusulkan pemberhentian Walikota danatau Wakil Walikota kepada Mendagri;
15.Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Walikota danatau Wakil Walikota tidak bersalah,DPRK berkewajiban mengusulkan segerakepada Mendagri untuk mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Walikota danatau Wakil Walikota;
16.Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (13),ayat(14) dan ayat (15) Mendagri mendelegasikan kepada Gubernur.
Bagian Ketiga
Hak Meminta Keterangan Kepada Pemerintah
Kota Banda Aceh
Pasal 15
1.Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRK yang terdiri dari 2 (dua) fraksi atau lebih dapat mengajukan usul kepada pimpinan DPRK untuk meminta keterangan kepada pemerintah Kota Banda Aceh mengenai kebijakan Walikota, perangkat daerah Kota Banda Aceh tentang hal-hal yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara;
2.Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRK secara tertulis, singkat dan jelas, dengan disertai daftar nama, fraksi dan tanda tangan pengusul;
3.Usul sebagaimana dimaksud pada ayat(2), setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh pimpinan DPRK dalam rapat paripurna;
4.Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atas usul tersebut;
5.Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
a.Anggota DPRK lain untuk memberikan pandangan;
b.Pendapat dan saran komisi DPRK;
c.Pengusulan untuk memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRK dan komisi DPRK, dan;
d.Saran dan pendapat akhir fraksi DPRK.
6.Rapat Paripurna DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat(3) ditetapkan dalam keputusan DPRK menolak atau menyetujui atas usul meminta keterangan kepada pemerintah Kota Banda Aceh dimaksud;
7.Selama usul permintaan keterangan belum memperoleh keputusan DPRK, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya;
8.Dalam hal usul meminta keterangan kepada pemerintah Kota Banda Aceh telah disetujui, permintaan keterangan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Walikota oleh pimpinan DPRK;
9.Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah Walikota menerima permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat(8), pemerintah Kota Banda Aceh harus sudah menyampaikan keterangannya;
10.Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan keterangan terhadap usul sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan memberikan kesempatan kepada pengusul untuk menyampaikan pandangannya;
11.Atas pandangan pengusul, pemerintah Kota Banda Aceh memberikan jawabannya;
12.Apabila atas jawabanpemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak diajukan usul pernyataan pendapat, pembicaraan mengenai keterangan pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dinyatakan selesai oleh DPRK.
Bagian Keempat
Hak Mengadakan Perubahan Rancangan Qanun
Pasal 16
1.Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRK dapat mengajukan suatu usul inisiatif perubahan rancangan qanun;
2.Pokok-pokok usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pimpinan DPRK menyerahkan pada Badan Legislasi untuk dikaji dan dipertimbangkan;
3.Hasil kajian dan pertimbangan Badan Legislasi terhadap usul perubahan rancangan qanun disampaikan kepada pimpinan DPRK;
4.Pimpinan DPRK meneruskan kepada Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pembahasanlebih lanjut.
Bagian Kelima
Hak Mangajukan Pernyataan Pendapat
Pasal 17
1.Setiap anggota DPRK berhak mengajukan usul dan pernyataan pendapat secara leluasa dan tertib baik kepada pemerintah Kota Banda Aceh maupun kepada pimpinan DPRK;
2.Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
Bagian Keenam
Hak Inisiatif Mengajukan Rancangan Qanun
Pasal 18
1.Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRK yang terdiri dari 2 (dua) fraksi atau lebih dapat mengajukan rancangan qanun sebagai usul inisiatifanggota DPRK;
2.Usul inisiatifsebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan secara tertulis, singkat, dan jelas dengan dilampiri daftar nama, fraksi dan tanda tangan pengusul;
3.Usul inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan kepada pimpinan DPRK dalam bentuk rancangan qanun;
4.Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nomor pokok oleh sekretariat DPRK;
5.Pimpinan DPRK menyampaikan usul inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Badan Legislasi untuk dikaji dan dipertimbangkan, selanjutnya disampaikan kepada Badan Musyawarah untuk mendapat pertimbangan lebih lanjut dan disampaikan pada rapat paripurna;
6.Dalam rapat paripurna para pengusul diberikan kesempatan untuk menjelaskan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
7.Pembicaraan mengenai suatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada;
a.Anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan;
b.Pendapat dan saran komisi DPRK;
c.Pendapat dan saran Walikota;
d.Pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota, komisi DPRK dan Walikota; dan
e.Saran dan pendapat akhir fraksi DPRK.
8.Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRK yang menerima atau menolak usul inisiatif menjadi inisiatifDPRK;
9.Tata cara pembahasan rancangan qanun atas prakarsa DPRK mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan qanun;
10.Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa DPRK, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabutnya kembali.
Bagian Ketujuh
Hak Menentukan Anggaran Belanja DPRK
Pasal 19
1.Dalam setiap tahun anggaran, DPRK mengusulkan anggaran belanjanya di dalam qanun APBK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2.Anggaran belanja DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh badan anggaran dan sekretaris DPRK yang telah disetujui oleh pimpinan DPRK;
3.Keputusan DPRK disampaikan kepada Walikota, sebelum disampaikan nota keuangan RAPBK oleh walikota kepada DPRK;
4.Anggaran DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian tidak terpisahkan dari APBK dan ditetapkan dengan qanun.
Bagian Kedelapan
Hak Menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRK
Pasal 20
1.DPRK mempunyai hak untuk menetapkan peraturan Tata Tertib DPRK;
2.Peraturan Tata Tertib DPRK ditetapkan segera setelah terbentuknya pimpinan sementara DPRK;
3.Peraturan Tata Tertib DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disahkan dalam rapat paripurna.
Pasal 21
1.Peraturan Tata Tertib DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK;
2.Peraturan Tata Tertib DPRK merupakan pedoman yang bersifat mengikat bagi seluruh Anggota DPRK dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang serta kewajibannya;
3.Pimpinan DPRK melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Tata Tertib DPRK.
Bagian Kesembilan
Hak meminta Keterangan Pejabat dan Warga Masyarakat
Pasal 22
1.Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya DPRK berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan badan swasta lainnya yang beroperasi di Kota Banda Aceh serta warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa dan negara;
2.Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat harus memenuhi permintaan DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1);
3.Pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4.Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah yang bersangkutan dapat disandra paling lama 15 (lima belas) hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5.Dalam pejabat yang disandra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum;
6.Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pimpinan DPRK meminta bantuan kepada pihak kepolisian dan atau kejaksaan.
Pasal 23
1.Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) peraturan ini disampaikan oleh pimpinan, alat kelengkapan dewan kepada pimpinan DPRK secara tertulis;
2.Pimpinan DPRK dapat mengundang pejabat pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan dalam rapat alat kelengkapan dewan atau rapat gabungan alat kelengkapan dewan;
3.Hasil pembicaraan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) diatas disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK.
Bagian Kesepuluh
Hak Mengajukan Pertanyaan
Pasal 24
1.Setiap anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan kepada Walikota, baik secara lisan maupun secara tertulis yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPRK;
2.Pimpinan DPRK dapat bermusyawarah dengan yang bertanya tentang bentuk dan isi pertanyaannya;
3.Pimpinan DPRK, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota.
4.Jawaban atas pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara lisan atau tertulis oleh Walikota kepada penanya melalui pimpinan DPRK;
5.Penanya dapat meminta supaya pertanyaannya dijawab secara lisan dan Walikota harus memenuhi permintaan dimaksud.
Bagian Kesebelas
Hak Protokoler
Pasal 25
Hak protokoler DPRK mengikuti peraturan perundang-undangan serta mempedomani ketentuan yang diatur dalam Bab I angka 28 peraturan ini.
Bagian keduabelas
Hak Keuangan, Administrasi dan Hak-hak lainnya
Pasal 26
1.Untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan DPRK atas beban anggaran pendapatan dan belanja Kota Banda Aceh, pimpinan dan anggota DPRK selain menerima tunjangan yang bersumber pada otorisasi Walikota berdasarkan tugas pembantuan dan desentralisasi juga berhak memperoleh penghasilan terdiri dari :
a.Uang Representasi;
b.Uang Paket;
c.Tunjangan Jabatan;
d.Tunjangan Badan Musyawarah;
e.Tunjangan Komisi;
f.Tunjangan Badan Anggaran;
g.Tunjangan Badan Kehormatan;
h.Tunjangan Badan Legislasi;
i.Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;
j.Tunjangan Panitia Khusus;
k.Tunjangan Kehormatan;
l.Tunjangan Kesehatan, Pengobatan, Asuransi dan Asuransi tersebut sebelum di menangkan proses tendernya harus atas sepengetahuan dan kesepakatan darianggota DPRK;
m.Tunjangan Perumahan dan Alat Kelengkapannya;
n.Tunjangan Pajak Penghasilan;
o.Tunjangan Keluarga dan Beras;
p.Biaya Perjalanan Dinas;
q.Biaya Pakaian Dinas;
r.Tunjangan Kesejahteraan;
s.Tunjangan Jasa Pengabdian;
t.Tunjangan Komunikasi Intensif;
u.Dana Operasional Khusus Pimpinan;
v.Dana Penunjang Lainnya.
2.Jenis dan perincian besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan qanun dan atau peraturan Walikota dengan didasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3.Pimpinan DPRK dapat memerintahkan Sekretaris DPRK untuk mengeluarkan biaya bagi keperluan pelaksanaan tugas-tugas DPRK, Sekretariat DPRK, serta tenaga ahli yang dipertanggungjawabkan langsung kepada pimpinan DPRK;
4.Setiap anggota DPRK mempunyai hak untuk menggunakan fasilitas ruang rapat.
BAB V
KEWAJIBAN DPRK DAN ANGGOTA DPRK
Pasal 27
1.DPRK mempunyai kewajiban menyusun Kode Etik untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2.Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sekurang-kurangnya meliputi:
a.Pengertian Kode Etik;
b.Tujuan Kode Etik;
c.Pengaturan sikap,tata kerja dan hubungan antar peyelenggara pemerintah daerah dan antar Anggota DPRK serta pihak lain;
d.Hal yang baik dan sepantasnya dilakukan oleh Anggota DPRK;
e.Etika dalam penyampaian pendapat,tanggapan,jawabandan sanggahan;dan
f.Sanksi dan rehabilitasi.
3.Anggota DPRK mempunyai kewajiban untuk:
a.Mengamalkan pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
b.Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Kota Banda Aceh;
c.Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
d.Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi,menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta menfasilitasi tindak lanjut penyelesaianya;
e.Mentaati peraturan Tata Tertib,Kode Etik dan sumpah/janji anggota DPRK;
f.Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,kelompok dan golongan;
g.Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRK sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik terhadap daerah dan pemilihnya;
h.Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait; dan
i.Mengawasi pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Kota Banda Aceh.
Pasal 28
Wujud pelaksanaan kewajiban DPRK dan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada pasal 27 peraturan ini,dapat di lihat pada perilaku dan pendapat anggota DPRK dalam melakukan tugas dan wewenangnya sehari-hari.
Pasal 29
Pemberian pertanggungjawaban anggota DPRK kepada pemilih di daerah pemilihannya disampaikan pada setiap masa reses.
BAB VI
KEANGGOTAAN DPRK
Bagian Kesatu
Peresmian Masa Keanggotaan dan Pemberhentian
Pasal 30
1.Anggota DPRK adalah mereka yang keanggotaannya telah diresmikan dan telah diambil sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan sesuai dengansyariat agamanya;
2.Pengambilan sumpah/janji anggota DPRK dilakukanbersama-sama dalam rapat paripurna Istimewa DPRK dan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
3.Dalam hal ketua Pengadilan Negeri berhalangan pengucapan sumpah/ janji anggota DPRK dipandu oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri;
4.Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimna dimaksud pada ayat 3 berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRK dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri;
5.Anggota DPRK yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimna dimaksud pada pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK dalam rapat paripurna istimewa DPRK;
6.Anggota DPRK yang belum diambil sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan anggota DPRK pengganti antar waktu akan diambil sumpah/janji oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua DPRK dalam rapat paripurna;
7.Bunyi sumpah/janji anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut :
Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :
Bahwa akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua), Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan;
Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk menwujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia;
8.Pakaian yang digunakan dalam acara pengambilan sumpah/janji anggota DPRK meliputi ;
a.Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
b.Walikota menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
c.Anggota DPRK yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunkan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian muslimah/nasional;
d.Para undangan bagi anggota TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara dan bagi sipil menggunkan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasiolan atau pakaian muslim.
Pasal 31
- Masa keanggotaan DPRK adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRK dan berakhir pada saat anggota DPRK yang baru mengucapkan sumpah/janji;
- Anggota DPRK yang baru sebagaimna dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji secara bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRK yang lama.
Pasal 32
1.Anggota DPRK berhenti antar waktu karena :
a.Meninggal dunia;
b.Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
2.Anggota DPRK diberhentikan karena :
a.Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan sebagai anggota DPRK;
b.Diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan;
c.Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRK;
d.Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan atau melanggar Kode Etik, peraturan Tata Tertib DPRK;
e.Tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRK;
f.Melanggar larangan bagi anggota DPRK; atau
g.Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.
Pasal 33
1.Pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a, dan b, serta ayat (2) huruf a, dan e, peraturan Tata Tertib ini disampaikan oleh pimpinan DPRK kepada Gubernur melalui Walikota untuk diresmikan pemberhentiannya;
2.Pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2) huruf a peraturan ini didasarkan atas keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah, partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan;
3.Pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2) huruf a,b, c, d dan e peraturan ini, dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan DPRK, dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi secara tertulis dari Badan Kehormatan DPRK;
4.Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas permintaan pimpinan DPRK yang disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Badan Kehormatan melalui Sekretaris DPRK dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Badan Kehormatan DPRK;
5.Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi proses penyelidikan, verifikasi dan pemeriksaan langsung kepada yang bersangkutan dan untuk selanjutnya dapat atau tidaknya menge luarkan rekomendasi secara tertulis dalampengambilan keputusan.
Pasal 34
1.Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (5) ditetapkan dalam rapat pleno sesama anggota Badan Kehormatan secara musyawarah mufakat maupun dengan pemungutan suara;
2.Sebelum Badan Kehormatan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRK yang bersangkutan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan pembelaan diri.
Pasal 35
1.Anggota DPRK yang berhenti atau diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) dan ayat(2) peraturan ini digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan :
a.Calon pengganti dari anggota DPRK tersebut berdasarkan suara terbanyak yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon didaerah pemilihan yang sama;
b.Apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a menggundurkan diri atau meninggal dunia maka akan diajukan calon pengganti suara terbanyak berikutnya pada urutan peringkat perolehan suara pada daftar calon daerah pemilihan yang sama;
2.Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon anggota DPRK pada daerah pemilihan yang sama, pengurus partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan :
a.Calon pengganti diambil dari daftar calon anggota DPRK dari daerah pemilihan yang dekat;
b.Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan dari daftar calon anggota DPRK dari daerah pemilihan;
3.Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon anggota DPRK dari daerah pemilihan yang sama, pengurus parpol/politik lokal yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru dari daftar calon anggota DPRK dari daerah yang terdekat;
4.Anggota DPRK pengganti antar waktu melakukan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.
Pasal 36
1.Pimpinan DPRK menyampaikan kepada KIP Kota Banda Aceh nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon Pengganti Antar Waktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik/partai politik lokal di daerah yang bersangkutan untuk diverifikasi;
2.Pimpinan DPRK setelah menerima rekomendasi KIP Kota Banda Aceh menyampaikan kepada Gubernur melalui Walikota, guna mendapatkan peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan sebagai anggota DPRK;
3.Peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan Penggantian Antar Waktu DPRK ditetapkan dengan keputusan Gubernur atas nama Presiden selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan pemberhentian dan pengangkatan dari pimpinan DPRK;
4.Sebelum memangku jabatannya anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat(4) pasal 30 peraturan ini;
5.Penggantian anggota DPRK antar waktu tidak dapat dilaksanakan lagi apabila sisa masa jabatan anggota yang akan digantikan tersebut kurang dari 6 (enam) bulan dari masa jabatan anggota DPRK.
Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban Anggota DPRK
Pasal 37
1.Dalam rangka pelaksanaan hak, tugas dan wewenang serta kewajiban DPRK setiap anggota DPRK mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
a.Mentaati Kode Etik dan peraturan Tata Tertib DPRK;
b.Memenuhi undangan rapat;
c.Menandatangani daftar hadir;
d.Memberitahukan ketidakhadirannya kepada pimpinan fraksi dan atau pimpinan komisi apabila berhalangan memenuhi undangan rapat;
e.Memelihara ketertiban dan kelancaran rapat;
f.Mengikuti semua kegiatan DPRK;
g.Menerima dan memperjuangkan keluhan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRK;
h.Memenuhi hari kerja anggota DPRK;
i.Mentaati dan melindungi setiap kebijakan dari hasil rapat-rapat DPRK;
j.Mengawasi pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di Kota Banda Aceh.
2.Disamping melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 peraturan ini.
Pasal 38
1.Setiap anggota DPRK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 peraturan ini, Pimpinan DPRK secara kolektif dapat memberikan teguran secara tertulis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
2.Bila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka Pimpinan DPRK menyerahkan penyelesaian kepada Badan Kehormatan DPRK.
Pasal 39
Anggota DPRK dapat memberikan pendapat dan pandangan mengenai masalah-masalah dan kegiatan-kegiatan DPRK kepada media massa dalam kedudukannya sebagai anggota DPRK, kecuali ditentukan lain dalam keputusan ini.
Bagian Ketiga
Kekebalan
Pasal 40
1.Anggota DPRK tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRK, sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini dan Kode Etik DPRK;
2.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3.Anggota DPRK tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat-rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Keempat
Larangan
Pasal 41
1.Anggota DPRK tidak boleh merangkap jabatan sebagai :
a.hakim pada badan peradilan;
b.pegawai negeri sipil,anggota TNI/POLRI,kepala desa,imam mukim,pegawai padabadan usaha milik negara,pegawai badan usaha milik daerah dan atau badan lain yang anggaranya bersumber dari APBN/APBA dan APBK;
c.pejabat negara lainya.
2.Anggota DPRK dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan negeri dan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek, jurnalis dan pengelolaan media masa, staf ahli pada kantor pemerintah atau BUMN/BUMD, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRK;
3.Anggota DPRK tidak boleh melakukan pekerjaan yang anggarannya bersumber dari APBN/APBA dan ABPK baik langsung maupun tidak langsung;
4.Anggota DPRK dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
5.Anggota DPRK yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRK;
6.Anggota DPRK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan pemberhentiannya oleh pimpinan DPRK berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRK;
7.Anggota DPRK dilarang membuka keluar (ekspose) hasil kesepakatan tentang hal-hal yang bersifat privasi, pendapat dan pandangan negatif publik kepada anggota dan lembaga DPRK.
Bagian Kelima
Penyidikan dan Penuntutan
Pasal 42
1.Anggota DPRK tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRK;
2.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam peraturan perundang-undangan;
3.Anggota DPRK tidak dapat diganti antar waktu karena penyataan danatau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRK;
4.Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRK dilaksanakan setelah dikeluarkannya persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri;
5.Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan;
6.Tindakan penyidikan yang dilakukan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5);
7.Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan
b.disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
8.Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan, tindakan penyidikan harus dilaporkan kepada pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat(4) paling lambat 2×24 (dua kali dua puluh empat) jam.
BAB VII
FRAKSI-FRAKSI DPRK
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 43
1.Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRK berdasarkan partai politik/partai politik lokal dari hasil pemilihan umum;
2.Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka mengkoordinir anggota fraksinya masing-masing untuk optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban DPRK.
Pasal 44
1.Setiap anggota DPRK wajib berhimpun dalam fraksi;
2.Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan alat kelengkapan DPRK dan merupakan pengelompokkan anggota DPRK berdasarkan partai politik/partai politik lokal yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
Bagian Kedua
Susunan
Pasal 45
1.Pembentukan fraksi dapat dilakukan oleh partai politik/partai politik lokal yang memperoleh kursi di DPRK sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi di DPRK;
2.Partai politik/partai politik lokal yang tidak cukup untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau dapat membentuk fraksi gabungan;
3.Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) fraksi;
4.Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRK dari partai politik/partai politik lokal lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk 1 (satu) fraksi;
5.Pimpinan fraksi terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris fraksi dipilih dari dan oleh anggota fraksi dan dilaporkan kepada pimpinan partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan;
6.Pembentukan fraksi, pimpinan fraksi dan keanggotaan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pimpinan sementara DPRK yang selanjutnya pimpinan sementara DPRK mengumumkan kepada seluruh anggota DPRK dalam rapat paripurna;
7.Dalam hal telah dibentuk fraksi gabungan sebagaimna dimaksud pada ayat (2) kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi lain dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat.
Pasal 46
1.Susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi dipilih oleh dan dari anggota fraksi masing-masing;
2.Pimpinan fraksi melaporkan kepada pimpinan DPRK mengenai susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi serta perubahannya;
3.Apabila terjadi perubahan susunan pimpinan dan atau keanggotaan fraksi, tidak berpengaruh terhadap keputusan DPRK;
4.Susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam keputusan fraksi DPRK;
5.Fraksi di DPR Kota Banda Aceh berjumlah 5 (lima) fraksi terdiri dari :
a.3 (tiga) Fraksi utuh, dan
b.2 (dua) Fraksi gabungan;
6.Pembentukan fraksi-fraksi secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di DPRK dilaksanakan sesegera mungkin setelah pelantikan keanggotaan DPRK yang kemudian disampaikan kepada pimpinan sementara DPRK;
7.Fraksi mempunyai sekretariat;
8.Sekretariat DPRK menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 47
1.Fraksi bertugas :
a.Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing;
b.Meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna para anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRK;
c.Menyampaikan saran dan pendapat akhir pada setiap pembahasan dalam rapat Paripurna yang melahirkan keputusan DPRK;
d.Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
e.Mensosialisasikan informasi-informasi penting ke anggotanya;
Pasal 48
Fraksi-fraksi DPRK baik diminta maupun tidak, dapat memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRK mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRK.
BAB VIII
PIMPINAN SEMENTARA DPRK
Pasal 49
1.Selama pimpinan DPRK belum terbentuk, rapat-rapat dipimpin oleh pimpinan sementara DPRK, dengan tugas pokok menfasilitasi proses penetapan Pimpinan DPRK definitif dan menyusun rancangan peraturan Tata Tertib DPRK;
2.Pimpinan sementara DPRK, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRK;
3.Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat(2) Ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak;
4.Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi kedua sama, Wakil Ketua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
BAB IX
ALAT KELENGKAPAN DPRK
Pasal 50
1.Alat kelengkapan DPRK terdiri dari :
a.Pimpinan;
b.Komisi;
c.Badan Musyawarah;
d.Badan Anggaran;
e.Badan Kehormatan;
f.Badan Legislasi ; dan
g.Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna;
2.Susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK;
3.Pergantian keanggotaan alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRK;
4.Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terbentuknya Pimpinan DPRK definitif segera dibentuk alat kelengkapan DPRK;
5.Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tata kerjanya sendiri dengan sepengetahuan pimpinan DPRK.
BAB X
PIMPINAN DPRK
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 51
1.Pimpinan DPRK merupakan alat kelengkapan DPRK yang memimpin kegiatan DPRK sehari-hari;
2.Pimpinan DPRK memimpin rapat paripurna dan rapat-rapat lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas DPRK.
Bagian Kedua
Susunan
Pasal 52
1.Pimpinan DPRK bersifat kolektif, terdiri dari seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua DPRK;
2.Ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRK;
3.Wakil-Wakil Ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua dan ketiga di DPRK;
4.Wakil-Wakil Ketua DPRK membantu Ketua DPRK dalam menyelenggarakan kegiatan DPRK;
5.Apabila Ketua DPRK berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua DPRK yang ditunjuk oleh Ketua DPRK.
Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 53
1.Pimpinan DPRK mempunyai tugas;
a.Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
b.Memimpin rapat Badan Musyawarah dalam menetapkan acara rapat-rapat paripurna dan pelaksanaannya;
c.Memimpin rapat Badan Anggaran;
d.Memimpin rapat paripurna dengan menjaga agar peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu;
e.Bersama anggota dewan lainnya mengadakan konsultasi dengan lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
f.Mengkoordinasikan kegiatan komisi-komisi DPRK;
g.Memberikan persetujuan pengangkatan Sekretaris DPRK dengan pertimbangan Badan Musyawarah;
h.Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua;
i.Menjadi juru bicara DPRK;
j.Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRK;
k.Mengadakan konsultasi dengan Walikota dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRK;
l.Mewakili DPRK dan atau alat kelengkapan DPRK di pengadilan;
m.Melaksanakan keputusan DPRK berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n.Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRK setiap akhir tahun anggaran;
o.Menampung dan menindaklanjuti hasil kerja pansus, komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya.
2.Pelaksanaan tugas pimpinan DPRK dilakukan secara kolektif;
3.Apabila Ketua dan Wakil Ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama, maka tugas-tugas pimpinan DPRK dilaksanakan oleh pimpinan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 peraturan ini;
4.Apabila Ketua DPRK berhalangan dalam melaksanakan tugas dapat menunjuk salah seorang Wakil Ketua sampai Ketua kembali bertugas;
5.Apabila ketiga-tiga unsurpimpinan berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnyamaka diadakan rapat Badan Musyawarah untuk menunjuk salah seorang anggota dewan dari perolehan kursi terbanyak pertama untuk memimpin rapat paripurna.
Bagian Keempat
Pencalonan
Pasal 54
1.Calon pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada pasal 51 peraturan ini, disampaikan oleh partai politik kepada pimpinan sementara DPRK;
2.Pimpinan sementara DPRK mengusulkan nama calon pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk diresmikan menjadi pimpinan DPRK defenitif dengan keputusan Gubernur.
Bagian Kelima
Pasal 55
1.Pimpinan DPRK sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Peraturan ini yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
2.Masa jabatan pimpinan DPRK mengikuti masa jabatan anggota DPRK.
Bagian Keenam
Peresmian, Pengucapan Sumpah/Janji
Pasal 56
Pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRK hasil peresmian sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 peraturan ini dilaksanakan dalam rapat paripurna istimewa DPRK.
Pasal 57
Peresmian sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 peraturan ini, ditandai dengan pengucapan sumpah/janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh. Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 30 Peraturan ini.
Pasal 58
Setelah pimpinan DPRK definitif mengucapkan sumpah/janjinya, pimpinan sementara DPRK menyerahkan jabatan pimpinan kepada pimpinan DPRK definitif, dalam rapat paripurna DPRK.
Bagian Ketujuh
Pemberhentian
Pasal 59
1.Pimpinan DPRK berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena :
a.Meninggal dunia;
b.Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
c.Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan DPRK;
d.Melanggar Kode Etik DPRK berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRK;
e.Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara;
f.Ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPRK oleh partai politiknya.
2.Dalam hal salah seorang pimpinan DPRK diberhentikan dari jabatannya, anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan Pelaksanaan Tugas Sementara, sampai dengan ditunjuknya pengganti pimpinan definitif yang baru;
3.Dalam hal pimpinan DPRK dinyatakan telahberstatussebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara maka pimpinan DPRK tersebut tidak diperbolehkan lagi untuk melaksanakan tugas-tugas, memimpin sidang-sidang DPRK dan menjadi juru bicara DPRK, sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 peraturan ini;
4.Dalam hal pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka pimpinan DPRK melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 peraturan ini.
Pasal 60
1.Pemberhentian pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 peraturan ini dilaporkan dalam rapat paripurna oleh pimpinan DPRK;
2.Usulan pemberhentian pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna;
3.Usulan pemberhentian pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRK dan dilengkapi dengan berita acara rapat paripurna.
Pasal 61
1.Keputusan DPRK tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pasal 59 peraturan ini disampaikan oleh pimpinan DPRK kepada Gubernur melalui Walikota untuk peresmian pemberhentiannya;
2.Pemberhentian pimpinan DPRK diresmikan oleh Presiden, yang dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Gubernur.
Pasal 62
1.Apabila ada dugaan unsur pimpinan DPRK melanggar peraturan Tata Tertib, Kode Etik DPRK dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka 1/4 (satu perempat) dari jumlah anggota DPRK dapat mengajukan usul kepada Badan Kehormatan DPRK untuk melakukan pemberhentian unsur pimpinan DPRK yang melakukan pelanggaran yang dimaksud, dengan mengikuti prosedur dan mekanisme aturan yang berlaku;
2.Keputusan Badan Kehormatan DPRK dapat berbentuk menerima dan atau menolak usulan tersebut dengan mengemukakan alasannya;
3.Apabila diterima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keputusan Badan Kehormatan DPRK disampaikan kepada Gubernur melalui Walikota.
Bagian Kedelapan
Pengisian Kekosongan Jabatan
Pasal 63
1.Apabila terjadi kekosongan pada jabatan pimpinan DPRK maka secepatnya diadakan penunjukan kembalisebagaimana diatur pasal 52 dalam peraturan ini;
2.Apabila Ketua DPRK berhalangan atau sedang melaksanakan tugas ke luar daerah, maka pimpinan DPRK dapat menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk mewakilinya dalam melaksanakan tugas sehari-hari ketua DPRK dan berakhir setelah Ketua DPRK kembali melaksanakan tugasnya.
BAB XI
KOMISI DPRK
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 64
1.Komisi merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada masa awal jabatan pimpinan DPRK definitif;
2.Setiap anggota DPRK kecuali Pimpinan DPRK wajib menjadi anggota salah satu komisi DPRK;
3.Setiap anggota komisi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diupayakan berjumlah sama atau proporsional yang terdiri dari berbagai fraksi DPRK;
4.Penetapan anggota DPRK dalam komisi-komisi dan perpindahan ke komisi-komisi lain didasarkan atas usul fraksinya dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
Bagian Kedua
Susunan
Pasal 65
1.Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi,merupakan unsur pimpinan kolektif komisi yang susunannya dipilih dan diselesaikan secara mandiri dari dan oleh anggota komisi yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan DPRK;
2.Masa penetapan anggota dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain, diputuskan dalam rapat paripurna DPRK atas usul fraksi pada awal tahun anggaran;
3.Anggota DPRK pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikannya;
4.Masa tugas anggota komisi ditetapkan paling lama 2 ½ (dua setengah tahun), mengikuti masa jabatan keanggotaan DPRK dan dapat dipilih kembali.
Pasal 66
1.DPR Kota Banda Aceh membentuk 4 (empat) Komisi terdiri dari :
a.KomisiA : Bidang Hukum dan Pemerintahan;
b.KomisiB: Bidang Perekonomian;
c.KomisiC : Bidang Keuangan dan Pembangunan;
d.KomisiD: Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh.
2.Pembidangan tugas masing-masing ditetapkan berdasarkan keputusan pimpinan DPRK Banda Aceh sesuai bidang kerja komisi.
Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 67
1.Komisi mempunyai tugas :
a.Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
b.Mengadakan pembicaraan pendahuluan dengan mitra kerjanyadalam hal menyusun RAPBK yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
c.Menyusun rencana kerja komisi pada setiap awal tahun sidang dan melaporkan hasil kerjanya pada setiap triwulan dan pada akhir tahun sidang pada pimpinan DPRK;
d.Melakukan pembahasan terhadap rancangan qanun dan rancangan keputusan DPRK yang berupa tugas masing-masing komisi yang sesuai dengan tugasnya;
e.Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk tugas komisinya;
f.Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan DPRK untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Walikota kepada DPRK;
g.Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh komisi yang bersangkutan atas sepengetahuan pimpinan DPRK dan dapat mengikutsertakan mitra kerja komisi;
h.Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah Kota yang mewakili instansinya;
i.Mengajukan kepada pimpinan DPRK usul, saran dan pernyataan pendapat yang termasuk ke dalam ruang lingkup bidang tugas komisi masing-masing;
j.Menyusun pernyataan tertulis dalam rangka pembahasan suatu masalah yang menjadi bidang tugas komisi masing-masing;
k.Menerima, mengolah dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sesuai dengan bidang tugas komisi masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada pimpinan DPRK;
l.Memberikan laporan kepada pimpinan DPRK tentang hasil pekerjaan/peninjauan komisi;
m.Mengajukan kepada pimpinan DPRK masalah yang berkembang di komisi untuk dimasukkan dalam agenda rapat pimpinan;
n.Mengajukan pendapat dan pertanyaan tertulis kepada Walikota melalui pimpinan DPRK mengenai masalah yang termasuk ke dalam bidang tugas komisi masing-masing;
o.Membahas dan menjawab nota dari pimpinan DPRK, surat-surat masuk dan pengaduan masyarakat;
p.Mengajukan usul penyelidikan kepada pimpinan DPRK bila ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, sesuai dengan bidang tugas masing-masing komisi.
2.Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya komisi-komisi berpegang teguh kepada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme dan sinergi antar komisi;
3.Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, pihak mirta kerja komisi harus sudah mendapat surat pemberitahuan undangan dari pimpinan DPRK;
4.Hari-hari kerja komisi diatur lebih lanjut dengan surat keputusan pimpinan DPRK atas usul komisi;
5.Setiap anggota komisi harus :
a.Mengadakan konsultasi dengan fraksinya masing-masing sebelum mengikuti rapat komisi;
b.Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat komisi kepada anggota fraksinya.
Pasal 68
1.Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya komisi-komisi DPRKdilaksanakan olehunsur pimpinan dan anggota komisi yang bersangkutan;
2.Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan untuk kemajuan komisi, setiap pimpinan komisi harus mempunyai visi dan misi yang jelas dalam memimpin, membuat dan menjalankan program, sertamengevaluasi kegiatan-kegiatan komisi sebagai tanggungjawab hukum dan moralnya dalam memimpin komisi tersebut.
BAB XII
BADAN MUSYAWARAH DPRK
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 69
1.Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRK bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan pimpinan DPRK definitif;
2.Badan Musyawarah DPRK merupakan wadah tempat memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan DPRK.
Bagian Kedua
Susunan
Pasal 70
1.Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari ½ (satu perdua) orang anggota DPRK termasuk unsur pimpinan DPRK;
2.Ketua dan Wakil Ketua DPRK karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota;
3.Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dengan keputusan DPRK dan diumumkan dalam rapat paripurna;
4.Penetapan dan pergantian anggota DPRK dalam Badan Musyawarah didasari atas usul fraksinya;
5.Anggota DPRK pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Musyawarah yang diganti;
6.Sekretaris DPRK karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan anggota.
Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 71
1.Badan Musyawarah mempunyai tugas :
a.Menetapkan acara DPRK untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian rancangan qanun dengan tidak mengurangi hak rapat paripurna untuk mengubahnya;
b.Menyusun dan menetapkan rencana kerja tahunan DPRK dengan memperhatikan usulan dan pendapat alat kelengkapan yang lain;
c. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;
d. Meminta danatau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut;
e. Mengatur lebih lanjut penanganan dalam hal peraturan perundang-undangan yang menetapkan bahwa pemerintah kota, walikota atau pihak lainnya diharuskan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPRK mengenai suatu masalah;
f. Menentukan penanganan suatu rancangan qanun atau pelaksanaan tugas DPRK lainnya kepada alat kelengkapan DPRK;
g. Merekomendasikan pembentukan alat kelengkapan panitia khusus;
h. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
i.Melaksanakan hal-hal yang oleh rapat paripurna diserahkan kepada Badan Musyawarah; dan
j. Memberikan saran dan pendapat tentang materi rancangan peraturan DPRK, keputusan DPRK dan keputusan pimpinan DPRK.
2.Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
a.Mengadakan konsultasi dengan fraksinya masing-masing sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah;
b.Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada anggota fraksinya.
BAB XIII
BADAN ANGGARAN DPRK
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 72
1.Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan Pimpinan DPRK definitif;
2.Badan Anggaran merupakan suatu wadah tempat memberikan pertimbangan penetapan anggaran.
Bagian Kedua
Susunan
Pasal 73
1.Badan Anggaran terdiri dari pimpinan DPRK, satu wakil dari setiap komisi dan utusan fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota fraksi dan jumlahnya sebanyak-banyaknya tidak lebih dari 1/2 (satu perdua) orang anggota DPRK;
2.Ketua dan Wakil Ketua DPRK karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran merangkap anggota;
3.Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dengan keputusan DPRK dan diumumkan dalam rapat paripurna;
4.Penetapan dan pergantian anggota DPRK pada Badan Anggaran, didasari atas usul fraksinya;
5.Sekretaris DPRK karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran bukan anggota;
6.Badan Anggaran merupakan bagian dari alat kelengkapan DPRK yang masa keanggotaannya adalah sama dengan alat kelengkapan DPRK lainnya dan apabila ada suatu alasan tertentu, keanggotaan Badan Anggaran tersebut dapat dievaluasi.
Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 74
1.Badan Anggaran mempunyai tugas :
a.Menyusun anggaran belanja DPRK dan Sekretariat DPRK, untuk disampaikan dan ditetapkan dalam keputusan DPRK sebelum RAPBK disampaikan oleh Walikota kepada DPRK;
b.Memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota berupa pokok-pokok pikiran DPRK;
c.Memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan penetapan,perubahan dan perhitungan APBK sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna;
d.Memberikan saran dan pendapat kepada DPRK mengenai pra rencana APBK, rancangan APBK baik penetapan, perubahan dan perhitungan yang telah disampaikan oleh Walikota;
e.Melakukan pembahasan atas usulan Walikota, terhadap pembiayaan kegiatan yang mendesak untuk pembangunan dan atau musibah bencana alam yang tidak tertera dalam APBK, untuk dapat disetujui dan atau tidak disetujui dalam keputusan DPRK.
2.Setiap anggota Badan Anggaran harus :
a.Mengadakan konsultasi dengan fraksinya masing-masing sebelum mengikuti rapat badan anggaran;
b.Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Anggaran kepada anggota fraksinya.
BAB XIV
BADAN KEHORMATAN DPRK
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 75
1.Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan Pimpinan DPRK definitif;
2.Badan Kehormatan DPRK merupakan suatu wadah tempat penyelidikan, dan pengambilan keputusan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRK yang melakukanpelanggaran peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRK;
3.Mekanisme kerja Badan Kehormatan disusun oleh Badan Kehormatan dan disetujui oleh Pimpinan DPRK.
Bagian Kedua
Susunan
Pasal 76
1.Anggota Badan Kehormatan DPRK berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang anggota yang dipilih dari dan oleh anggota DPRKdan ditetapkandalam Keputusan DPRK;
2.Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat DPRK;
3.Calon anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh fraksi-fraksi untuk dipilih dan ditetapkan menjadi anggota Badan Kehormatan dalam rapat paripurna DPRK;
4.Calon Anggota Badan Kehormatan yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan ditetapkan sebagai anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
5.Apabila ada urutan terakhir terdapat lebih dari pada (1) dari orang yang memperoleh suara yang sama, untuk menentukan anggota Badan Kehormatan, dilakukan pemilihan ulang terhadap suara yang sama tersebut, sehingga calon yang memperoleh suara yang terbanyak ditetapkan sebagai anggota Badan Kehormatan;
6.Masa tugas Badan Kehormatan ditetapkan paling lama 2,5 (dua setengah) tahun mengikuti masa jabatan DPRK dan dapat dipilih kembali dalam sidang Paripurna DPRK.
Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 77
Badan Kehormatan mempunyai tugas :
a.Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral pimpinan dan anggota DPRK dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas sesuai dengan Kode Etik DPRK;
b.Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Pimpinan dan Anggota DPRK terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan Tata Tertib DPRK serta sumpah/janji;
c.Melakukan penyelidikan, verifikasi, klarifikasi dan pengambilan keputusan atas pengaduan pimpinan dan atau anggota DPRK, masyarakat dan atau pemilih;
d.Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRK;
e.Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRK berupa rehabilitas nama baik, apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRK atas pengaduan Pimpinan DPRK, masyarakat dan atau pemilih.
Bagian Ketiga
Penerimaan Pengaduaan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat
Pasal 78
1.Pengaduan masyarakat dan atau pemilih secara tertulis disampaikan kepada Pimpinan DPRK tentang perbuatan makar, narkoba, korupsi dan asusila;
2.Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditandatangani oleh pengadu dengan mencantumkan Nama Jelas, Nomor KTP dan Alamat Lengkap, serta dilampiri dengan bukti-bukti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRK yang bersangkutan;
3.Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2) diatas, disampaikan oleh pemilih Anggota DPRK yang bersangkutan sekurang-kurangnya 25% dari jumlah perolehan suara partai yang besangkutan menurut daerah pemilihan yang dibuktikan dengan foto copyKTP dan KTA partai yang bersangkutan menurut daerah pemilihannya.
BAB XV
PEMBAHASAN
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)
Bagian Kesatu
Hasil Pemeriksaan Semester
Pasal 79
1.DPRK membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan daerah yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam bentuk Hasil Pemeriksaan Semester, yang disampaikan dalam rapat paripurna untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan.
2.DPRK menugaskan komisi untuk membahas dan menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3.Untuk keperluan pembahasan dan mempelajari Hasil Pemeriksaan Semester, komisi dapat mengadakan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengklarifikasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.
4.Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.
5.Hasil Rapat Kerja dan/atau Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK.
6.Pimpinan DPRK mengadakan konsultasi dengan Pimpinan-Pimpinan Fraksi untuk membahas laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
7.Apabila hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyimpulkan terdapat kasus atau hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, dilakukan maka:
a. dalam hal kasus yang diduga merupakan tindak pidana, maka pimpinan DPRK menyampaikan kasus tersebut képada Kepolisian/Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut, dan/atau;
b. dalam hal kasus yang diduga perlu diberikan sanksi administratif, maka pimpinan DPRK menyampaikan kepada Walikota untuk diproses lebih lanjut;
c. dalam hal laporan Hasil Pemeriksaan memerlukan Pemeriksaan Lanjutan, maka pimpinan DPRK mengajukan permintaan pemenksaan lanjutan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Kantor Perwakilan Banda Aceh;
Bagian Kedua
Permintaan Pemeriksaan Lanjutan dan
Pembahasan Hasil Pemeriksaan Lanjutan
Pasal 80
1.Berdasarkan hasil pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), komisi melalui pimpinan DPRK dapat mengajukan permintaan Pemeriksaan Lanjutan atau pemeriksaan terhadap obyek tententu Kepada Badan Pemeriksaan Keuangan untuk keperluan pengawasan keuangan daerah;
2.Hasil Pemeriksaan Lanjutan disampaikan kepada pimpinan DPRK untuk diteruskan kepada Komisi yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan hasil pemeriksaan lanjutan;
3.Komisi dapat mengadakan Rapat Konsultasi dengan unsur Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pembahasan atau mempelajari hasil pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (2).
Hasil Pemeriksaan Lanjutan atau hasil pemeriksaan obyek tertentu dimanfaatkan sebagai bahan rapat komisi, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan DPRK.
BAB XVI
KONSULTASI DAN KOORDINASI DENGAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU),
DAN MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD)
Pasal 81
1.Konsultasi dan koordinasi antara DPRK dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dilaksanakan dalam bentuk:
a. pertemuan antara pimpinan DPRK dengan pimpinan MPU dan pimpinan MPD;
b. pertemuan antara pimpinan DPRK bersama unsur pimpinan fraksi DPRK dengan pimpinan MPU dan pimpinan MPD;
c. pertemuan antara pimpinan DPRK, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRK Iainnya, yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan pokok masalah yang dibahas dengan pimpinan MPU dan pimpinan MPD; dan
d. pertemuan antara pimpinan DPRK, pimpinan fraksi, dan alat kelengkapan DPRK lainnya, sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan pimpinan MPU dan pimpinan MPD.
2.Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara pimpinan DPRK, unsur pimpinan fraksi dan unsur pimpinan alat kelengkapan DPRK lainnya yang terkait dengan MPU dan MPD dilakukan secara berkala;
3.Pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan baik atas prakarsa DPRK maupun prakarsa dari MPU dan atau MPD.
4.Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRK yang terkait, dan apabila dipandang perlu dilaporkan dalam rapat paripurna;
5.Hasil-hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan MPU dan atau MPD yang mengatur mengenai mekanisme dan prosedur harus mendapat persetujuan Badan Musyawarah;
6.Hasil-hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan MPU dan MPD, yang berkaitan dengan kebijakan atau mengatasnamakan DPRK harus mendapat persetujuan rapat paripurna.
Pasal 82
Pimpinan DPRK atas persetujuan Badan Musyawarah dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan MPU dan atau MPD mengenai mekanisme dan tata cara pertemuan konsultasi dan koordinasi.
BAB XVII
BADAN LEGISLASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 83
1.Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan Pimpinan DPRK definitif;
2.Anggota Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah anggotanya setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRK;
3.Penetapan anggota DPRK dalam Badan Legislasi didasarkan atas usul fraksinya.
4.Badan Legislasi berkedudukan sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun.
5.Apabila membutuhkan tambahan anggota dalam pembahasan rancangan qanun-qanun, Badan Legislasi dapat meminta tambahan anggota dari fraksi-fraksi melalui pimpinan DPRK;
6.Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Badan Legislasi dibantu dengan staf pendamping yang berasal dari Sekretariat DPRK yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRK;
7.Sekretaris DPRK karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Legislasi bukan anggota.
Bagian Kedua
Susunan
Pasal 84
1.Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Badan Legislasi merupakan unsur Pimpinan Kolektif Badan Legislasi dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi serta ditetapkan dengan keputusan DPRK dan diumumkan dalam rapat Paripurna;
2.Masa tugas Badan Legislasi ditetapkan paling lama 2,5 (dua setengah) tahun mengikuti masa jabatan keanggotaan DPRK dan dapat dipilih kembali.
Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 85
Badan Legislasi mempunyai tugas :
a.Menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urut rancangan qanun 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRK;
b.Menyiapkan rancangan qanun usul inisiatif DPRK berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
c.Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan qanun yang diajukan anggota, komisi dan gabungan komisi sebelum rancangan qanun tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRK;
d.Memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan qanun yang diajukan oleh anggota, komisi dan gabungan komisi diluar rancangan qanun yang terdaftar dalam program legislasi daerah atau prioritas rancangan qanun tahun berjalan;
e.Melakukan pembahasan,perubahan dan atau penyempurnaan rancangan qanun yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
f.Melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan qanun yang sedang dan atau yang akan dibahas dan sosialisasi rancangan qanun yang telah disahkan;
g.Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi qanun melalui koordinasi dengan komisi;
h.Menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan qanun;
i.Memberikan pertimbangan terhadap rancangan qanun yang sedang dibahas oleh Walikota dan DPRK;
j.Menginventarisasi masalah hukum dan peraturan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRK untuk dipergunakan sebagai bahan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.
Pasal 86
Badan Legislasi DPRK dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi dan apabila Ketua berhalangan, dipimpin oleh unsur pimpinan yang bersangkutan.
BAB XVIII
PANITIA KHUSUS DPRK
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 87
1.Panitia Khusus DPRK merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat sementara;
2.Pimpinan DPRK dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dan atau dengan nama lain dengan Keputusan Pimpinan DPRK, atas usul dan pendapat anggota, komisi dan pendapat fraksi DPRK dalam rapat paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah;
3.Panitia Khusus DPRK adalah wadah untuk melakukan penyelidikan terhadap hal-hal tertentu.
Bagian Kedua
Susunan
Pasal 88
1.Anggota Panitia Khusus DPRK terdiri dari anggota komisi terkait, yang mewakili semua unsur fraksi DPRK dan jumlah anggota panitia khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRK;
2.Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh fraksi-fraksi DPRK kepada pimpinan DPRK;
3.Susunan keanggotaan, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK.
Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 89
1.Tugas Panitia Khusus adalah melaksanakan tugas tertentu dan atau yang berkaitan dengan hak penyelidikan dari anggota DPRK;
2.Hasil tugas Panitia Khusus dilaporkan pada Pimpinan DPRK, sebelum disampaikan pada rapat Paripurna DPRK;
3.Setiap anggota Panitia Khusus harus :
a.mengadakan konsultasi dengan fraksinya masing-masing sebelum melakukan kegiatan kerja Panitia Khusus;
b.menyampaikan pokok-pokok kegiatan dan hasil kerja Panitia Khusus kepada anggota fraksinya.
4.Panitia Khusus dan atau dengan nama lain apabila telah berakhir masa tugasnya maka harus mempertanggungjawabkan tugasnya tersebut secara menyeluruh dan dengan baik kepada pimpinan DPRK.
BAB XIX
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRK
Bagian Kesatu
Persidangan
Pasal 90
1.Tahun persidangan DPRK dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang bersangkutan, dibagi dalam 3(tiga) kali masa persidangan;
2.Masa Persidangan meliputi masa sidang dan masa reses kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRK dilakukan tanpa masa reses;
3.Reses dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses;
4.Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat;
5.Setiap pelaksanakan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat(4) Anggota DPRK baik perseorangan maupun kelompok wajib membuat laporan secara tertulis atas pelaksanaan tugasnya tersebut dandisampaikan kepada pimpinan DPRK dalam rapat paripurna;
6.Kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat(4) ditetapkan oleh pimpinan DPRK setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
7.Jadwal dan kegiatan acara selama reses sebagaimna dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan DPRK setelah mendengar pertimbangan badan Musyawarah.
Pasal 91
1.DPRK mengadakan rapat paripurna secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam satu (1) tahun;
2.Rapat-rapat dapat dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRK atau dalam hal tertentu atas permintaan dari Walikota;
3.Hasil rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam keputusan DPRK dan hasil rapat pimpinan DPRK ditetapkan dangan keputusan pimpinan DPRK;
4.Keputusan DPRK tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undanggan yang lebih tinggi;
5.Keputusan DPRK dilaporkan kepada Walikota, selambat-lambatmya 30 (tiga puluh) hari setelah di tetapkan;
6.DPRK mengadakaan rapat atas undangan Ketua dan atau Wakil Ketua DPRK berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
Bagian Kedua
Jenis Rapat
Pasal 92
Jenis Rapat DPRK terdiri dari :
a.Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRK dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK;
b.Rapat Paripurna yang Istimewa merupakan rapat anggota DPRK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan;
c.Rapat Paripurna Khusus adalah rapat anggota DPRK yang di pimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK untuk membahas hal-hal khusus;
d.Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh Ketua DPRK;
e.Rapat Fraksi merupakan rapat anggota fraksi yang di pimpin oleh Ketua Fraksi dan Wakil Ketua Fraksi;
f.Rapat Konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRK dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRK yang dipimpin oleh pimpinan DPRK;
g.Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah;
h.Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang di pimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi;
i.Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar komisi-komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK;
j.Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Katua Badan Anggaran;
k.Rapat Badan Legislasi merupakan rapat anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bandan Legislasi;
l.Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan;
m.Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus;
n.Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRK dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, Komisi,Gabungan Komisi atau Panitia Khusus dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk;
o.Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antara DPRK dan pemerintah daerah;
p.Rapat dengar Pendapat Umum merupakan rapat antara DPRK dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan;
Bagian Ketiga
Kuorum
Pasal 93
1. Rapat DPRK dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh :
a.sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRK untuk memutuskan usul DPRK mengenai pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota;
b.sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK untuk memberhentikan Pimpinan DPRK, untuk menetapkan Qanun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota;
c.sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) ditambah satu dari jumlah anggota DPRK untuk Rapat ParipurnaDPRK selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas;
2. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir;
3.Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) ditambah satu dari jumlah anggota DPRK yang hadir;
4.Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf c ditetapkan dengan suara terbanyak;
5.Sebelum mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat;
Bagian Keempat
Sifat Rapat
Pasal 94
1. Rapat Paripurna DPRK dan Rapat Paripurna DPRK yang bersifat Istimewa, bersifat terbuka;
2. Rapat Pimpinan DPRK dan Rapat Gabungan Pimpinan DPRK bersifat tertutup;
3.Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Panitia Khusus, Rapat Badan Legislasi dan Rapat Badan Kehormatan bersifat tertutup kecuali apabila Pimpinan Rapat menyatakan terbuka;
4.Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersifat terbuka;
5.Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing Fraksi.
Pasal 95
1.Pembicaraan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan;
2.Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan rapat tertutup tersebut.
Pasal 96
1.Rapat-rapat DPRK bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRK atau atas kesepakatan diantara pimpinan DPRK bersama Badan Musyawarah;
2.Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali:
a.Pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRK;
b.Persetujuan Rancangan Qanun;
c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota;
d.Penetapan, perubahan, penghapusan pajak dan retribusi daerah;
e.Utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah;
f.Badan Usaha Milik Daerah;
g.Penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
h.Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
i.Kebijakan tata ruang;
j.Kerjasama antar daerah;
k.Pemberhentian dan penggantian Ketua dan Wakil Ketua DPRK;
l.Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK; usulan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota;
m.Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi; dan
n.Penghapusan aset daerah.
Pasal 97
1.Setiap rapat tertutup dibuat laporan secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan;
2.Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan jelas mengenai sifat rapat yaitu ”RAHASIA”;
3.Pimpinan DPRK bersama Badan Musyawarah dapat memutuskan sesuatu yang dibicarakan dalam rapat tertutup tidak dimasukkan dalam laporan.
Bagian Kelima
Waktu Rapat
Pasal 98
1.Waktu-waktu rapat DPRK adalah :
a.Siang : Senin sampai dengan Kamis, mulai pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib;
Jum’at, mulai pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 11.00 wib;
b.Sore: Senin sampai dengan Jum’at, mulai pukul 14.30 wib sampai dengan pukul 17.00 wib;
c.Malam :Senin sampai jum’at mulai pukul 20.30 wib sampai dengan pukul24.00 wib.
2.Jadwal waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditunda, ditambah atau diperpanjang oleh pimpinan rapat setelah mendapat persetujuan dari anggota rapat yang hadir;
3.Setiap pelaksanaan rapat-rapat, termasuk rapat-rapat alat-alat kelengkapan DPRK, peserta rapat tidak dibenarkan :
a.Merokok diruang AC;
b.Menghidupkan dering suara Hand Phone (HP) dan suara lainnya;
c.Setiap anggota DPRK tidak boleh memakai atribut partai dalam lingkungan kantor DPRK.
Pasal 99
1.Waktu dan hari kerja DPRK ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib ini, sesuai kondisi daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.Waktu dan hari sebagaimana dimaksud pada pasal 98 ayat(1) huruf a, huruf b dan huruf c mulai dari pukul 09.00 wib s/d pukul 17.00 wib diartikan satu hari kerja dan pukul 20.30 wib sampai dengan pukul 24.00 wib disamakan dengan satu hari kerja;
3.Tempat rapat dilakukan di gedung DPRK, kecuali apabila situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan maka pimpinan DPRK dapat menentukan rapat diilaksanakan di tempat yang lain.
Pasal 100
1.Fraksi, alat kelengkapan DPRK dan atau Pemerintah Kota Banda Aceh dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPRK mengenai acara rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas;
2.Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya (2) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan;
3.Pimpinan DPRK mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan;
4.Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan, tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (3);
5.Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRK menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Bagian Keenam
Tata Cara Rapat
Pasal 101
1.Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat untuk berbicara;
2.Pimpinan rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
Pasal 102
1.Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
a.meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
b.menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
c.mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan, atau;
d.mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
2.Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat(1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan;
3.Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat diadakan pembahasan;
4.Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.
Pasal 103
1.Setiap anggota DPRK yang menghadiri rapat harus menandatangani daftar hadir;
2.Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri;
3.Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK dan dinyatakan kuorum tercapai;
4.Anggota DPRK yang telah menandatangani daftar hadir, apabila akan meninggalkan rapat, memberitahukan kepada pimpinan rapat.
Pasal 104
1.Apabila pada waktu pembukaan rapat jumlah anggota DPRK belum mencapai kuorum, pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling lama 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) jam;
2.Apabila kourum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) belum terpenuhi, pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota DPRK;
3.Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2), kuorum belum juga tercapai, pimpinan rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah;
4.Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat;
5.Setelah rapat dibuka oleh pimpinan DPRK, pimpinan DPRK memberitahukan surat-surat masuk kemudian membacakan dari dan perihal surat masuk tersebut danuntuk surat dibertahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan rumah tangga DPRK.
Pasal 105
1.Apabila Ketua DPRK berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRK dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRK berhalangan maka kelanjutan rapat ditentukan oleh peserta rapat yang hadir;
2.Apabila pimpinan DPRK tersebut pada ayat(1) telah melampaui waktu sampai 1 (satu) bulan tidak memimpin rapat, Badan Kehormatan diberi hak dan wewenang untuk mengklarifikasi status pimpinan DPRK.
Pasal 106
1.Setiap sidang paripurna DPRK, dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an dan diterjemahkan ayat serta ditutup dengan doa dan shalawat;
2.Setiap memulai rapat komisi, rapat fraksi, atau yang lainnya dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah dan ditutup dengan membaca hamdallah dan shalawat;
3.Apabila kedengaran suara azan yang menandakan waktu shalat telah tiba, kegiatan sidang atau rapat diskor untuk shalat, dan kemudian dilanjutkan.
Bagian Ketujuh
Tata Cara Pembicaraan
Pasal 107
1.Untuk kelancaran jalannya persidangan dan rapat, pimpinan rapat dapat menetapkan babak pembicaraan, dan pembicaraan mencatatkan atau mengajukan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan dimulai;
2.Pencatatan atau pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat juga dilakukan atas nama pembicara oleh ketua fraksinya pada setiap babak pembicaraan;
3.Anggota yang tidak mencatatkan atau mengajukan namanya tidak dapat menggunakan hak berbicara;
4.Anggota DPRK yang terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit setelah acara rapat dibuka oleh pimpinan rapat, maka hak untuk menyampaikan usul dan pendapatnya tidak dapat digunakan lagi sampai dengan rapat di skor.
Pasal 108
1.Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat menetapkan lamanya waktu berbicara;
2.Apabila pembicara telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, pimpinan rapat berhak memperingatkan pembicara supaya pembicara mengakhiri pembicaraannya;
3.Pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok permasalahan;
4.Pimpinan rapat dapat memperingatkan peserta rapat yang mengganggu pembicara yang sedang berbica dalam rapat yang sedang berlangsung;
5.Peserta rapat berhak mengingatkan pimpinan rapat agar pimpinan memperhatikan prinsip keadilan dalam berpendapat, efesiensi waktu dan agenda rapat.
Pasal 109
1.Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan;
2.Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara waktu pimpinan rapat diserahkan kepada anggota pimpinan rapat yang lain.
Pasal 110
1.Anggota DPRK berbicara ditempat yang disediakan setelah mendapat izin dari pimpinan rapat;
2.Pembicaraan tidak boleh diganggu oleh peserta rapat lainnya selama berbicara.
Pasal 111
1.Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan dan pencatatan;
2.Untuk kepentingan pembicaraan, pimpinan rapat dapat mengadakan penyim pangan dari urutan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang pembicara yang dicatat tidak berkeberatan;
3.Seorang anggota DPRK yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh seorang anggota lain dari fraksinya sebagai pembicara, dan bila tidak ada anggota lain, gilirannya berbicara hilang;
4.Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.
Pasal 112
1.Pimpinan rapat memperingatkan pembicara apabila bertentangan dengan peraturan Tata Tertib ini;
2.Pada saat seorang anggota DPRK sedang berbicara, anggota yang lain dengan seizin pimpinan rapat, dapat menyampaikan pembicaraan sela (interupsi) untuk :
a.meminta penjelasan tentang duduk permasalahan yang sebenarnya mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan serta hal-hal yang berkaitan dengan yang dibicarakan; dan
b.usul menunda pembicaraan;
3.pembicaraan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diadakan perdebatan;
4.lamanya kesempatan berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh pimpinan rapat.
Pasal 113
1.Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata, sikap yang tidak layak, menyudutkan peserta rapat lain, melakukan perbuatan yang menganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2.Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya;
3.Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.
Pasal 114
1.Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 peraturan ini, pimpinan rapat melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya;
2.Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat;
3.Apabila pembicara tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat;
4.Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 112 dan pasal 113 peraturan ini juga berlaku bagi pimpinan rapat.
Pasal 115
1.Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pada pasal 112 ayat(1) dan ayat (2) dan Pasal 113 peraturan ini, atau mengulangi hal yang sama, pimpinan rapat melarang pembicara meneruskan pembicaraannya;
2.Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) masih juga tidak diindahkan oleh pembicara, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan rapat;
3.Apabila dipandang perlu, pimpinan rapat dapat melarang pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) untuk menghadiri rapat yang membicarakan hal yang sama;
4.Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat(2) dan ayat (3) diatas juga berlaku bagi pimpinan rapat.
Pasal 116
1.Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 113, pasal 114 dan pasal 115 peraturan ini, atas persetujuan peserta rapat;
2.Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
Pasal 117
1.Sebelum rapat ditutup, pimpinan rapat mengambil keputusan mengenai hasil pembicaraan yang bersangkutan dan apabila rapat tidak memerlukan suatu keputusan, pimpinan rapat menyatakan bahwa pembicaraan selesai;
2.Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan telah selesai, pimpinan rapat mengusulkan agar rapat ditutup atas persetujuan peserta rapat.
Bagian Kedelapan
Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan
Pasal 118
1.Setiap rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 huruf a, huruf b, huruf m dan huruf o peraturan ini, dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh pimpinan DPRK dan diketahui oleh Sekretaris DPRK;
2.Risalah secara lengkap, memuat pokok pembicaraan, jalannya rapat, termasuk kesimpulan atau keputusan rapat, bila rapat mengambil keputusan, dilengkapi dengan keterangan mengenai :
a.Jenis dan sifat rapat;
b.Hari dan tanggal rapat;
c.Tempat rapat;
d.Acara rapat;
e.Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
f.Ketua dan sekretaris rapat;
g.Jumlah dan nama anggota yang hadir, serta
h.Undangan yang hadir.
3.Setelah rapat selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRK secepatnya menyusun Rancangan Risalah atau Risalah sementara serta segera dibagikan kepada anggota DPRK dan pihak yang bersangkutan;
4.Setiap anggota DPRK dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Rancangan Risalah atau Risalah Sementara itu dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Risalah Sementara tersebut dan hasil pengoreksian disampaikan kepada Sekretaris DPRK;
5.Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi Risalah Sementara, keputusan diserahkan kepada Pimpinan rapat yang bersangkutan;
6.Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Sekretaris DPRK segera menyusun Risalah Resmi untuk dibagikan kepada anggota DPRK dan pihak yang bersangkutan.
Pasal 119
1.Setiap rapat sebagaimana dimaksud pada pasal 92 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf n, dan huruf p peraturan ini, dibuat catatan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan;
2.Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan keputusan serta dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimaksud padapasal 118 ayat(2) peraturan ini;
3.Untuk rapat Komisi, Rapat Badan Legislasi dan Rapat Panitia Khusus dibuat laporan tertulis mengenai hasil rapat yang disampaikan kepada Pimpinan DPRK.
Bagian Kesembilan
Perubahan Acara Rapat
Pasal 120
1.Acara rapat dapat diubah atas usul sekurang-kurangnya oleh 7 (tujuh) oranganggota DPRK yang tidak terdiri dari satu fraksi dan disampaikan kepada pimpinan DPRK;
2.Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), baik yang berupa perubahan waktu atau pokok pembicaraan maupun yang menghendaki supaya pokok pembicaraan baru dimasukkan ke dalam acara rapat, disampaikan melalui pimpinan DPRK;
3.Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan mulai berlaku;
4.Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) pasal ini diputuskan oleh Badan Musyawarah;
5.Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk membahas perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2), pimpinan DPRK dapat menetapkan jadwal rapat dengan memperhatikan pendapat pimpinan fraksi.
Bagian Kesepuluh
Undangan dan Peninjauan Rapat
Pasal 121
1.Undangan ialah :
a.Mereka yang bukan anggota DPRK, tetapi hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan DPRK; atau
b.Anggota DPRK yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRK, tetapi bukan anggota alat Kelengkapan DPRK yang bersangkutan.
2.Peninjau dan wartawan ialah mereka yang hadir dalam Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa, dan Rapat Paripurna Khusus DPRK tanpa undangan Pimpinan DPRK;
3.Untuk undangan dan peninjauan disediakan tempat tersendiri sesuai dengan fasilitas yang tersedia;
4.Undangan dan peninjau wajib mentaati Tata Tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRK;
5.Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara;
6.Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
Pasal 122
1.Surat undangan untuk rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat paripurna istimewa, rapat paripurna khusus, rapat pimpinan DPRK, rapat komisi, rapat badan legislasi, rapat gabungan komisi, dan rapat badan-badan ditandatangani oleh pimpinan DPRK;
2.Surat undangan khusus rapat komisi-komisi, panitia khusus, badan legislasi, sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebelumnya pimpinan alat-alat kelengkapan DPRK dimaksud mengajukan permintaan kepada pimpinan DPRK untuk mengundang pihak yang diperlukan dalam rapat tersebut;
3.Surat undangan yang sudah diagendakan oleh Badan Musyawarah harus sudah diterima oleh anggota DPRK selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat yang sudah diputuskan.
Bagian Kesebelas
Tata Pakaian
Pasal 123
1.Tata pakaian untuk kegiatan persidangan dan rapat-rapat DPRK diatur sebagai berikut;
a.Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dipakai untuk setiap kegiatan Rapat Paripurna/Paripurna Khusus;
b.Pakaian Sipil Harian (PSH) dipakai untuk rapat-rapat diluar Rapar Paripurna dan sebagai pakaian kerja harian;
c.Pakaian Dinas Harian (PDH) dipakai untuk kegiatan lapangan;
d.Pakaian Adat Aceh (PAA) modifikasi Aceh dipakai untuk setiap kegiatan upacara adat, keagamaan dan ulang tahun hari jadi daerah;
e.Pakaian untuk undangan resmi lainnya memakai pakaian sesuai dengan ketentuan pengundang;
f.Perlengkapan lainnya.
2.Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, kepada anggota DPRK disediakan alat perlengkapan kerja lainnya.
BAB XX
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRK
Bagian Kesatu
Tata Cara
Pasal 124
1.Pengambilan keputusan dalam rapat DPRK, pada dasarnya diusahakan sedapat mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2.Apabila mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) belum tercapai, pimpinan DPRK bersama-sama dengan Badan Musyawarah dan ketua-ketua fraksi berusaha mendapatkan kata mufakat dengan pihak yang belum memberikan kata mufakatnya;
3.Apabila usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak juga tercapai walaupun telah diupayakan dengan sungguh-sungguh, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan suara terbanyak;
4.Keputusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pemungutan suara dengan jumlah suara yang diperoleh lebih dari setengah anggota DPRK yang hadir.
Bagian Kedua
Jenis dan Proses Penetapan Keputusan
Pasal 125
Produk DPRK berbentuk keputusan DPRK, dan Keputusan Pimpinan DPRK.
Pasal 126
1.Keputusan DPRK ditetapkan melalui Rapat Paripurna;
2.Keputusan Pimpinan DPRK ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah;
3.Setiap keputusan DPRK diawali dengan ”Bismillahirrahmanirrahim”.
BAB XXI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN QANUN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 127
1.Walikota dengan persetujuan bersama DPRK menetapkan qanun;
2.Rancangan qanun dapat berasal dari Walikota dan atau atas usul prakarsa anggota DPRK.
Bagian Kedua
Rancangan Qanun
Pasal 128
1.Rancangan qanun yang berasal dari Walikota disampaikan kepada pimpinan DPRK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dimulainya masa persidangan dengan Nota Pengantar Walikota;
2.Rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus dilampirkan naskah akademik;
3.Rancangan qanun yang berasal dari usul prakarsa anggota DPRK beserta penjelasannya sebagaimana dimaksud pada pasal 17 keputusan ini, disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dimulainya masa persidangan;
4.Rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat(1), (2) dan (3) disampaikan oleh pimpinan DPRK kepada Badan Legislasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterima;
5.Badan Legislasi setelah menerima rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) memberi pertimbangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kepada pimpinan DPRK;
6.Pimpinan DPRK setelah menerima kajian/pertimbangan dari Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat(5) melalui Badan Musyawarah dapat menunjuk dan atau membentuk Komisi, Badan Legislasi, dan Panitia Khusus untuk melakukan pembahasan rancangan qanun dimaksud;
7.Apabila hasil pertimbangan Badan Legislasi terhadap rancangan qanun belum memenuhi syarat, maka rancangan qanun tersebut dikembalikan kepada pengusul untuk dilengkapi;
8.Tata cara penyiapan qanun lebih lanjut diatur dalam qanun tentang tata cara pembentukan qanun.
Pasal 129
Apabila dalam satu masa sidang DPRK dan Walikota mengajukan rancangan qanun yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan qanun yang diajukan DPRK, sedangkan rancangan qanun dari Walikota dipergunakan sebagai pelengkap.
Bagian Ketiga
Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Qanun
Pasal 130
1.Dalam rangka penyiapan rancangan qanun, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan dan tertulis kepada DPRK;
2.Masukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan kepada pimpinan DPRK dengan menyebutkan identitas yang jelas;
3.Pimpinan DPRK meneruskan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada alat kelengkapan DPRK yang menyiapkan rancangan qanun dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari;
4.Dalam hal pemberian masukan dilakukan secara lisan, pimpinan alat kelengkapan menentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan;
5.Pimpinan alat kelengkapan menyampaikan undangan kepada anggota masyarakat yang akan diundang sebagaimana dimaksud pada ayat(4);
6.Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum, pertemuan dengan pimpinan alat kelengkapan, atau pertemuan dengan pimpinan alat kelengkapan didampingi oleh beberapa anggota yang terlibat dalam penyiapan rancangan qanun;
7.Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat(5) menjadi bahan masukan terhadap rancangan qanun yang sedang dipersiapkan.
Bagian Keempat
Tingkat Pembicaraan
Pasal 131
- Pembahasan rancangan qanun dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, yaituTingkat I, Tingkat II;
- Sebelum dilakukan pembicaraan Tingkat II, diadakan rapat fraksi;
- Apabila dipandang perlu, Badan Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan Tingkat II dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi atau dalam Rapat Panitia Khusus.
Pasal 132
Pembicaraan Tingkat I meliputi :
a.Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Walikota dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
- Penjelasan Walikota dalam paripurna terhadap rancangan qanun yang berasal dari Walikota; dan
2.Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah dan;
3.Tangapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pemandangan umum fraksi.
b.Dalam hal rancangan qanun daerah berasal dari DPRK dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
- Penjelasan pimpinana komisi, pimpinan gabungan komisi, badan legeslasi atau pimpinann panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan qanun;
- Pendapat kepala daerah terhadap rancangan qanun; dan
- Tangapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.
c.Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
Pasal 133
Pembicaraan Tingkat II meliputi :
a.Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
1.Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi;
2.Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna dan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
b.Pendapat akhir Walikota;
c.Dalam hal persetujuan sebagaimna dimaksud pada huruf a poin 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
d.Dalam hal rancangan qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan kepala daerah, rancangan qanun tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRK masa itu.
Bagian Kelima
Penandatangan Qanun
Pasal 134
Qanun yang telah memperoleh persetujuan DPRK ditandatangani oleh Pimpinan DPRK dan Walikota pada waktu penutupan masa persidangan yang bersangkutan.
BAB XXII
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA
Pasal 135
1.Setiap tahun menjelang berlakunya tahun anggaran baru, Walikota wajib menyampaikan rancangan qanun tentang APBK dengan lampiran selengkapnya dan Nota Keuangan kepada DPRK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum bulan oktober masa sidang dimulai;
2.Pimpinan DPRK menyerahkan Nota Keuangan dan rancangan qanun tentang RAPBK beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kepada Badan Anggaran dan Badan Anggaran memberikan pendapatnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja bulan Oktober;
3.Pendapat Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diserahkan kepada komisi-komisi sebagai bahan pembahasan;
4.Pembahasan Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 128 sampai dengan Pasal 136 peraturan ini kecuali rapat dengar pendapat umum dan penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah dari fraksi-fraksi.
Pasal 136
1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota ditetapkan dengan qanun selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota;
2.Pengeluaran pembiayaan yang bersifat mendesak di luar perencanaan dalam APBK untuk kegiatan pembangunan, DPRK memberikan persetujuan melalui keputusan DPRK yang diambil melalui Rapat Paripurna Khusus;
3.Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota ditetapkan dengan qanun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir;
4.Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota ditetapkan dengan qanun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
Pasal 137
Pembahasan terhadap rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada pasal 128 peraturan ini, dilakukan dalam rapat-rapat DPRK yang diadakan khusus untuk keperluan itu.
Pasal 138
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 dan Pasal 128 peraturan ini, berlaku juga bagi pembahasan rancangan qanun mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
BAB XXIII
KUNJUNGAN KERJA DPRK
Pasal 139
1.Untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRK sebagaimana dimaksud pada pasal 4, pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 peraturan ini, Pimpinan DPRK dan anggota DPRK dapat melakukan kunjungan kerja atau studi banding keluar daerah dan ke luar negeri;
2.Kunjungan kerja dilakukan denganmemperhatikankebutuhan daerah dan kepentingan masyarakat;
3.Anggota DPRK yang melakukan kunjungan kerja wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada pimpinan DPRK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah kunjungan kerja;
4.Kunjungan kerja di dalam daerah dan diluar daerah harus dengan persetujuan pimpinan DPRK;
5.Kunjungan kerja ke luar negeri ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah setelah terlebih dahulu adanya persetujuan dari Gubernur;
6.Untuk keperluan kunjungan kerja, DPRK menyediakan sarana dan fasilitas;
7.Tata cara pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam keputusan rapat Badan Musyawarah DPRK.
BAB XXIV
RESES DPRK
Pasal 140
1.Masa reses anggota DPRK dilaksanakan diantara 2 (dua) masa persidangan;
2.Satu kali masa reses anggota DPRK adalah maksimal 6 (enam) hari kerja;
3.Selama masa reses berlangsung tidak dilakukan rapat oleh alat kelengkapan, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapat;
4.Dalam masa reses, anggota DPRK mempergunakan waktu tersebut untuk melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaanpembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
5.Hasil kegiatan reses masing-masing anggota dilaporkan secara tertulis kepada pimpinan fraksinya selambat-lambatnya 10(lima) hari setelah reses;
6.Pimpinan fraksi menyampaikan hasil kegiatan reses tersebut kepada pimpinan DPRK selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah diterimanya laporan;
7.Apabila dipandang perlu, pimpinan DPRK dapat menyampaikan hasil kegiatan reses kepada Walikota untuk ditindak lanjuti;
8.Untuk keperluan dan kegiatanreses, DPRK menyediakan sarana dan fasilitas;
9.Untuk kegiatan reses, Sekretariat DPRK menyediakan bantuan penunjang kegiatan reses untuk melayani masyarakat;
10.Tata cara pelaksanaan reses diatur lebih lanjut dalam keputusan pimpinan DPRK.
BAB XXV
TENAGA AHLI DPRK
Pasal 141
1.Alat kelengkapan DPRK dalam melaksanakan tugasnya dapat menggunakan tenaga ahli, yang disediakan oleh Sekretariat DPRK;
2.Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi kualifikasi kepakaran, keahlian, dan profesionalisme dalam bidangnya;
3.DPRK menyediakan fasilitas dan bantuan anggaran kepada tenaga ahli yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRK atas permintaan Badan Musyawarah.
BAB XXVI
SEKRETARIAT DPRK
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 142
1.Sekretariat DPRK membantu DPRK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sehari-hari;
2.Sekretariat DPRK dipimpin oleh Sekretaris DPRK;
3.Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan Badan Musyawarah;
4.Sekretaris DPRK dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada dibawah DPRK dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
Bagian Kedua
Pasal 143
1.Sekretariat DPRK mempunyai tugas ;
- Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRK;
- Menyusun rencana anggaran Sekretariat DPRK dan menyelenggarakan administrasi keuangan;
- Melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRK;
- Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK;
- Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- Memberi fasilitas segala kebutuhan DPRK agar DPRK dapat melaksanakan wewenang dan tugas dengan sebaik-baiknya;
- Mengikuti kegiatan rapat-rapat DPRK, membuat risalah dan catatan rapat;
- Memberikan pertimbangan teknis administrasi dan hukum kepada Pimpinan DPRK, khususnya dalam kegiatan alat-alat kelengkapan DPRK;
- Melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh pimpinan dan anggota DPRK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib DPRK dan peraturan perundang-undangan.
2.Sekretaris DPRK dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana disebut dalam ayat(1) huruf e wajib meminta pertimbangan dan persetujuan DPRK.
Pasal 144
1.Apabila Sekretaris DPRK berhalangan melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang pegawai dari lingkungan Sekretariat DPRK yang senior dan tertua dalam pangkat dan jabatan serta kemampuannya untuk mewakili Sekretaris DPRK;
2.Anggaran belanja Sekretariat DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh;
3.Mekanisme kerja Sekretariat DPRK disusun oleh Sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsinya;
Pasal 145
Kedudukan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRK diatur dalam Keputusan Walikota Banda Aceh.
BAB XXVII
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
Pasal 146
Tata cara pencatatan surat masuk, surat keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRK.
BAB XXVIII
PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPRK
Pasal 147
1.Perubahan terhadap peraturan Tata Tertib DPRK dapat dilakukan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) fraksi DPRK dari jumlah fraksi yang ada;
2.Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan dimaksud dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK;
3.Keputusan yang diambil dengan persetujuan suara terbanyak bagi penetapan perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari jumlah anggota DPRK yang hadir.
BAB XXIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 148
Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan DPR Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2009 serta ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 149
Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan Tata Tertib ini diputuskan oleh pimpinan DPRK atas sepengetahuan dan persetujuan Badan Musyawarah
Pasal 150
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 Februari2011 M
22Rabiul Awal 1432 H
