Banda Aceh – Ketua Fraksi Nasdem–PNA Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Kota (DPRK) Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab, mengajak semua pihak untuk bersikap bijak dan tidak lagi saling menyalahkan dalam menyikapi persoalan utang yang sedang membelit Pemko Banda Aceh.

Hal tersebut diutarakan Daniel saat menyampaikan pandangan akhir fraksinya terhadap Rancangan Qanun tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2022, dalam rapat paripurna dewan di gedung DPRK Banda Aceh, Senin malam (03/04/2023).

Menurutnya masa, kepemimpinan Pj Wali Kota akan selesai, begitu pun dengan periode masa DPRK Banda Aceh periode ini. Untuk itu, dia mengajak semua rekan-rekan DPRK dengan masa yang tersisa ini untuk mengawal bersama agar tidak terjadi lagi utang di kemudian hari.

“Serta kita bisa meninggalkan legacy yang baik di periode ini. Mudah-mudahan dengan meninggalkan legacy yang baik dan berkat doa warga kota terpilih kembali di periode berikutnya.”

Yang terpenting kata Daniel, bagaimana ke depan harus memastikan dan memprioritaskan kegiatan yang diamanahkan aturan serta bermanfaat untuk warga kota. Karena itu, semua pihak diharapkan tidak saling menyalahkan, tetapi harus saling bergandengan tangan dalam menyelesaikan persoalan utang tersebut agar warga bahagia ke depannya.

“Lebih baik kita kencangkan ikat tali pinggang di tahun ini, tetapi akan indah pada waktunya/masanya, utang lunas, warga kota ceria, dan tata kelola pemerintahan kota akan kembali normal seperti biasa,” sebut politisi Nasdem itu.

Dengan masa yang tersisa ini dia mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh agar memprioritaskan pembayaran utang, terutama pada pihak ketiga yang telah membantu pemko selama ini.

Fraksi Nasdem-PNA kata Daniel juga mengusulkan pemko untuk membuat peta jalan (roadmap) pembayaran utang secara terukur, tersistem, dan masif secara bertahap sesuai kemampuan keuangan yang jelas sumbernya.

“Karena ini merupakan kewajiban pemko atas tunggakan utang yang mempunyai dampak bagi semua pihak,” tutur Daniel Abdul Wahab.[]