Banda Aceh – Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banda Aceh yang hanya mencapai Rp235.123.074.164,05 atau 81,14% dari target sebesar Rp289.778.308.636,00 untuk tahun 2019 menjadi salah satu perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

Hal itu disampaikan anggota DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, saat menyampaikan pandangan umum pelaksanaan APBK Banda Aceh tahun anggaran 2019 dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRK Banda Aceh, Selasa (14/7/2020).

“Terjadi penurunan realisasi jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 sebesar Rp246.272.150.484,71 dan tahun 2017 yang mencapai Rp270 M,” kata Tuanku.

Pria yang akrab disapa Tumad itu juga menyampaikan, alokasi anggaran tahun 2019 untuk menunjang pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh masih dianggap terlalu sedikit hanya Rp29.746.403.826. Angka ini merupakan gabungan dari anggaran pada Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, dan Majelis Pendidikan Daerah, ditambah anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebesar Rp16.408.835.464 dan di Baitul Mal Kota Banda Aceh Rp19.604.500.000.

Anggaran ini kata Tumad, belum lagi dihitung dari anggaran realisasi yang tentu bisa lebih sedikit dari jumlah alokasi anggaran tersebut. Oleh sebab itu, dewan mengharapkan ke depan alokasi anggaran untuk menunjang pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh bisa lebih ditingkatkan. Dengan begitu visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh yang ingin menjadikan Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariat Islam benar-benar terwujud.

“Penambahan anggaran ke depan bisa untuk kegiatan penambahan pemahaman syariat Islam bagi warga Kota Banda Aceh, penambahan personel WH, pembangunan pos-pos di tempat rawan kemaksiatan, alat dan kelengkapan penegakan syariat Islam dan kegiatan lainnya yang dianggap mampu menekan jumlah pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh,” ujarnya.[]