Banda Aceh – Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menyampaikam tim siaga bersama penanganan Covid-19 Kota Banda Aceh harus bekerja lebih ekstra lagi dalam mengantisipasi penyebaran virus corona.
Hal ini disampaikan Farid dalam rapat Forkopimda Kota terkait upaya penanggulangan Covid-19 di Kota Banda Aceh, Senin 24 Maret 2020.
Terutama bagaimana upaya yang dilakukan untuk proses sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa virus ini mengancam keselamatan jiwa kita dan orang lain.
Menurut Farid dari beberapa lokasi kunjungan lapangan DPRK sejak tanggal 17 hingga 19 Maret, sejauh ini masih terdapat beberapa persoalan signifikan yang harus segera dibenahi.
Diantaranya masih terbatasnya Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis dan paramedis seperti, masker, thermal detector, hand sanitizer khususnya untuk kantor pelayanan publik.
“Belum siapnya fasilitas fasilitas publik terutama milik pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan antisipasi Covid 19,” kata Farid.
Ia menambahkan perlu disadari bersama pandemi corona penyebarannya sangat cepat. Maka semua kita harus mempertimbangkan kemungkinan terburuk.
Karena itu, pihaknya mengusulkan penggunaan dana tanggap darurat dan bisa ditambah nanti pada anggaran perubahan, untuk pembelian masker, hand sanitizer, dan baju pelindung agar para tenaga medis dan paramedis benar-benar terproteksi dalam menjalankan tugas kemanusiaan ini.
Memberikan Insentif khusus kepada tenaga medis dan paramedis (alhamdulillah sudah disepakati dalam rapat tadi dan akan dicari skema serta besarannya sesuai kemampuan keuangan daerah)
Skema bantuan ekonomi bagi masyarakat yang berdampak langsung akibat pandemik.
Harus dievaluasi seberapa ketat pengawasan terhadap keluar masuknya orang ke Banda Aceh, baik melalui darat, laut maupun udara.
“Begitu juga seberapa banyak ketersediaan bahan-bahan kebutuhan pokok, khususnya sembako (info dari Bulog bahwa stok beras masih stabil, gula yang sudah mulai langka dan harganya meningkat),” ujarnya.
Perlu dilakukan upaya operasi pasar untuk memastikan stok barang dan harga barang tetap normal, dicari skema agar tidak menimbulkan keramaian dalam upaya social distancing
Kepada perbankan menangguh penagihan pinjaman/ kredit kepada pedagang-pedang kecil hingga kondisi normal. Pemko harus membuka posko khusus kesehatan di setiap kecamatan. Perlu dikaji dampak yang timbul terkait kebijakan penutupan cafe, warkop dll.
“Misalnya meringankan pajak yang terkena larangan buka warkop, atau model skema yang lain karena memberikan dampak bagi perekonomian warga,” kata Farid.
Menghidupkan program pageue gampong dengan pelibatan aparatur gampong, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan di setiap gampong se Banda Aceh untuk memaksimalkan pencegahan penyebaran virus Corona,
Merumuskan SOP penanganan ODP, PDP
Contoh, SOP untuk tingkat keluarga, SOP tingkat Gampong, SOP di rumah sakit, SOP pengerjaan fardhu kifayah.
Pemerintah harus melibatkan seluruh stake holder terutama para ahli dalam mengambil setiap kebijakan. Seperti ahli kesehatan, ekonomi, agama, dan sosial.
Pemerintah harus mampu menyiapkan segala hal untuk menghadapi setiap permasalahan yang bisa saja ditimbulkan di tengah masyarakat selama kondisi seperti ini.
Khusus untuk pelayanan kesehatan, tambah Farid, pemerintah harus segera menyiapkan alat pelindung diri (APD) yang standar bagi tenaga medis dan paramedis, sarana kesehatan serta obat-obatan yang memadai agar jika terjadi lonjakan pasien suspect covid-19, maka pihak rumah sakit siap siaga menanganinya.
“Perlu dikalkulasikan kemampuan rumah sakit serta kesiapan tenaga kesehatan dalam menangani pasien. Serta beberapa masukan lainnya,” tutupnya.[Hen]