Banda Aceh – Ketua Fraksi NasDem – PNA DPRK Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab mengapresiasi respon cepat Walikota Banda Aceh Aminullah Usman menanggapi kebijakan Presiden Joko Widodo tentang arahannya terkait penundaan tagihan kredit melalui laman resmi http://bandaacehkota.go.id/ (25/3), Wali Kota meminta perbankan yang ada di Banda Aceh dan Provinsi Aceh pada umumnya untuk menyikapi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Sehari sebelumnya, dalam keterangan pers di Istana Merdeka (24/3), Jokowi menyampaikan bahwa Pemerintah pusat telah menerbitkan fokus kebijakan terkait bantuan-bantuan yang disediakan oleh pemerintah langsung ke masyarakat untuk mempertahankan daya beli.
Di tengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), Jokowi mengumumkan, bahwa pemerintah telah menginstruksikan lembaga perbankan dan nonperbankan lewat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menunda tagihan kredit kepada debitur selama setahun. Dia mengatakan, penundaan itu dikhususkan kepada mereka pedagang Kecil seperti Usaha Mikro, Sementara itu Anggota Komisi III DPRK Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab menganggap hal itu merupakan bentuk langkah cepat Walikota dalam menganggapi kebijakan Presiden Jokowi untuk menyelamatkan perekonomian.
Melalui panggilan seluler, Daniel mengkonfirmasi masih sering menerima keluhan warga yang mayoritas pedagang kecil yang tidak mampu memenuhi kewajiban kredit, disebabkan penghasilan mereka di masa siaga dan tanggap darurat covid-19 ini hanya cukup untuk biaya makan sehari-hari itupun susah.
Daniel menambahkan bahwa warga sangat senang ketika mendengar kabar kebijakan Presiden tersebut dari Walikota, tetapi Daniel menyesalkan masih ada bank ataupun lembaga keuangan lain yang mengaku belum mendapat informasi terkait penangguhan angsuran ini serta meminta nasabahnya membayar angsuran seperti biasa.
“Saya menerima banyak keluhan nelayan, nyak-nyak dan pedagang asongan lainnya tentang kegelisahan mereka membayar angsuran di tengah musibah ini. Saya meminta bank ataupun lembaga keuangan di Banda Aceh khususnya dan Provinsi aceh secara umum, untuk segera menyikapi hal ini untuk kemaslahatan warga Usaha Kecil, tentunya dengan ketentuan yang ada”, kata Daniel.
Daniel juga mengharapkan lembaga perbankan di aceh menjadi contoh keberhasilan pelaksanaan kebijakan Presiden tersebut bagi daerah lain. “Bank di aceh sudah syariah harus menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam hal ini,” cetus Daniel dengan tegas. [Re]