BANDA ACEH – Fraksi Demokrat DPRK Banda Aceh memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan dasar warga Banda Aceh.

Dalam Pandangan Fraksi Demokrat terhadap Raqan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2027 yang dibacakan oleh Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRK Banda Aceh, Aiyub Bukhari pada sidang paripurna, selasa (10/11/2026), Fraksi Demokrat menyampaikan sejumlah poin penting.

Fraksi Demokrat memandang bahwa penyerahan dokumen anggaran ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Banda Aceh.

“Kami menyambut baik tema pembangunan tahun 2027, yaitu “Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dan Optimalisasi Sumber Daya serta Memperkuat Kemitraan Pembangunan”, yang kami nilai selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Aiyub.

Namun, sebagai mitra kritis dan konstruktif, Fraksi Demokrat berkewajiban memberikan catatan, masukan, dan rekomendasi agar kebijakan anggaran tahun 2027 benar-benar berkeadilan, berdampak, dan berkelanjutan.

“Sikap kami jelas: anggaran bukan sekadar angka, melainkan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara lahir dan batin,”ujarnya.

Fraksi Demokrat mencermati bahwa APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp1,35 triliun dengan rincian pendapatan sebesar Rp1.351.204.741.633.

Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp82.646.246.505 atau turun 5,76 persen dibandingkan tahun 2026. Penurunan tersebut tidak terlepas dari kebijakan efisiensi dana transfer pusat.

Oleh karena itu, Fraksi Demokrat memahami tantangan fiskal yang dihadapi. Namun, justru di sinilah dibutuhkan ketajaman dalam menentukan prioritas dan inovasi kebijakan.

Catatan mendasar Fraksi Demokrat adalah masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRK Banda Aceh, porsi pendapatan transfer mencapai 58,20 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru berada di kisaran 28,37 persen.

Kondisi ini rentan terhadap guncangan fiskal dan berpotensi menghambat kemandirian pembangunan daerah.

Oleh karena itu, Fraksi Demokrat mendesak Pemerintah Kota untuk:

1. Menggenjot PAD secara terukur dan berkeadilan, bukan melalui pungutan yang memberatkan rakyat, melainkan melalui optimalisasi retribusi, digitalisasi layanan, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.
2. Melakukan reformasi belanja dengan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memiliki dampak langsung terhadap pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghindari defisit yang tidak perlu serta menjaga disiplin fiskal agar tidak menimbulkan beban utang di masa depan.

Fraksi Demokrat berpandangan bahwa APBK 2027 harus menjadi instrumen untuk mewujudkan pemerataan, keberlanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, Fraksi Demokrat menekankan beberapa prioritas sektoral berikut:

1. Pendidikan: Investasi Sumber Daya Manusia yang Berkeadilan

Pendidikan adalah fondasi masa depan Banda Aceh. Fraksi Demokrat menilai bahwa alokasi anggaran pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemerataan sarana pendidikan, distribusi tenaga pendidik antarkecamatan, serta penguatan kompetensi guru dan digitalisasi pembelajaran.

Kami mendorong Dinas Pendidikan untuk menetapkan indikator kinerja berbasis hasil (outcome-based indicator), seperti peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan mutu lulusan yang berdaya saing. Jangan sampai ada anak Banda Aceh yang cerdas, tetapi terhambat oleh keterbatasan ekonomi.

 

2. Kesehatan: Penguatan Layanan Primer dan Pencegahan

Dalam bidang kesehatan, Fraksi Demokrat menyoroti pentingnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanggulangan stunting, pengendalian penyakit menular, serta peningkatan kualitas layanan puskesmas.

Fraksi Demokrat meminta agar alokasi anggaran kesehatan lebih diarahkan pada upaya promotif dan preventif, bukan semata-mata kuratif.Selain itu, integrasi data kesehatan berbasis digital perlu diperkuat untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan.

 

3. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup: Membangun Kota yang Tangguh

Fraksi Demokrat mengapresiasi perhatian Pemerintah Kota terhadap infrastruktur dasar. Namun, kami mencatat bahwa belanja modal tahun 2027 direncanakan sebesar Rp100,544 miliar atau sekitar 7,44 persen dari total belanja daerah.

Porsi ini relatif kecil dan harus benar-benar difokuskan pada aset produktif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Prioritas harus diberikan pada jalan dan konektivitas, drainase dan pengendalian banjir, air bersih, persampahan, serta ruang publik yang layak.

Fraksi Demokrat juga mendesak penuntasan persoalan spesifik, seperti pipanisasi di Gampong Ilie dan Alue Naga, penanganan genangan di Doy, Ie Masen Kayee Adang, dan kawasan Pasar Tani, serta revitalisasi Taman Putroe Phang yang dinilai sudah tidak tertata.

Dalam pengelolaan sampah, kami mendukung inovasi retribusi sampah digital berbasis aplikasi e-Resam yang digagas Dinas Lingkungan Hidup, dengan catatan harus disertai pengawasan armada dan penegakan disiplin agar tidak terjadi ceceran limbah di badan jalan.

Fraksi Demokrat juga mendorong penerapan *spatial budgeting*, yaitu penganggaran berbasis kebutuhan wilayah, agar pembangunan benar-benar merata dan tepat sasaran.

 

4. Ekonomi Kerakyatan: UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Pariwisata Syariah

Fraksi Demokrat memandang bahwa pembangunan ekonomi daerah harus diarahkan pada peningkatan kemandirian dan produktivitas masyarakat, khususnya melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dukungan permodalan dan pelatihan bagi pelaku UMKM harus lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Kami juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan pariwisata syariah sebagai sektor potensial penggerak ekonomi kota, serta pembentukan klaster ekonomi berbasis gampong untuk memperkuat ekonomi lokal,” sebut Aiyub.

Peningkatan PAD harus dicapai melalui inovasi kebijakan pajak dan retribusi yang berkeadilan, bukan melalui beban baru yang memberatkan rakyat kecil.

Fraksi Demokrat juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota untuk mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan minimal 20 persen dari belanja daerah, menjaga alokasi kesehatan secara optimal, serta mengalokasikan Dana Gampong sebesar 10 persen dari Dana Transfer Umum sesuai formulasi yang ditentukan.

Namun, Fraksi Demokrat meminta agar alokasi tersebut benar-benar terukur, tepat sasaran, dan konsisten dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. “Kami juga mencatat penurunan alokasi Dana Desa yang signifikan, sehingga optimalisasi Alokasi Dana Gampong perlu dipastikan melalui pembinaan dan pengawasan yang lebih baik,” ujarnya.

Fraksi Demokrat menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan. Kami mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi di seluruh lini pemerintahan.

Masih ditemui kelemahan dalam koordinasi antarperangkat daerah dan pelaksanaan evaluasi kinerja aparatur. Oleh karena itu, kami merekomendasikan:

1. Penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan berkelanjutan dan penerapan sistem merit (*merit system*) secara konsisten.
3. Pengawasan yang ketat terhadap belanja daerah, terutama belanja operasi yang mencapai Rp1,17 triliun, agar tidak terjadi pemborosan dan kebocoran.

Fraksi Demokrat juga mengingatkan pentingnya inventarisasi dan penataan aset daerah, termasuk gedung-gedung terbengkalai yang berpotensi membahayakan keselamatan warga serta menjadi sumber pemborosan anggaran pemeliharaan.

Berdasarkan uraian di atas, Fraksi Partai Demokrat DPRK Banda Aceh menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota harus menyusun rencana kerja yang konkret dan terukur untuk setiap program yang dianggarkan, disertai indikator kinerja yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala.
2. Memprioritaskan belanja yang bersifat produktif dan berdampak langsung pada pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
3. Meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD yang berkeadilan, bukan melalui pungutan yang memberatkan rakyat.
4. Memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran.
5. Memastikan APBK 2027 bebas dari kepentingan politik jangka pendek dan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat Banda Aceh.

Fraksi Demokrat menerima dan menyetujui Rancangan Qanun APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut pada tahap berikutnya, dengan catatan seluruh masukan dan rekomendasi kami menjadi perhatian serius Pemerintah Kota.(*)