Banda Aceh – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRK Banda Aceh, Royes Ruslan, menyampaikan pandangan Fraksi Demokrat terhadap Pertanggungjawaban APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 yang berlangsung dalam rapat paripurna dewan di gedung DPRK Banda Aceh, Selasa malam (28/06/2022).

Pada kesempatan itu Royes merincikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh tetap menjadi instrumen utama yang menjadi motor dalam pemulihan ekonomi di Kota Banda Aceh. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2021 adalah laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh.

Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas tentunya hanya dapat diwujudkan melalui partisipasi dan peran serta seluruh pemangku kepentingan. Fungsi-fungsi anggaran dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dipandang cukup efektif, bahkan dipandang cukup penting dan strategis, sehingga pengelolaan APBK tahun anggaran 2021 dapat diselenggarakan sesuai dengan arahan kebijakan umum dan prioritas pembangunan kota yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa realisasi APBK TA 2021 cukup baik di tengah kedikpastian dalam situasi dan kondisi anggaran yang kurang baik. Namun, terlepas dari itu Pemerintah Kota Banda Aceh harus terus meningkatkan kinerja dalam mengelola APBK dan diperlukan penajaman perencanaan yang terukur dan lebih terarah dalam menetapkan penerimaan daerah,” kata Royes.

Royes juga menyebutkan kondisi keuangan Kota Banda Aceh sedang kurang baik, APBK 2022 dilaporkan hanya mampu untuk membayar gaji dan aktivitas serta operasional ASN pada tahun berjalan. Fraksi Partai Demokrat Fokus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banda Aceh tahun 2021 terkait pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak mencapai target.

Ia berharap realisasi PAD dan pendapatan transfer yang tidak mencapai target awal agar menjadi pembelajaran untuk ke depan. Pemerintah kota sudah memperhitungkan bahwa target PAD 2021 akan sulit dicapai karena pandemi Covid-19, sehingga beberapa sektor yang menjadi sumber pemasukan utama PAD akan mengalami penurunan dan tidak mencapai target.

“Kami juga berharap agar kerja sama yan positif selama ini dapat terus berjalan dengan baik agar apa yang menjadi tujuan kita bersama mewujudkan Kota Banda Aceh masyarakatnya yang sejahtera, cerdas, sehat, dan produktif,” kata Royes.

Secara khusus Royes juga mengapresiasi kerja keras seluruh anggota Badan Anggaran yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBK Banda Aceh TA 2021, dan meminta kepada seluruh OPD yang melaksanakan program kegiatan fisik, wajib melaksanakan pengawasan yang berjenjang sehingga out put atau keluaran yang dihasilkan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fraksi Partai Demokrat memberikan penghargaan dan terima kasih kepada Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, beserta seluruh jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh atas capaian prestasi mempertahankan opini WTP 14 kali berturut-turut. Pemerintah Kota Banda Aceh kembali melanjutkan tren positif dengan meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan oleh BPK RI tahun anggaran 2021.

“Pencapaian ini menempatkan Banda Aceh sebagai pemerintah daerah satu-satunya di Aceh yang meraih opini WTP 14 kali berturut-turut. Dalam kesempatan ini Fraksi Partai Demokrat berharap WTP dapat terus dipertahankan dan menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan komitmen pemerintahan yang baik dan kuat terhadap segala situasi,” tuturnya. []

Pandangan Fraksi Demokrat terhadap Pertanggungjawaban APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2021
Tagged on:             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *