BANDA ACEH – Komisi II DPRK Banda Aceh mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh segera mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang berada di kawasan Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, tepatnya di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh, M Zidan Al Hafidh, S.Ked mendorong Pemko Banda Aceh untuk mengkaji dan meninjau lebih mendalam mengenai SPALD-T yang dibangun dengan anggaran pusat untuk warga Banda Aceh ini.
Katanya, SPALD-T merupakan fasilitas yang berfungsi mengolah limbah domestik dari masyarakat secara terpadu, sehingga dapat meningkatkan kualitas sanitasi serta menjaga kebersihan lingkungan dan sumber air tanah.
Menurutnya, keberadaan SPALD-T seharusnya menjadi salah satu solusi pengelolaan limbah yang lebih aman dan terpadu. Bahkan, jika beroperasi secara optimal, fasilitas tersebut berpeluang memberikan kontribusi pendapatan bagi pemerintah kota.
Namun, kata Zidan, pemanfaatan instalasi yang dibangun menggunakan anggaran APBN dengan nilai investasi sekitar Rp 200 miliar, termasuk kebutuhan lahannya, hingga kini belum berjalan maksimal.
Zidan menyebutkan, SPALD-T Banda Aceh memiliki kapasitas layanan hingga 5.000 pengguna. Akan tetapi, saat ini jumlah pelanggan yang memanfaatkan fasilitas tersebut baru sekitar 14 pengguna, di antaranya Polresta Banda Aceh, Balai Kota, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menjelaskan, salah satu kendala utama belum optimalnya operasional SPALD-T adalah belum tersedianya jaringan pipa sambungan rumah (SR) yang menghubungkan limbah domestik masyarakat dengan instalasi pengolahan tersebut.
Karena itu, Komisi II meminta Pemko Banda Aceh tidak hanya menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat, tetapi harus proaktif melakukan pendekatan dan koordinasi agar pembangunan jaringan pipa SR segera direalisasikan.
“Kami mendorong Pemko Banda Aceh melakukan langkah jemput bola ke pemerintah pusat agar kembali dialokasikan anggaran sekitar Rp 55 miliar hingga Rp 60 miliar untuk pembangunan jaringan pendukung. Dengan demikian, SPALD-T dapat berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Zidan, Rabu (11/11/2026).
Politisi muda PAN itu juga menyoroti beban operasional SPALD-T yang saat ini masih mencapai sekitar Rp 300 juta dan harus ditanggung melalui APBK Banda Aceh.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi terus membebani keuangan daerah apabila instalasi tidak segera dimanfaatkan secara optimal. Padahal, anggaran sebesar itu dapat dialihkan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik lainnya.
“Seharusnya, anggaran Rp 300 juta tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. SPALD-T justru diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan atau dividen bagi pemerintah kota, bukan malah terus menghabiskan anggaran untuk biaya operasional instalasi,” tegasnya.
Saat ini, pengelolaan SPALD-T tersebut berada di bawah Perumda Tirta Daroy, perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Banda Aceh.
Fasilitas pengolahan limbah domestik tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat sekaligus menjaga kebersihan air tanah dan lingkungan perkotaan.(*)