Banda Aceh – Ketua Fraksi Gabungan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Aceh (PPP-PA) DPRK Banda Aceh, H. Ilmiza Sa’aduddin Djamal, MBA, mengikuti Focus Group Discussion (FGD) “Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (pilkada) Secara Langsung Periode 2005-2020”. Diskusi ini diselenggarakan oleh Unit Kajian Politik Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik (LPPSP) Universitas Indonesia (Puskapol UI) kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Indonesia di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Selasa (18/08/2020).
Ketua Unit Kajian Politik LPPSP FISIP UI, Dr Phil Adithya Perdana selaku moderator kegiatan itu mengatakan, FGD tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang memadai mengenai pelaksanaan pilkada sepanjang tahun 2005-2020, serta memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada sepanjang 2005-2020 baik berupa masukan, kritik, dan persepektif.
Selanjutnya, untuk memberikan pandangan sebagai upaya menghadirkan tawaran atau alternatif kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan pilkada, menyediakan rekomendasi perubahan ataupun perbaikan yang akan disampaikan kepada publik ataupun melalui para pemangku kepentingan dalam pembahasan revisi UU Pilkada dan memperoleh data primer dan sekunder pendukung mengenai evaluasi pelaksanaan pilkada langsung sepanjang 2005-2020.
Usai mengikuti FGD tersebut, Ilmiza mengatakan terkait evaluasi pilkada langsung di Kota Banda Aceh harus dilihat dari beberapa sisi, di antaranya Penyelenggara Pilkada, Peserta pilkada, dan masyarakat sebagai pemilih.
Secara keseluruhan, kata Ilmiza para peserta FGD memaparkan pengalaman-pengalaman dan temuan-temuan yang terjadi pada pemilu sejak 2007, 2012, dan 2017 sebagai bahan evaluasi yang menjadi pembahasan dalam diskusi.
Hal lain yang disampaikan dalam FGD tersebut kata Ilmiza, harus dipahami filosofi pelaksanaan Pilkada langsung itu yang menyangkut faktor historis, politis, dan sosial. Dan kemudian memahami tujuan dari pelaksanaan Pilkada langsung yaitu menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik dan dinamis, mendorong peningkatan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan guna mensejahterakan masyarakat dalam berbagai bidang dalam kehidupan, serta memberikan pemahaman Politik kepada masyarakat secara luas.
Menurut Ilmiza, jila pelaksanaan Pilkada diwarnai dengan politik uang apakah itu pembelajaran? Pilkada yang menimbulkan high cost politik menyebabkan seseorang akhirnya berpikir bagaimana mendapatkan revenue dari high cost politik tersebut.
“Akhirnya kita banyak mendengar para pemimpin kita yang terjebak korupsi, ketimpangan dan penyelewengan. Berikutnya, Independensi Penyelenggara Pemilihan menjadi Indikator keberhasilan Pilkada yang berkualitas dan bermartabat,” katanya.
Begitu juga Transparansi Pelaksanaan. Ilmiza, juga menyampaikan apakah pelaksanaan selama ini surah transparan? Sementara ada berbagai potensi kecurangan yang berakibat adanya Gugatan ke MK.
“Inikan persoalan-persoalan yang menyebabkan friksi di tengah masyarakat. Dan hal ini perlu dikaji, diteliti dan dicarikan solusinya,” ujarnya.
Bahkan Ilmiza mengharapkan jika hari ini dilaksanakan Pilkada, maka diharapkan beberapa jam kemudian hasil pilihan rakyat sudah bisa dilihat.
“Nah, pola ini yang perlu dipikirkan oleh Penyelenggara dengan memanfaatkan technologi yang ada,” kata Politisi PPP itu.
Yang terpenting kata Ilmiza, jangan ada lagi budaya memilih dalam masyarakat yang bersifat Pragmatis yang mengakibtkan banyak figure yang mumpuni mengundurkan diri, meskipun punya kapasitas, kapabilitas, dan dikarenakan tidak cukup isi tas memilih untuk mundur dalam pesta demokrasi.
“Jika ini yang terjadi mask siap-siap saja kualitas pemimpin akan tidak seperti yang diharapkan. Lama-lama kapitalis akan berjalan dan system liberal akan jalan maka siapa yang kuat akan menang. Karena tujuan akhir adalah bagaimana mensejahterkan Warga Kota Banda Aceh yang berakhlakul qarimah,” ujarnya.
Akhirnya secara umum Ilmiza berpendapat bahwa pelaksanaan Pilkada khususnya di Banda Aceh secara menyeluruh sudah cukup baik.
“Demikian beberapa hal yang kita sampaikan dalam FGD yang juga melibatkan kawan-kawan dari tokoh masyarakat, Ketua Partai Politik, Akademisi, Jurnalis, Perwakilan the Aceh Institute , Masyarakat Transparansi Aceh, perwakilan mahasiswa dan penyelenggara pilkada,” tuturnya.
Di antara peserta FGD yang hadir, yaitu tokoh masyarakat pemuda M Fauzan Febriansyah dan Iskandar; Ketua DPC Partai Demokrat Banda Aceh Arif Fadillah; Ketua KIP Kota Banda Aceh Indra Milwady; Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh Afrida; akademisi Unsyiah Iqbal Ahmadi M Daud; jurnalis Serambi Indonesia Yarmen Dinamika; jurnalis Harian Waspada Hendro; Koordinator MaTA Alfian; dan Ketua Ikatan Mahasiswa Banda Aceh Lazuardi.[]