BANDA ACEH – Anggota DPRK Banda Aceh, Mukminan SE mengungkapkan keprihatinannya terhadap fakta belum difungsikannya sejumlah fasilitas publik yang sudah selesai dibangun di Banda Aceh.
Di antara bangunan atau gedung-gedung yang kini terbengkalai itu adalah, cold storage (gudang pendingin ikan) dan pasar ikan di Lampulo, pasar Ulee Kareng, pasar hewan di Pango, serta pasar di kawasan Lamdom (sering disebut pasar Batoh).
Mukminan menduga, keadaan ini terjadi karena tidak dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu terhadap bangunan yang akan dibangun.
“Padahal studi kelayakan ini perlu dilakukan agar dapat mengetahui bangunan yang akan dibangun ada peminatnya atau tidak,” kata Mukminan saat menjadi narasumber tamu by phone dalam program Cakrawala Radio Serambi FM, Kamis (25/10/2018) pagi.
Cakrawala yang disiarkan langsung Serambi FM 90,2 Mhz hari ini, membahas Salam (Editorial) Harian Serambi Indonesia berjudul ‘Gedung Telantar, Kenapa Bangun?’.
“Memang ini bukan produk pemerintahan sekarang, melainkan warisan pemerintahan yang lama,” kata Mukminan.
Hadir sebagai narasumber internal dalam talkshow bertajuk Cakrawala itu adalah Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bukhari M Ali yang dipandu Host, Vheya Artega.
Mukminan menambahkan, selain melakukan studi kelayakan terhadap bangunan yang akan dibangun, maka perlu juga diketahui kemampuan keuangannya mampu atau tidak.
“Jadi kalau kita lihat kondisi seperti hari ini, terkesan uang rakyat tidak ada nilainya, tidak ada harganya, dengan mudah kemudian membangun dan tidak punya dampak perekonomian ke masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mencontohkan dengan Pasar Atjeh yang kondisinya juga lebih kurang seperti dua bangunan milik Pemko Banda Aceh tersebut.
“Belum lagi kita lihat di Pasar Atjeh, kondisinya lebih kurang seperti itu. Malah Pasar Atjeh menggunakan dana dari Bank Dunia dengan ada proses cicilan dan bunganya juga. Memang kelihatan nafsunya besar,” tuturnya.
Terkait belum beroperasinya cold storage atau gedung pendingin ikan di Lampulo, Mukminan mengatakan ada beberapa alasan klasik yang menjadi kendala, seperti fasilitas tidak lengkap, serta energi listrik dan air.
Informasi lain yang diperoleh Mukminan, pengelolaan cold storage itu sudah dilelang ke pihak ketiga, namun belum difungsikan.
“Kita sebagai rakyat enggak mau tahu siapa yang kelola, yang kita inginkan manfaat dari bangunan tersebut, karena investasi rakyat juga ada di situ, sebab memakai uang rakyat,” katanya.
Anggota DPRK Banda Aceh dari PKS ini menambahkan, rakyat tidak mau tahu polemik yang terjadi di dalam itu seperti apa, tapi yang dilihat hari ini fungsionalnya tidak ada.
“Ini menjadi hal yang sangat miris, di tengah-tengah pemerintah saat ini yang memiliki sumber daya manusia (SDM), dan anggaran tapi itu saja tidak mampu difungsikan,” ujarnya.
Seharusnya, kata Mukminan, fasilitas ini harus segera difungsikan, agar hasil tangkapan nelayan bisa disimpan dan tidak busuk.
“Ini jadi sebuah pemikiran bagi Pemko, karena hampir sepertiga wilayah Banda Aceh itu adalah laut. Tentunya ini merupakan potensi ekonomi yang dapat meningkatkan PAD, maka harus diseriuskan,” ujarnya.
Ia berharap agar Pemko fokus dan serius terhadap aset-aset mana yang bernilai ekonomi, dan mana yang tidak bernilai ekonomi.
“Yang tidak bernilai ekonomi dijual atau dilelang, dan yang bernilai ekonomi dijagalah dengan baik karena itu uang rakyat. Sehingga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat,” demikian kata Mukminan.[]