BANDA ACEH – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Tuanku Muhammad meminta pemerintah untuk menangani persoalan banjir secara maksimal

Tuanku Muhammad menuturkan penanganan banjir dan drainase perkotaan Banjir dan genangan tidak boleh terus menjadi persoalan tahunan yang hanya ditangani melalui kegiatan pembersihan saluran ketika musim hujan tiba.

Pemerintah perlu memiliki masterplan penanganan banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase, sungai, kawasan permukiman, dan pengelolaan tata ruang.

Fraksi PKS secara khusus meminta perhatian terhadap kawasan yang sering masih mengalami banjir ketika turun hujan lebat seperti Kawasan Doy. Ie Masen Kayee Adang. Kawasan Pasar Tani. Kawasan Depan Polda Aceh Beberapa Kawasan lain yang mengalami genangan berulang.

“Kami meminta adanya pemetaan titik banjir, identifikasi penyebab, jadwal penanganan, dan target pengurangan titik genangan setiap tahun,” kata Tuanku Muhammad

Peningkatan kualitas jalan dan konektivitas Pemerintah perlu melakukan inventarisasi kondisi jalan kota, jalan lingkungan, dan akses menuju pusat kegiatan ekonomi. Pembangunan jalan harus memperhatikan konektivitas antarwilayah, keselamatan pengguna jalan, akses masyarakat menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan mobilitas warga.

Penyelesaian persoalan air bersih Fraksi PKS meminta agar program penyediaan air bersih dan perluasan jaringan perpipaan menjadi salah satu prioritas APBK 2027.

Infrastruktur pedestrian dan keselamatan jalan Pembangunan pedestrian harus disertai pengawasan terhadap penggunaan trotoar, penertiban parkir di badan jalan, dan penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Jangan sampai trotoar yang dibangun dengan anggaran pemerintah justru tidak dapat dimanfaatkan oleh pejalan kaki.

“Pemerataan pembangunan antarwilayah Fraksi PKS mengusulkan agar setiap kecamatan memperoleh minimal dua usulan prioritas pembangunan dari hasil Musrenbang yang diperjuangkan untuk masuk ke dalam APBK setiap tahunnya, dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, urgensi, dan kemampuan keuangan daerah. Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat kota, tetapi harus menjangkau seluruh kecamatan dan gampong,” ujarnya .[]