Banda Aceh – Sejumlah anggota Komisi III DPRD Tingkat II Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, melakukan kunjungan kerja ke DPRK Banda Aceh, Selasa (9/10/2018). Dalam lawatan tersebut mereka hendak belajar tentang penyusunan konsep tata ruang.
Ketua DPRK Banda Aceh Arif Fadillah, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada tamu dari ujung timur Pulau Jawa itu. Politikus Partai Demokrat tersebut menyebutkan Banda Aceh menjadikan wisata sebagai salah satu sumber pemasukan daerah.
“Total APBK Banda Aceh 1,3 triliun Rupiah, pemasukan umum dari sektor pariwisata dan pajak,” kata politisi yang ramah itu.
Lebih lanjut Arif menyampaikan, Banda Aceh telah memperoleh WTP 10 kali berturut turut, sert beberapa prestasi lainnya baik nasional maupun internasional. Banda Aceh banyak membangun sister city dengan negara-negara luar, dan melakukan komunikasi terkait pembangunan dengan beberapa negara lainnya.
Perjanjian sister city sudah dilakukan dengan Kota Islamabad, Turki dalam Qatar, Jepang dan beberapa negara lainnya.
Sebagai kota yang lebih rendah dari permukaan laut, Banda Aceh membangun pompanisasi irigasi, yang dengan konsep itu mampu mencegah banjir. Dengan kemampuan tersebut Banda Aceh masuk sebagai salah satu kota dengan tata ruang terbaik di Indonesia.
Segala keunggulan itu, kata Arif, tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang telah memberikan kewenangan bagi Aceh untuk bisa berhubungan secara langsung dengan manca negara.
Sebagai kota yang luluhlantak oleh gempa dan tsunami, Banda Aceh juga memiliki pengalaman bencana yang maha dahsyat.
“Penataan Banda Aceh sudah terintegrasi antara konsep manajemen bencana, religi serta up to date seiring dengan perkembangan zaman.
Ketua Komisi III DPRD II Pasuruan Rusdi, dalam sambutannya mengatakan kehadiran mereka bertujuan untuk menyerap informasi, mendapatkan pembelahajan serta koordinasi, konsultasi dalam rangka mempercepat pembangunan Pasuruan.
“Kehadiran kami ke sini ingin melakukan shering, konsultasi, koordinasi dengan anggota DPRK Banda Aceh terkait tata ruang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Pasuruan,” kata Rusdi.[]