BANDA ACEH – Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh, Teuku Arief Khalifah, meminta Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, agar tidak memangkas dana operasional yang diperuntukkan bagi petugas lapangan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam upaya penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Arief menyampaikan, pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Banda Aceh masih mengalokasikan dana operasional tersebut. Namun, pada Tahun Anggaran 2026 anggaran itu tidak lagi dapat diakses oleh Satpol PP/WH.

“Pada laporan pertanggungjawaban tahun 2025 anggaran tersebut masih ada, namun pada tahun 2026 ini sudah tidak terplot. Saya meminta agar dana tersebut dapat dikembalikan karena penegakan syariat merupakan prioritas Kota Banda Aceh. Masa iya kita meminta petugas bekerja, bahkan terkadang melebihi jam kerja, tetapi hak mereka tidak diberikan,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Menurut Arief, Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Banda Aceh beralasan bahwa pengalokasian dana tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Namun, ia menilai jika persoalannya hanya bersifat administratif, maka seharusnya dapat dijelaskan dan diselesaikan sejak awal.

“Aceh merupakan satu-satunya daerah yang menerapkan syariat Islam, sehingga penegakan syariat memerlukan kekhususan dalam pengaturannya. Pemko harus memperjuangkan hal tersebut. Jangan sampai persoalan administrasi justru mengorbankan petugas di lapangan,” katanya.

Arief menambahkan, petugas Satpol PP/WH memiliki beban kerja yang tidak ringan. Mereka harus bertugas sejak pagi hingga malam, bahkan sampai dini hari. Meski menggunakan sistem kerja bergiliran (shift), menurutnya beban kerja para petugas tetap melebihi jam kerja normal.

“Dapat dibayangkan mereka masuk pagi, kemudian berdinas malam hingga subuh. Walaupun menggunakan pola shift, tetap saja pekerjaan di lapangan melebihi jam kerja normal. Kita menuntut mereka profesional, berdedikasi, dan fokus dalam penertiban, tetapi hak mereka justru dipotong. Saya tidak sepakat dengan hal ini,” tegas Arief.

sumber : www.fanews.id