BANDA ACEH – Saat menyampaikan Pandangan Terhadap Raqan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2027 yang saat ini sedang dibahas, Fraksi Golkar-PKB-PPP memberikan sejumlah catatan kepada Pemko Banda Aceh.

Beberapa persoalan yang menjadi perhatian diantaranya PAD, produktivitas aset, hingga pengawasan kebocoran penerimaan daerah.

Pandangan Fraksi Golkar-PKB-PPP Terhadap Raqan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2027 dibacakan oleh Muhammad Iqbal ST selaku Sekretaris Fraksi saat sidang paripurna, Selasa (10/11/2026) di Gedung DPRK setempat.

Mengawali pandangannya, Fraksi Golkar-PKB-PPP menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Saudari Wali Kota Banda Aceh yang telah menyampaikan penjelasan dan menyerahkan secara resmi Rancangan Qanun APBK Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2027 kepada DPRK.

“Kami memandang bahwa APBK merupakan instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan kota, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” sebut Iqbal.

Oleh karena itu, pembahasan R-APBK harus dilakukan secara cermat, transparan, dan bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Fraksi gabungan juga menyambut baik arah kebijakan Pemerintah Kota untuk membangun Banda Aceh yang lebih maju, Islami, inklusif, dan berkelanjutan.

Namun, mereka menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program dan kegiatan yang direncanakan, tetapi harus dilihat dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Dalam kondisi kemampuan fiskal yang terbatas, Pemerintah Kota dituntut untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas, meningkatkan efisiensi belanja, serta memastikan setiap anggaran memberikan hasil yang optimal.

Mengenai kondisi pendapatan daerah, berdasarkan penjelasan Wali Kota, pendapatan daerah dalam R-APBK Tahun Anggaran 2027 mengalami penurunan sebesar 5,76 persen dibandingkan KUA-PPAS Tahun 2027.

Fraksi  Golkar-PKB-PPP memberikan perhatian khusus terhadap penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang mencapai 9,55 persen. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi kemampuan fiskal Kota Banda Aceh.

Untuk itu, Fraksi Golkar-PKB-PPP menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota:

1. Mengoptimalkan PAD melalui pendataan potensi pajak dan retribusi daerah, perbaikan administrasi, serta digitalisasi pelayanan.
2. Meningkatkan produktivitas aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
3. Memperkuat pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan daerah, khususnya sektor perparkiran, pasar, reklame, dan retribusi lainnya.
4. Memastikan peningkatan PAD tidak membebani masyarakat secara berlebihan serta tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan iklim investasi.

Kata Iqbal, Belanja daerah dalam R-APBK Tahun Anggaran 2027 mengalami penurunan sebesar 5,19 persen dibandingkan KUA-PPAS. Fraksi Golkar-PKB-PPP berharap Pemerintah Kota dapat menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan.

Belanja daerah hendaknya lebih diarahkan pada program-program produktif yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Beberapa sektor yang menjadi perhatian Fraksi Golkar-PKB-PPP adalah:

1. Infrastruktur dan Pengendalian Banjir

Kami mengapresiasi rencana pemeliharaan jalan, perbaikan drainase, penataan pedestrian, dan peningkatan infrastruktur dasar. Namun, kami berharap pembangunan dilakukan secara merata, terutama pada kawasan permukiman yang masih menghadapi persoalan banjir, genangan air, dan kerusakan jalan lingkungan.

Penanganan banjir hendaknya dilakukan secara terintegrasi dan tidak hanya bersifat sementara.

2. Pendidikan dan Kesehatan

Kami mendukung pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 persen, program beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi, serta keberlanjutan program Banda Aceh Academy.

Kami berharap peningkatan anggaran pendidikan juga diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik, fasilitas sekolah, dan pendidikan karakter generasi muda.

Di bidang kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan puskesmas dan fasilitas kesehatan harus terus menjadi prioritas, termasuk penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan bagi masyarakat kurang mampu.

3. Penguatan Ekonomi Masyarakat dan UMKM

Kami menyambut baik rencana peningkatan fasilitas Pasar Aceh, Sentra IKM, serta penyelenggaraan kegiatan seni, budaya, dan kuliner. Namun, program tersebut hendaknya tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Pemerintah Kota perlu memperluas akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, pemasaran produk, dan digitalisasi usaha bagi pelaku UMKM.

4. Pembangunan dan Pemberdayaan Gampong

Fraksi Golkar-PKB-PPP memberikan perhatian terhadap alokasi Dana Gampong yang diperhitungkan sebesar 10 persen dari Dana Transfer Umum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kami berharap Pemerintah Kota tetap memberikan perhatian terhadap kebutuhan pemerintah gampong, terutama untuk pelayanan masyarakat, pembangunan infrastruktur lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi.

Fraksi kami juga mendorong agar program pembangunan kota benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan gampong.

Saudara Pimpinan dan hadirin yang kami muliakan,

Sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan syariat Islam, Banda Aceh memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi contoh dalam mewujudkan masyarakat yang Islami, berakhlak, tertib, dan bermartabat.

Fraksi Golkar-PKB-PPP mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota dalam memperkuat pengawasan dan pembinaan syariat Islam. Namun, penegakan syariat Islam hendaknya tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga harus mengedepankan pendidikan, pembinaan, keteladanan, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Dalam kaitan ini, Fraksi Golkar-PKB-PPP turut memberikan perhatian serius terhadap fenomena LGBT yang disebut menjadi salah satu persoalan sosial dan perhatian masyarakat di Kota Banda Aceh.

Mereka berpandangan bahwa upaya pencegahan perlu dilakukan secara serius, terarah, dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan agama, pembinaan akhlak, serta penguatan ketahanan keluarga dan lingkungan masyarakat.

Untuk itu, Fraksi Golkar-PKB-PPP mengusulkan:

1. Memperkuat pendidikan agama dan pembinaan akhlak sejak usia dini melalui keluarga, sekolah, dan lembaga pendidikan keagamaan.
2. Meningkatkan peran orang tua dalam pengawasan dan pendampingan anak, khususnya dalam menghadapi pengaruh pergaulan dan media sosial.
3. Mengoptimalkan kegiatan kepemudaan, pengajian, olahraga, dan aktivitas positif lainnya untuk membangun karakter generasi muda.
4. Memperkuat koordinasi Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH, Dinas Pendidikan, lembaga keagamaan, serta pemerintah gampong dalam upaya edukasi dan pembinaan masyarakat.

Mereka berharap Pemerintah Kota dapat menjadikan pembinaan moral dan penguatan ketahanan keluarga sebagai bagian penting dari program pembangunan sosial dan keagamaan Kota Banda Aceh.

Fraksi Golkar-PKB-PPP mencermati rencana pembangunan Laboratorium Parfum, Taman Atsiri, dan Tugu Parfum sebagai identitas baru Kota Banda Aceh yang mengangkat potensi minyak nilam dan tanaman aromatik khas Aceh.

Pada prinsipnya, Fraksi Golkar-PKB-PPP mendukung gagasan tersebut sepanjang didasarkan pada kajian yang matang dan memiliki manfaat ekonomi yang jelas.

Mereka berharap program ini tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan industri parfum, membuka peluang usaha, melibatkan UMKM, dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Selanjutnya, Fraksi Golkar-PKB-PPP memandang bahwa keterbatasan fiskal harus dijawab dengan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Setiap program yang dibiayai melalui APBK harus memiliki target kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi.

“Kami mendorong Pemerintah Kota untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa, serta mengembangkan sistem informasi APBK yang mudah diakses masyarakat,”tutp Iqbal.(*)