BANDA ACEH – Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyampaikan pandangan nya terhadap Rancangan Qanun (Raqan) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kota (ABPK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2026.

Hal ini disampaikan juru bicaran Demokrat Aiyub Bukhari dalam rapat Paripurna Dewan yang berlangsung pada Selasa (15/09/2026) di Kantor DPRK Banda Aceh.

Menurutnya Rancangan Qanun Tentang Perubahan APBKBanda Aceh Tahun Anggaran 2026 merupakan hal penting dalampelaksanaan fungsi  anggaran dan fungsi pembentukan peraturandaeraholehDPRK, sekaligus mencerminkan komitmen bersama antara legislatifdan eksekutif dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa APBK bukan semata-mata dokumen angka-angka pendapatan dan belanja, tetapi merupakan instrumen utama Pemerintah KotabersamaDPRK dalam menjawab kebutuhan masyarakat sertamewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh yang lebih maju, adil, sejahtera,religius, dan berdaya saing.

“Oleh karena itu, Rancangan Qanun TentangPerubahanAPBKTahun Anggaran 2026 harus benar-benar diarahkanuntukmelakukan penyesuaian terhadap dinamika fiskal dankebutuhanpembangunan daerah, sekaligus memastikansetiaprupiahuang rakyat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” kata Aiyub Bukhari

Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi kepadaPemerintah Kota Banda Aceh yang telah menyampaikan Rancangan Qanun Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026 kepada DPRK Banda Aceh untuk dibahas bersama.

“Kami memahami bahwa perubahan anggaran merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah yang harus dilakukan secaraterukur, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Namun demikian, Fraksi Partai Demokrat memandang masih terdapat sejumlah hal penting yang perlu mendapat perhatiandanpenjelasan dari Pemerintah Kota Banda Aceh,” ujarnya

Pendapatan Daerah

Fraksi Partai Demokrat meminta PemerintahKotaBandaAcehuntuk terus meningkatkan kapasitas PendapatanAsliDaerah  (PAD), terutama melalui optimalisasi potensi pajakdaerahdanretribusi daerah. Kami juga meminta PemerintahKotamelakukanevaluasi terhadap seluruh sumber pendapatandaerahyangditargetkan dalam APBK Perubahan 2026.

Fraksi Partai Demokrat juga menekankan pentingnya penguatan pengelolaan aset daerah. Jangan sampai aset milikPemerintahKota yang memiliki nilai ekonomi justrutidakmemberikankontribusi optimal bagi peningkatan pendapatandaerah.

Belanja Daerah Harus Berorientasi PadaMasyarakat

Fraksi Partai Demokrat memandangbahwa setiapperubahanbelanja dalam APBK 2026 harus memiliki dasar kebutuhanyangjelas, indikator kinerja yang terukur, serta memberikandampaklangsung terhadap peningkatan kualitas pelayananpublik.Kamimeminta Pemerintah Kota untuk mengendalikanbelanjayang 8 bersifat administratif dan seremonial, terutamaapabilatidakmemiliki urgensi yang kuat.

Fraksi Partai Demokrat juga meminta agar perubahananggarantidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapilebihmenekankan pada output dan outcome yangdapat dirasakanmasyarakat.

Pendidikan Dan Peningkatan Kualitas Sumber DayaManusia

Fraksi Partai Demokrat memberikan perhatianserius terhadap sektor pendidikan. Kami meminta Pemerintah

Kotamemastikananggaran pendidikan benar-benar diarahkan untukmeningkatkanmutu pendidikan, kualitas sarana dan prasaranasekolah,kesejahteraan serta kompetensi tenaga pendidik, dan memberikanakses pendidikan yang layak bagi seluruh anakKotaBandaAceh.Pemerintah juga perlu memberikan perhatianterhadapkebutuhan sekolah yang masih mengalami keterbatasanfasilitas, termasukkebutuhan ruang kelas, sanitasi, fasilitaspendukungpembelajaran, serta sarana pendidikan yanginklusif dan ramah anak.

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Karena itu,Fraksi Partai Demokrat meminta agar kebijakananggaranpendidikan tidak hanya mengejar target administratif,tetapimampu melahirkan generasi Banda Acehyangcerdas,berkarakter, berakhlak, kreatif, dan memiliki dayasaing.

Kesehatan Dan Perlindungan Sosial Fraksi Partai Demokrat meminta PemerintahKotamemperkuatpelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi masyarakatkurang mampu, lansia, anak-anak, perempuan, penyandangdisabilitas, serta kelompok masyarakat yangmembutuhkanperhatian khusus.

Program jaminan kesehatan dan pelayanan dasar harusdipastikanberjalan secara efektif dan tidak menimbulkankesulitanadministratif bagi masyarakat.

“Kami juga memintaPemerintahKota memperkuat program perlindungan sosial agarbantuanyang diberikan benar-benar tepat sasaran. Pendataan masyarakat miskin dan rentan harus terusdiperbaruisehingga tidak terjadi persoalan salah sasaran, tumpangtindihbantuan, maupun masyarakat yang seharusnyamenerimatetapijustru tidak mendapatkan,” tuturnya.[]