Banda Aceh – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRK Banda Aceh, Royes Ruslan, menyampaikan pandangan akhir fraksinya terkait Raqan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 yang berlangsung dalam rapat paripurna, Jumat malam (20/11/2021).
Pada kesempatan itu Royes meminta Pemerintah Kota Banda Aceh mengoptimalkan program pengembangan kewirausahaan dan kemudahan proses perizinan bagi UMKM untuk menunjang pemulihan ekonomi pasca Covid-19, dengan dibuat program pemberian bantuan modal penunjang produksi secara selektif, serta mengadakan pelatihan dan pembinaan bagi UMKM.
“Kami juga mendorong percepatan solusi permasalahan banjir pada tahun depan, Pemerintah Kota Banda Aceh harus melakukan peninjauan ulang terkait pembangunan sumur resapan sehingga dapat memiliki fungsi yang tepat,” kata Royes di Gedung DPRK Banda Aceh.
Fraksi Demokrat juga meminta rencana penerimaan pendapatan asli daerah dalam RAPBK tahun anggaran 2022 disusun berdasarkan asumsi-asumsi perhitungan yang terukur dan realistis, serta optimis akan adanya perbaikan ekonomi baik nasional maupun regional pada tahun mendatang.
Rencana tersebut didukung oleh upaya-upaya optimalisasi pendapatan asli daerah baik intensifikasi dan ekstensifikasi daerah melalui pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan pajak daerah, pendataan objek dan subjek pajak daerah melalui fiscal cadaster dan pemeriksaan pajak daerah.
“Kami juga mendorong Dinas Parawisata dan Ekonomi Kreatif untuk membina dan mengembangkan beberapa tempat dan kegiatan yang potensial sebagai destinasi wisata Banda Aceh berbasis budaya dan produk lokal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku wisata dan masyarakat sekitarnya,” ujar Royes.
Di samping itu Fraksi Demokrat juga meminta Pemerintah Kota Banda Aceh untuk lebih fokus pada bidang kesehatan dan ekonomi dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 gelombang ketiga, Fraksi demokrat memandang perlu adanya penambahan biaya tidak terduga.
Pihaknya juga sependapat dengan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus mengedepankan pengelolaan fiskal yang prudent (bijaksana) dan akuntabel, karena APBD tetap menjadi instrumen penting dan menentukan untuk melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19, mendukung pemulihan ekonomi, dan meneruskan reformasi struktural. Di tengah tantangan dan ketidakpastian akibat pandemi Covid-19
Fraksi Demokrat juga meminta agar tetap berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja agar target-target program prioritas pembangunan tetap dapat tercapai dan penyelenggaraan pelayanan umum Pemerintahan Kota Banda Aceh tetap dapat berjalan dengan efektif.
“Kami mengapresiasi Pemerintah Kota Banda Aceh dan seluruh warga Kota Banda Aceh atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Diharapkan prestasi yang telah diukir tersebut bisa semakin memicu peningkatan kinerja Pemko Banda Aceh ke depan,” tutur Royes.[]