Teuku Arief Khalifah

BANDA ACEH – Anggota DPRK Banda Aceh dari Fraksi Gerindra, Teuku Arief Khalifah, meminta Pj Wali Kota Banda Aceh agar menginstruksikan jajarannya untuk fokus dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di sisa tahun 2022 ini.

Arief yang juga anggota Pansus PAD DPRK Banda Aceh menyampaikan bahwa sampai hari ini Pemko dinilai belum melakukan langkah-langkah signifikan sebagai upaya memaksimalkan peningkatan PAD Kota Banda Aceh.

“Saya terus terang miris juga melihat rekomendasi-rekomendasi DPRK kepada SKPK tidak terealisasi sampai saat ini untuk memaksimalkan PAD. Bahkan terlihat Pemko tidak fokus dalam upaya ini. Oleh sebab itu, saya meminta kepada Pj Wali Kota untuk segera dapat mengarahkan tim agar melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang dituangkan dalam berbagai kesempatan, baik dalam rapat pansus, rapat badan anggaran, komisi, ataupun kesempatan lainnya” ujar Arief.

Arief menyampaikan bahwa terdapat potensi loss atau kebocoran PAD yang besar jika terus mempertahankan dengan sistem manual yang dijalankan seperti sekarang.

“Pendapatan kita tidak sesuai dengan potensi, malah pendapatan asli Kota Banda Aceh terkesan stagnan. Tentunya kita harus berimprovisasi dengan menggunakan sistem digital seperti tapping box, e-parking, e-retribusi, electronic pay, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kepala daerah harus berani mengambil kebijakan terutama dalam anggaran untuk menyiapkan infrastruktur dasar yang dibutuhkan SKPK penghasil PAD,” ujar Teuku Arief Khalifah, Kamis, 7 September 2022.

“Dalam keadaan keuangan yang masih belum pulih perencanaan program harus mengikuti dasar prioritas, jadi utamakan dahulu fasilitas-fasilitas penghasil PAD seperti tapping box dan alat pembayaran berbasis QR Code yang akan digunakan untuk menjalankan e-parking di tepi jalan umum,” ujarnya lagi.

Arief mengatakan, investasi ini secara anggaran tidak seberapa, tapi sangat  berpotensi meningkatkan pendapatan dan jelas manfaatnya, ini harus dilakukan dan ia berharap Pj Wali Kota melihat hal ini sebagai prioritas.

Jebolan master dari University of Adelaide ini juga menyampaikan, momentum anggaran perubahan harus dapat mengakomodasikan strategi penambahan PAD.

“Ini harus kita lakukan untuk menurunkan potensi terutang di tahun berikutnya, pemaksimalan PAD menjadi mutlak harus dilakukan.”

Seperti tapping box yang harus di pasang di setiap tempat usaha yang ditargetkan, ini pemasangannya harus serentak dan menyeluruh agar tidak terjadi “tebang pilih” di kalangan pelaku usaha. Walau terbantu dengan dana CSR, tetapi pengadaan tapping box juga harus menjadi tanggung jawab Pemko.

Lebih lanjut Arief menyampaikan rasa optimis PAD ini bisa digenjot di sisa tahun 2022.

“Asalkan rekomendasi dan strategi peningkatan bisa dijalankan di bulan ini, saya yakin hasil yang dicapai akan jauh lebih baik,” tutupnya.

Tapping box adalah alat yang dipasang di restoran yang berstatus wajib pajak untuk merekam catatan transaksi. Alat ini berfungsi sebagai pembanding antara total transaksi yang ada di restoran dengan jumlah pajak daerah yang dibayarkan. Alat ini akan mengirimkan data transaksi penjualan berikut besaran pajaknya yang terintegrasi langsung ke pemerintah daerah melalui instnsi terkait. Upaya ini dinilai sebagai salah satu cara untuk menghindari kebocoran pajak di suatu daerah.[]
Dewan Minta Pemko Fokus Genjot Pendapatan Asli Daerah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *