Banda Aceh – Pembicara dari Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Zulkasmi mengharapkan perubahan qanun Pajak dan Retribusi Daerah dapat menciptakan sistem perpajakan dan retribusi yang lebih adil, efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

“Namun demikian kami menilai bahwa substansi perubahan qanun ini harus dilakukan secara hati- 5 hati dan akomodatif terhadap kondisi masyarakat, agar tidak menimbulkan beban baru yang berlebihan, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Zulkasmi dalam rapat Paripurna Selasa (15/07/2025).

Fraksi Partai Demokrat menekankan terhadap pemetaan potensi pajak dan retribusi yang adil dan proporsional. Pemerintah Kota perlu melakukan kajian mendalam terhadap objek pajak dan retribusi baru yang diusulkan dalam perubahan qanun ini.

“Pentingnya prinsip keadilan, sehingga tidak semua sektor dikenakan beban yang sama tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonominya,” tambah Zulkasmi

Pihaknya juga mendorong untuk peningkatan kapasitas SDM dan digitalisasi sistem pajak dan retribusi. Agar pemerintah kota dapat mempercepat digitalisasi dalam pemungutan pajak dan retribusi guna mencegah kebocoran, meningkatkan akurasi data, serta memberikan kemudahan layanan kepada wajib pajak.

Fraksi Partai Demokrat mendorong partisipasi publik dan sosialisasi yang masif sebelum qanun ini diterapkan, pemerintah kota harus melibatkan partisipasi masyarakat dan asosiasi usaha dalam proses sosialisasi serta mendengarkan aspirasi publik agar implementasinya tidak menimbulkan resistensi.

“Kami mendorong adanya mekanisme evaluasi secara berkala terhadap Dampak Sosial-Ekonomi untuk menilai dampak kebijakan ini terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan daya beli masyarakat, agar kebijakan fiskal tetap adaptif dan responsif terhadap kondisi daerah,” tuturnya.[]