Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli merasa kesal terhadap kinerja pemerintah Kota Banda Aceh yang hingga kini persoalan utang belum juga selesai.

Hal tersebut disampaikannya pada saat menghadiri acara Musrenbang yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Kecamatan Banda Raya, Selasa, 25 Februari 2025.

Dihadapan para keuchik, tokoh masyarakat, perwakilan seluruh OPD dan unsur Forkopincam, Ramza membeberkan kondisi keuangan pemko Banda Aceh yang saat ini sedang mengalami defisit anggaran, karena masih terutang dengan pihak ketiga.

Dia merasa kesal, selalu ada yang dijadikan alasan oleh pihak pemko. Kemarin itu katanya akibat covid 19, sekarang ini katanya akibat beban PPPK.

“Saya heran, daerah lain juga sama persoalannya seperti yang kita hadapi, tetapi kenapa mereka aman-aman saja, tidak ada kita dengar terutang seperti yang kita alami saat ini,” ungkapnya dengan nada kesal.

“Bapak ibu yang kami muliakan, karena kondisi keuangan kita saat ini sedang mengalami kesulitan, saya harap kita semua harus bersabar, ibu walikota kita sedang melakukan evaluasi kembali secara detil dan menyeluruh, berapa utang pemko keseluruhannya yang real hingga saat ini yang disebabkan oleh pemerintahan sebelumnya. Beliau tidak mau nantinya disalahkan, jadi sebelum membangun kembali kota ini, beliau ingin bersih-bersih terlebih dahulu dari persoalan utang ini,” ungkapnya.

“Bapak ibu sudah baca semuanya, seperti yang sudah disampaikan oleh Plt. Sekda, utang pemko di akhir 2024 sebesar 39,8 Milyar, kemudian utang RSUD Meuraxa sebesar 49 Milyar. Yang lebih parah lagi diprediksi pada 2025 ini akan terjadi lagi utang sebesar 86 Milyar. Tentunya kondisi seperti ini akan membebani pemerintahan Illiza-Afdhal,” tuturnya.

“Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin Illiza-Afdhal sanggup lari kencang dengan program yang sudah disiapkannya untuk 100 hari kerja ini,” sambungnya lagi.

Namun demikian, Ramza memberi semangat dan meyakini semua persoalan ini akan dapat diatasi bila seluruh OPD rela anggarannya yang dirasa tidak mendesak dipotong. Sementara yang menyangkut dengan pelayanan dasar harus terus berjalan.

“Meski saat ini terjadi utang dan adanya instruksi efisiensi anggaran dari Bapak Presiden, saya berharap usulan yang disampaikan oleh aparatur gampong bila itu mendesak agar dapat diakomodir dan disesuaikan juga dengan ketersediaan dana yang ada nantinya”, pintanya.

Dalam kesempatan itu, Ramza juga mengungkapkan kekecewaannya kepada pemko dibawah kepemimpinan pemerintahan sebelumnya. Menurut Ramza bila pengelolaan keuangan dijalankan sesuai dengan road map yang telah disepakati yaitu didasarkan pada Surat Penyediaan Dana (SPD), pasti utang tidak akan terjadi.

“Pada saat saya ketua pansus utang, kami semua anggota dewan sudah setuju cara penyelesaian utang dimana salah satunya kami harus rela pokir dipotong, namun kami heran kenapa utang masih terjadi juga, ini harus kita cari siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya utang yang tiada habis-habisnya, tutupnya.