Banda Aceh – Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Farid Nyak Umar menyampaikan Rancangan Qanun (Raqan) tentang Perubahan APBK Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 haruslah didukung dengan memberikan masukan-masukan terbaik sebelum disahkan menjadi Qanun.
Farid Nyak Umar mengatakan sehubungan dengan Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.492.385.533.077,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 23.224.539.804,- atau 1,58 persen dari Pendapatan Daerah dalam APBK murni yang ditetapkan sebesar Rp. 1.469.160.993.273.
Menurutnya peningkatan tersebut bersumber dari alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi peningkatan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan, Deviden PDAM, Pendapatan BLUD RSUD Meuraxa dan BLUD Pasar serta Pendapatan Infak.
“Oleh karena nya dengan ada nya peningkatan dari angka tersebut seyogyanya pemerintahan Kota Banda Aceh dapat dengan mengerakkan roda perekonomian masyarakat melalui pengalokasian anggaran yang tepat sasaran dan sesuai dengan rencana target program yang telah di tetapkan dalam visi-misi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal-Afdhal Khalilullah,” kata Farid Nyak Umar dalam rapat Paripurna, Rabu (03/09/2025)
Pada sektor pendidikan, meskipun alokasi anggaran sudah ditetapkan, Fraksi PKS menilai bahwa kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan. Pendidikan harus menjadi alat pembebasan, bukan sekadar angka statistik. Oleh karena itu, Fraksi PKS mendorong agar Pemerintah Kota Banda Aceh lebih focus penempatan anggarannya pada peningkatan kualitas tenaga pendidik, distribusi sarana pendidikan yang merata, Pendidikan Diniyah serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan.
Pada Sektor kesehatan, Fraksi PKS menyambut baik peningkatan alokasi anggaran. Namun, akses terhadap layanan kesehatan yang merata harus menjadi perhatian utama. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap warga, tanpa kecuali, dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, baik di rumah sakit maupun di Puskesmas.
Farid juga mendorong pemerintahan Kota Banda Aceh serius dalam terkait kasus Penanganan HIV/AIDS, harus adanya program yang terukur dan pencegahan menular nya virus tersebut, khususnya pada kasus LGBT pemerintahan kota Banda Aceh harus memilki upaya kuat dan serius dalam penanganan nya, hal ini sesuai dengan visi dan misi pemerintahan ibu walikota dan pak wakil wali kota dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang mengedepankan penegakan syariat Islam.
Fraksi PKS DPRK Banda Aceh mengingatkan agar para OPD di lingkungan Pemerintahan kota Banda Aceh harus dapat memahami dengan baik visi dan misi Walikota dan wakil walikota serta siap bekerja keras dalam mengimplementasikan program dan kegiatan OPD yang mendukung terwujudnya Visi Misi Illiza-Afdhal sebagaimana termaktub dalam Qanun Kota Banda Aceh tentang RPJMK Banda Aceh 2025-2030.
„Fraksi PKS juga ingin menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat. Alokasi anggaran harus lebih banyak diarahkan pada sektor UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian Kota Banda Aceh . Fraksi PKS berharap anggaran tahun 2025 lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, dan akses pasar bagi produk-produk lokal,“ tuturnya.
Terhadap SKPK yang terkait langsung dengan pencapaian PAD, maka kami mendorong agar ada perhatian khusus selama pembahasan Raqan APBK-P ini serta SKPK yang terkait langsung dengan pencapaian visi misi Walikota dan Wakil Walikota akan menjadi perhatian kami secara serius dan akan kami intruksikan kepada TAPK agar lebih cermat dalam hal pengalokasian anggaran bagi SKPK teersebut.
“Kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berkomitmen siap mengawal dan melakukan proses pembahasan terhadap program-program yang ada dalam Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2025 guna menghasilkan Raqan yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan warga Kota Banda Aceh. Kami berharap pembahasan APBK-P tahun 2025 ini bisa benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kota Banda Aceh,“ tuturnya.[]