BANDA ACEH – Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST membuka musyawarah provinsi (Musprov) Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Aceh yang berlangsung, Jumat 6 Februari 2026 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh.
Dalam sambutannya, Irwansyah menekankan pentingnya pemerintah level provinsi hingga kabupaten/kota untuk melibatkan arsitek, dalam proses pembangunan kota dan Aceh.
“Apalagi pascabencana ini, maka peran ini harus benar-benar dimaksimalkan,”ujar Irwansyah.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara Pemerintah Aceh dengan IAI, dalam hal rehab-rekon Aceh pascabencana perlu dikuatkan.
Sehingga keterlibatan arsitek melalui karya, desain, dan ide-ide dapat digunakan oleh pemrintah dalam menata dan membangun kembali Aceh.
“Misalnya konsep hunian. Jika arsitek memiliki ide dan desain hunian yang layak, serta sesuai untuk daerah yang rawan bencana, tentu hal tersebut dapat diterapkan,”ungkap Irwansyah.
Begitu pula dengan konsep hunian yang tahan atau adaptif terhadap kondisi daerah yang rawan banjir. Tentu, katanya, para arsitek dapat memberikan gambaran dan masukan kepada pemerintah.
“Ide-ide seperti ini dapat disumbangkan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang saat ini sedang berjalan, khususnya dalam pembangunan hunian tetap,”tambahnya.
Irwansyah juga menyampaikan pentingnya penanganan dan konsep tata ruang pascabencana,, misalnya terkait daerah-daerah yang saat ini masih bergelimang lumpur.
“Perlu dikaji apakah kawasan tersebut masih layak dipertahankan sebagai permukiman, atau justru membutuhkan ide dan gagasan baru dari IAI yang dinilai cocok serta layak untuk dieksekusi oleh pemerintah provinsi,” papar sosok yang juga Ketua
IKAARS (Ikatan Alumni Arsitektur Universitas Syiah Kuala) ini.
Namun apapun peran dan kontribusinya, Irwansyah menyampaikan apresiasi terhadap peran IAI, baik di tingkat pusat maupun Aceh, terutama dalam proses tanggap darurat sebelumnya. Banyak hal produktif dan positif yang telah dilakukan. Hal ini membuat semuanya merasa menjadi bagian utuh dari bangsa Indonesia.
Menurut Irwansyah, jika berbicara sejarah, Aceh memiliki posisi yang sangat erat dan tegas dalam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ia mengungkapkan, Aceh pernah hidup dalam kondisi perang melawan Belanda dan Jepang, serta pernah terlibat konflik dengan pemerintah Indonesia. Selain itu, Aceh juga telah menghadapi berbagai bentuk bencana, mulai dari tsunami, gempa
bumi di Pidie Jaya dan sekitarnya, hingga banjir bandang yang cukup sering terjadi.
Hampir seluruh dinamika kehidupan sosial dan politik, baik konflik maupun bencana, telah dirasakan oleh rakyat Aceh.
“Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Aceh telah teruji ketahanannya. Karena itu, diharapkan pemerintah pusat dapat memberikan perhatian ekstra terhadap pembangunan kembali Aceh. Terlebih pada masa perang kemerdekaan, Aceh menjadi daerah penopang eksistensi Indonesia ketika pusat pemerintahan telah diambil alih oleh Belanda dan bahkan Bukittinggi pun sempat dikuasai,” ungkapnya.
Katanya, saat itu, hanya Aceh yang masih bertahan dan melalui Radio Rimba Raya menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada, karena masih terdapat wilayah yang belum tersentuh penjajah, yaitu Aceh.
Diisi Seminar dan Pameran
Musyawarah itu diawali dengan kegiatan seminar dan pameran karya arsitektur dari berbagai arsitek terbaik.
Seminar kebencanaan itu menghadirkan pembicara, yaitu Budi Pradono, dari STAR Arsitek Indonesia, Gayuh Budi Utomo dari Satgas Bencana IAI, serta Winardi Aramiko dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).
Lalu selama dua hari, 6–7 Februari 2026, karya arsitektur kebencanaan dipamerkan kepada publik.
Agenda utama acara Musprov tersebut adalah melakukan pemilihan Ketua IAI Aceh.
Dalam proses musyawarah itu, Ar Said Husain IAI yang merupakan ketua periode sebelumnya, kembali dipercayakan melanjutkan tugasnya memimpin organisasi profesi arsitek tersebut.
Irwansyah ST berharap kedepan akan semakin tercipta kolaborasi antara arsitek dengan wakil rakyat, demi kota yang tertata, manusiawi dan berkelanjutan.(*)