Banda Aceh – Anggota Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Tgk Januar Hasan mengusulkan agar Pemerintah Kota Banda Aceh secara konsisten mengintegrasikan hasil Musrenbang Gampong sebagai bagian yang inheren dalam penyusunan RPJM.

Menurutnya hal ini tidak hanya akan meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan, tetapi juga memperkuat konektivitas antara pembangunan skala mikro di tingkatGampong dengan arah pembangunan makro kota secara keseluruhan.

“Dengan menjadikan hasil Musrenbang Gampong sebagai acuan utama dalam penetapan program prioritas, RPJM Kota Banda Aceh akan lebih mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, memperkecil kesenjangan sosial, serta mendorong percepatan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis keadilan sosial,” kata Tgk Januar Hasan saat menyampaikan pandangan fraksinnya jumat (19/07/2025).

Fraksi Demokrat mengusulkan agar penguatan kelembagaan Dinas Syari’at Islam, optimalisasi peran Wilayatul Hisbah, serta program dakwah dan edukasi keislaman secara terstruktur, serta mendapat dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan dalam dokumen RPJM.

Penganggaran yang proporsional akan memastikan bahwa pelaksanaan syari’at Islam berjalan efektif, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Perlu diinisiasi berbagai kegiatan keagamaan yang bersifat edukatif dan partisipatif, seperti perlombaan Dalail Khairat dan zikir Maulid, serta peringatan hari-hari besar Islam secara rutin.

Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memperkuat nilai-nilai spiritual masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pembinaan generasi muda dalam mengamalkan syariat Islam secara kontekstual dan berkelanjutan

Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar RPJM Banda Aceh memuat kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui integrasi program lintas sektor yang fokus pada penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

“Kami juga mengusulkan agar program penanggulangan stunting dimuat secara tegas dalam RPJM, mengingat stunting merupakan isu strategis yang memengaruhi kualitas generasi masa depan dan daya saing daerah. Pencegahan stunting membutuhkan intervensi lintas sektor, termasuk,” tuturnya[]