Banda Aceh – Sejumlah guru yang tergabung dalam Himpunan Pendidik dan Tenaga Kerja Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Kota Banda Aceh, menyampaikan keluh-kesah mereka ke DPRK Banda Aceh terkait dengan efektivitas pendidikan PAUD di masa pandemi Covid-19, Jumat, 16 Juli 2021.
Kehadiran para pendidik ini disambut langsung Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, didampingi Wakil Ketua II, Isnaini Husda, Ketua Komisi IV Bidang Pendidikan, Tati Meutia Asmara, dan anggota Komisi IV Kasumi Sulaiman dan Safni.
Pada kesempatan itu Farid Nyak Umar menyampaikan, pihaknya menyambut baik kehadiran perwakilan Himpaudi ke DPRK Banda Aceh untuk menyampaikan aspirasi. Dalam rangka mencari solusi terhadap persoalan tersebut, dewan juga mengudang langsung pihak Dinas Pendidikan.
Farid Nyak Umar menjelaskan, dua hari lalu dewan juga menerima kunjungan perwakilan Himpaudi Banda Aceh dan menyampaikan keresahan mereka mengenai kondisi pembelajaran anak PAUD sejak Covid-19 mulai Maret 2020, yang hingga kini belum ada kepastian kapan akan berakhir.
“Karena itu dewan menfasiltasi antara Himpaudi dan Dinas Pendidikan untuk mencari jalan keluar dari persoalan tersebut, kami berharap keresahaan bersama ini bisa didiskusikan, dan coba kita carikan solusi,” kata Farid Nyak Umar saat menyampaikan sambutan.
Sementara itu, Ketua Himpaudi Banda Aceh, Ruwaida, mengatakan tujuan menjumpai dewan untuk menyampaikan beberapa hal terkait kondisi PAUD yang tidak bisa dilakukan pembelajaran dengan cara daring, karena di PAUD sistem belajarnya audio, visual, dan kinestetik.
Jika pembelajaran dilakukan dengan daring, maka tidak terpenuhi aspek perkembangan anak, yaitu nilai agama dan moral, sosial emosional, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan seni. Jadi kata dia kalau terkait dengan kognitif kemungkinan itu tercapai sedangkan agama moral, sosial emosional tidak akan tercapai.
Menurut Ruwaida, pada aspek ini guru masih mengawasi anak dalam pembentukan karakter. Seperti anak harus belajar bertanggung jawab, disiplin, atau saling memaafkan dengan teman-temannya tidak dapat dilakukan jika dengan daring.
“Jadi hari ini kami meminta dewan, andai saja pada tanggal 26 ini ada kegiatan pembelajaran tatap muka walaupun tidak full, karena kalau kegiatan pembelajaran daring full dilakukan untuk PAUD ini juga akan tidak maksimal dan tidak efektif,” kata Ruwaida.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan untuk saat ini Banda Aceh ditetapkan menjadi salah satu kota yang tidak dibenarkan untuk melaksanakan seluruh aktivitas yang berbentuk kerumunan massa.
Karena itu dari pihak Dinas Pendidikan berdasarkan rapat forkopimda mengeluarkan surat edaran agar tidak melaksanakan belajar tatap muka. Kemudian kata dia bukan hanya tingkat PAUD saja yang menjadi masalah saat ini tapi tingkat SD dan SMP juga mengeluhkan hal tersebut.
“Namun demikian pada tanggal 26 mendatang kami akan mencari solusi, minimal ada sekolah tatap muka minimal untuk PAUD, dengan pengawasan prokes, mudah-mudahan ini tidak ada kendala,” kata Sulaiman.[]