Banda Aceh – Anggota Fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Teuku Iqbal Djohan mendukung penuh pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029. Hal ini disampaikan Iqbal dalam Rapat Paripurna Jumat (19/07/2025).
Ia menyampaikan RPJM fokus pada kebutuhan mendesak dan persoalan dasar rakyat. Fraksi Nasdem menekankan bahwa pembangunan tidak cukup hanya berhenti pada perencanaan makro dan jangka panjang. Pemerintah Kota harus memastikan bahwa RPJM ini secara konkret menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari
“Ketersediaan air bersih, penyediaan lapangan kerja, pengendalian banjir, pengurangan angka kemiskinan, hingga peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif,”kata Iqbal Djohan
Kedua, penajaman program sesuai visi dan misi kepala daerah. Fraksi NasDem mendorong agar seluruh arah kebijakan dalam RPJM ini terintegrasi penuh dengan visi dan misi Ibu Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Banda Aceh. Visi besar “Banda Aceh Kota Kolaborasi” harus diterjemahkan dalam bentuk kebijakan transformatif, yang mampu mereformasi birokrasi, memperkuat layanan publik, dan mengarahkan pengelolaan anggaran ke pendekatan berbasis hasil dan keadilan distribusi.
“Penguatan pelibatan publik dan transparansi pelaksanaan. Dalam semangat kolaborasi yang menjadi dasar RPJM ini, Fraksi NasDem menegaskan pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam seluruh siklus pembangunan—dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Akses terhadap informasi publik, terutama terkait anggaran dan capaian program, harus dibuka secara berkala dan mudah diakses oleh warga,” kata Iqbal Djohan
Keempat, integrasi lintas sektor dan keberlanjutan lingkungan. Kami mengapresiasi perhatian terhadap isu lingkungan dalam dokumen RPJM ini. Namun lebih dari itu, kami berharap adanya integrasi konkret antara sektor infrastruktur, tata kota, pengelolaan sampah, dan mitigasi bencana, agar Banda Aceh mampu menjadi kota yang sehat, hijau, dan tangguh terhadap dampak perubahan iklim.
Kemudian semangat kolaborasi harus diwujudkan secara nyata, bukan hanya retoris. Sebagai partai yang mengusung semangat Restorasi dan Perubahan, Fraksi NasDem mendukung penuh pendekatan kolaboratif. Namun kami mengingatkan, kolaborasi sejati hanya bisa terjadi melalui:kemitraan nyata antara pemerintah dengan masyarakat sipil, perguruan tinggi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat; pembukaan ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik; dan penyusunan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
Keenam, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Fraksi NasDem menekankan pentingnya arah pembangunan yang berpihak pada kelompok rentan: perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta masyarakat pinggiran. Keadilan spasial dan keadilan sosial harus menjadi prinsip utama pelaksanaan RPJM. Perlindungan lingkungan juga perlu menjadi kebijakan lintas sektor agar pembangunan hari ini tidak menjadi beban bagi generasi mendatang.
“Ketujuh, penguatan sistem evaluasi dan akuntabilitas. Fraksi NasDem mendorong agar Pemerintah Kota memperkuat sistem pengendalian internal, pelaporan kinerja secara berkala, dan publikasi informasi yang terbuka kepada masyarakat. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga kota,” ucapnya.[]