Banda Aceh – Juru bicara Fraksi Golkar, PPP dan PKB Syarifah Munirah menyambut baik terhadap Perubahan Qanun Nomor I Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Hal ini disampaikan dalam rapat Paripurna Dewan Selasa (15/07/2025).

Syarifah Munirah menyampaikan pihaknya menyambut baik pembahasan perubahan qanun ini dan menjadi kesempatan juga untuk mengkaji ulang apabila ada materi-materi dalam qanun tersebut yang perlu penyesuaian untuk kesempurnaan Qanun ini, namun tentunya hasil evaluasi Kemendagri tersebut menjadi acuan utama kita dalam melakukan perubahan

“Kami melihat semua rekomendasi perubahan dari Kemendagri sudah ditindaklanjuti perubahannya oleh Walikota, bahkan pada Pasal 74, 79, dan penambahan pasal 80A dan 80B yang sebenarnya tidak termasuk dalam evaluasi, namun ternyata ikut dilakukan perbaikan,” kata Syarifah Munirah

Polisitisi PPP ini juga menyampaikan beberapa saran dan masukan dari terhadap Qanun tentang Pajak dan Retribusi ini, diantaranta Terhadap PBB-P2, perlu dilakukan pemutakhiran data objek dan subjek pajak secara berkala agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Menurutnya Perlu juga dipertimbangkan pengurangan atau pembebasan pajak untuk rumah tangga miskin, rumah ibadah, dan fasilitas sosial. Kemudian kedepan agar dilakukan sosialisasi aktif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan menurunkan tunggakan. Terhadap BPHTB, saran kami agar dapat dipermudah proses pembayaran BPHTB dengan digitalisasi dan transparansi nilai transaksi.

“Perlu suatu kebijakan untuk menetapkan pengurangan BPHTB untuk rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan perkuat pengawasan terhadap praktik transaksi fiktif dalam jual beli tanah, hal ini perlu dipikirkan suatu sistem pengawasan yang efektif,” tuturnya.[]