Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar, meminta pemerintah kota agar segera melengkapi fasilitas pendukung di Pasar Al-Mahirah Lamdingin. Hal ini untuk mengoptimalkan aktivitas perdagangan di pasar baru tersebut agar segera pulih dan normal.
“Kelengkapan sarana dan prasarana pasar menjadi sangat urgen agar para pedagang betah berjualan dan masyarakat yang berbelanja pun merasa nyaman. Ini untuk mempercepat pemulihan proses transisi aktivitas jual beli dari pasar lama di Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin,” kata Farid Nyak Umar saat memimpin rapat paripurna DPRK Banda Aceh dengan agenda penyampaian Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban ABPK Banda Aceh Tahun 2020 di Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (07/06/21).
Berdasarkan pantauan Farid, sejauh ini geliat perekonomian sudah mulai terlihat di Pasar Al-Mahirah Lamdingin. Aktivitas perdagangan semakin membaik dengan tingkat kunjungan masyarakat yang juga meningkat setiap harinya. Farid optimis Pasar Al-Mahirah akan menjadi pusat pasar rakyat di Kota Banda Aceh.
Di sela-sela sidang paripurna DPRK, Farid menambahkan ada beberapa hal yang perlu segera dilengkapi dan dibenahi yaitu pengaspalan jalan akses dalam pasar, pemasangan paving block, pengerasan landscape, pembuatan talud, dan drainase keliling pasar. Adanya genangan air dan tumpukan pasir di bagian belakang pasar juga perlu dirapikan agar tidak mengganggu pemandangan di sekitar pasar.
Farid berharap dengan dilengkapinya berbagai fasilitas tersebut dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para pedagang dan pelaku UMKM sehingga memberikan dampak positif (multiplier effect) bagi masyarakat sekitar dan warga kota secara umum.
“Di samping itu perlu juga memperbanyak penyediaan tempat sampah agar kebersihan tetap terjaga, serta lampu penerang jalan juga ditambah, karena aktivitas bongkar muat barang sudah mulai berlangsung sejak malam hari,” kata Farid.
Di samping itu, Farid juga mengingatkan pemerintah kota melalui dinas terkait untuk dapat memberikan kemudahan kepada para pedagang khususnya di masa awal transisi ini, karena pasar juga masih dalam proses pembenahan. Dinas UKM, Koperasi dan Perindag Kota Banda Aceh diminta untuk melakukan evaluasi secara rutin, sehingga berbagai kendala yang muncul dapat segera dicarikan solusi. Termasuk perlunya keterlibatan lintas instansi dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan.
“Kami juga memahami bahwa proses transisi para pedagang dari Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin butuh waktu, sebab aktivitas perdagangan rakyat di pasar tradisional tersebut sudah berlangsung puluhan tahun,” tutur Farid yang juga Ketua DPD PKS Banda Aceh.
Farid Nyak Umar juga memandang positif ikhtiar dan kerja keras pemerintah kota dalam menghadirkan pasar yang representatif bagi para pedagang dan masyarakat, sehingga ke depan diharapkan dapat menjadi model pengelolaan pasar tradisional yang modern. Farid juga mengimbau warga kota untuk menjadikan Pasar Al-Mahirah Lamdingin sebagai sentral pasar rakyat.
Rapat Paripurna DPRK Banda Aceh tersebut dihadiri Wakil Ketua I DPRK, Usman, Wakil Ketua II, Isnaini Husda, Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, Wakil Wali Kota, Zainal Arifin, segenap anggota DPRK, SKPK, dan unsur Forkopimda Banda Aceh. Rapat berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.[]