BANDA ACEH — Fraksi gabungan Golkar-PKB-PPP DPRK Banda Aceh menegaskan bahwa Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2026 tidak boleh sekadar menjadi agenda penyesuaian angka di atas kertas. Perubahan anggaran harus dimaknai sebagai instrumen

BANDA ACEH — Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) bukan sebatas deretan angka pendapatan dan belanja daerah, melainkan instrumen utama pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan nyata serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan dalam

BANDA ACEH — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2026. Fraksi PKS menegaskan pentingnya pengalokasian anggaran yang menerapkan