Banda Aceh – Tenaga ahli Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh bersama tenaga ahli Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar rapat perdana menindaklanjuti pembahasan Rancangan Qanun Pemerintahan Mukim secara daring (virtual), Rabu (09/09/2029).

Rapat daring tersebut diikuti oleh tim tenaga ahli Komisi I Raihal Fajri, Usman, dan Jummaidi Saputra. Sementara dari tenaga ahli Pemko diikuti Asisten I Bidang Pemerintahan Keistimewaan dan Kesejahteraan, Faisal, Kabag Hukum, Kabag Tata Pemerintah (Tapem) dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Banda Aceh, Dwi Putrasyah.

Ketua Komisi I, Musriadi Aswad secara terpisah mengatakan, dirinya mengapresiasi rapat para tim tenaga ahli. Ia juga mengapresiasi kepada pimpinan DPRK dan Sekretariat DPRK yang sudah memfasilitasi dan menginisiasi rapat tersebut secara daring.

“Alhamdulillah rapat tim tenaga ahli secara daring sukses. Sehubungan dengan masih mewabahnya virus korona di kota ini dan keinginan bersama kedua pihak tenaga ahli, insya Allah jika wabah ini mulai reda kita akan bahas seperti biasa secara tata muka,” katanya.

Tenaga Ahli Komisi I, Raihal Fajri menjelaskan, dalam pertemuan rapat tersebut tim ahli membahas bab per bab tentang Raqan Pemerintahan Mukim dan membangun landasan pikir antara tim ahli Komisi I dan tim ahli Pemko.

“Tadi kita membahas draf raqan hasil revisi tim ahli Komisi I berdasarkan draf awal dari pemko pada tahun 2008 lalu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Raihal mengatakan, pekan depan tim Pemko juga akan membahas secara internal untuk dilanjutkan kembali bersama dgn tim ahli Komisi I.

Sementara itu, Kadis DPMG Banda Aceh, Dwi Putrasyah mengatakan, rapat kali ini lebih menampung masukan-masukan yang disampaikan oleh para tim tenaga ahli untuk penyempurnaan lebih baik untuk raqan tersebut nantinya.

“Masukan yang disampaikan hari ini sudah cukup baik dan lugas, semoga bisa perbaikan-perbaikan dan menjadi penyempurnaan untuk raqan pemerintahan mukim ini,” tuturnya.[]