BANDA ACEH – Fraksi PAN memberikan perhatian serius terhadap struktur pendapatan daerah yang masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut berpotensi membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam membiayai program prioritas apabila terjadi perubahan kebijakan transfer.

Karena itu, Fraksi PAN meminta Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terencana dan berkelanjutan, tanpa menambah beban yang tidak proporsional kepada masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro.

Optimalisasi PAD harus dilakukan melalui pembenahan administrasi perpajakan dan retribusi, digitalisasi pelayanan, pendataan objek pajak secara akurat, penertiban kebocoran penerimaan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

“Potensi pajak hotel, restoran, parkir, reklame, dan sektor ekonomi lainnya perlu dikelola secara profesional dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan usaha,” kata Sofyan Helmi

Fraksi PAN juga meminta agar setiap target peningkatan PAD didukung data yang realistis, strategi pencapaian yang jelas, serta evaluasi berkala terhadap kinerja perangkat daerah pengelola pendapatan.

Fraksi PAN menekankan bahwa alokasi belanja APBK harus didasarkan pada skala prioritas dan kebutuhan riil masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan rutinitas program tahunan perangkat daerah.

“Kami meminta agar belanja daerah diarahkan secara proporsional pada pelayanan dasar, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi rakyat, pembangunan infrastruktur lingkungan, serta penciptaan lapangan kerja,” ujarnya

Fraksi PAN juga mengingatkan agar pemerintah menghindari pengalokasian anggaran pada kegiatan yang kurang mendesak, bersifat seremonial, atau tidak memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Setiap program harus memiliki indikator kinerja yang jelas, target capaian yang terukur, dan mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada public,” tuturnya []