Banda Aceh – Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, M Arifin  mengusulkan agar tambahan belanja daerah difokuskan pada pertumbuhan ekonomi lokal yang masih menghadapi tantangan struktural, terutama di sektor perdagangan, UMKM, dan jasa.

Menurutnya penambahan belanja perlu diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberian akses permodalan, serta fasilitasi investasi. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran menjadi prioritas utama, mengingat Banda Aceh sebagai ibukota provinsi harus tampil sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Kemudian Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar Pemerintah memberikan prioritas anggaran pada peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi harus mendapat perhatian utama. Fraksi Partai Demokrat juga secara khusus menyoroti peningkatan kasus HIV/AIDS di Banda Aceh, yang membutuhkan langkah penanganan komprehensif melalui pendekatan medis, edukasi, dan sosial berbasis komunitas,” kata M Arifin

Disamping itu Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar Pemerintah mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan melalui implementasi e-government secara menyeluruh, yang meliputi digitalisasi sistem pelayanan publik, integrasi basis data antar-organisasi perangkat daerah, serta penerapan mekanisme transparansi dan akuntabilitas berbasis teknologi informasi.

Selain itu, prinsip green governance perlu dijadikan landasan dalam setiap perumusan kebijakan, guna memastikan keberlanjutan lingkungan hidup di tengah kerentanan Banda Aceh terhadap bencana ekologis. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintahan di mata masyarakat dengan menghadirkan layanan yang cepat, terbuka, dan ramah lingkungan.

“Kami mengusulkan agar Pemerintah Kota melakukan inovasi dalam peningkatan PAD, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan agar tidak menambah beban bagi masyarakat kecil. Fraksi Partai Demokrat juga menegaskan pentingnya penegakan disiplin fiskal melalui law enforcement terhadap wajib pajak, khususnya terkait penolakan pemasangan tapping box yang telah mengurangi potensi penerimaan daerah. Penertiban ini harus dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepatuhan, transparansi, dan peningkatan pendapatan daerah,” tuturnya.[]