Banda Aceh – Sekretaris Fraksi Demokrat DPRK Banda Aceh Aiyub Bukhari mengatakan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai dokumen yang menggambarkan capaian pendapatan, realisasi belanja, dan pelaksanaan program pemerintah, pertanggungjawaban ini seharusnya tidak hanya menjadi laporan administratif, melainkan juga cerminan dari akuntabilitas dan efektivitas pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Fraksi Partai Demokrat melihat salah satu masalah utama adalah terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasinya. Beberapa program prioritas yang telah dirancang sejak awal tahun mengalami kendala dalam pelaksanaan, baik dari segi waktu, administrasi, maupun teknis di lapangan.

“Hal ini menyebabkan rendahnya serapan anggaran pada beberapa SKPK strategis, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan UMKM, dan peningkatan pelayanan publik berbasis digital,” kata Aiyub Bukhari dalam Rapat Paripurna Selasa (08/07/2025)

Menurutnya Fraksi Partai Demokrat juga melihat bahwa komposisi belanja daerah dalam APBK 2024 masih didominasi oleh belanja operasional, khususnya belanja pegawai, yang menyita porsi besar anggaran daerah. Sementara itu, belanja modal yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan infrastruktur dan layanan dasar justru masih tergolong rendah. Situasi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan fiskal Banda Aceh belum sepenuhnya berorientasi pada productive spending dan value for money.

Kelemahan lain terletak pada belum kuatnya korelasi antara penggunaan anggaran dengan hasil nyata (output dan outcome) yang dirasakan masyarakat. Meskipun anggaran terserap, namun indikator kesejahteraan warga, seperti pengurangan angka pengangguran, peningkatan akses air bersih, atau pengelolaan sampah, belum menunjukkan perubahan signifikan. Hal ini menandakan perlunya reformulasi indikator kinerja serta penguatan sistem anggaran berbasis hasil (performance-based budgeting).

“Permasalahan klasik lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi APBK. Masyarakat masih kesulitan mengakses informasi secara terbuka dan memahami penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan. Padahal, semangat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah terjadinya penyimpangan,” ujarnya.

Fraksi Partai Demokrat mendukung setiap kebijakan dan program Pemerintah yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Namun demikian, pihaknya mengingatkan bahwa pembangunan tidak semata-mata diukur dari capaian fisik dan infrastruktur, tetapi juga harus mencakup pembangunan manusia secara holistik.

Aspek kualitas hidup, indeks kebahagiaan, dan kesejahteraan psikososial masyarakat perlu menjadi perhatian dalam setiap perumusan kebijakan. Oleh karena itu, kami mendorong agar pemerintah menyelaraskan pembangunan fisik dengan peningkatan kualitas layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial yang mendukung kehidupan warga yang lebih sejahtera dan bahagia.

“Sebagai penutup Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Wali Kota Banda Aceh dan TAPK untuk dapat merasiosalisasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh. Selain itu, kami juga mengharapkan untuk meminimalisir kebutuhan anggaran yang tidak diperlukan,” tuturnya.[]