Banda Aceh–Fraksi Partai Demokrat DPRK Banda Aceh memberikan pandangan akhir terhadap Raqan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2023 dalam sidang paripurna yang digelar, Jumat (7/6/2024).

Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Aiyub Bukhari, menyampaikan sejumlah catatan terhadap raqan tersebut. Di antaranya, Pemko Banda Aceh perlu memastikan rencana belanja tahun depan yang lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi belanja daerah di tahun ini. Dengan demikian, anggaran daerah dapat difokuskan pada sektor-sektor yang memperkuat fungsi APBK sebagai stimulator kebangkitan ekonomi dengan mengoptimalkan belanja bersifat mandatori dan meminimalkan kebocoran dalam pelaksanaan belanja di lapangan.

Aiyub juga mengatakan, Fraksi Demokrat meminta Pemko Banda Aceh agar perencanaan daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

“Ini dilakukan agar Banda Aceh bisa fokus membangun infrastruktur prioritas dan pemerataan pembangunan,” katanya.

Fraksi Demokrat juga menilai tantangan pengelolaaan APBK semakin berat ke depannya. Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2020, Fraksi Demokrat berpendapat, konsolidasi fiskal tetap dapat dilakukan agar menciptakan ruang fiskal yang memadai agar dapat melanjutkan program pemulihan ekonomi, penyelesaian program strategis daerah prioritas, dan percepatan reformasi struktural.

Fraksi Demokrat kata Aiyub, juga mendukung segala bentuk dan kebijakan pemerintah dalam memulihkan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Membangun bukan hanya fisik belaka, tetapi kehidupan indeks kebahagiaan juga perlu,” ujarnya.[]