Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Teuku Arief Khalifah, meminta Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas PUPR agar menyiapkan anggaran perbaikan jalan atau patching dalam APBK 2023 untuk menambal jalan-jalan yang berlubang di wilayah Kota Banda Aceh.

Arief menilai selama ini anggaran yang dialokasikan untuk menambal jalan yang rusak masih belum maksimal karena banyaknya ruas jalan yang memerlukan perawatan. Selain itu, kebijakan PUPR Kota yang juga melakukan patching di jalur-jalur jalan yang merupakan kewenangan provinsi.

“Secara khusus saya sudah pernah menyuarakan ini dalam pembahasan anggaran, namun dalam keadaan keuangan yang tidak stabil kemampuan merealisasikan permintaan ini belum maksimal. Namun, di tahun 2023 hal ini harus kembali menjadi perhatian serius dari Pemko untuk mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan,” ujar Arief, Kamis (27/10/2022).

“Hari ini kita sangat terbantu dengan media sosial yang sangat aktif menyuarakan melalui berbagai platform ketika ada infrastruktur yang rusak, dan dengan kebijakan PUPR merespons laporan dengan segera, maka harus didukung dengan anggaran yang memadai. Ini wajib untuk dilakukan agar kualitas patching aspal maksimal dan tidak terkesan seadanya,” kata Arief.

Arief juga meminta agar PUPR dalam memperbaiki jalan harus menggunakan material yang baik serta dapat membentuk tim monitoring untuk melakukan survei jalan-jalan di kota yang harus diperbaiki.

“Saya mengapresiasi langkah perbaikan yang diarahkan oleh Kadis PUPR, M. Yasir, namun seperti saya jelaskan kebijakan Kepala Dinas ini harus didukung dengan anggaran juga. Jangan pula ketika anggaran habis nanti akan mengambil aksi tanpa kualitas, sehingga apabila tertambal pun dalam jangka waktu yang dekat akan terbuka kembali. Saya juga menyarankan agar PUPR juga membentuk tim survei untuk memetakan jalan-jalan yang harus dirawat sehingga tidak menunggu viral dulu baru ditangani,” jelas Arief.

Politisi Gerindra ini juga meminta agar kegiatan ini dapat menjadi Ppioritas di 2023 karena memang kebutuhan memperbaiki fasilitas publik ini urgensinya tinggi.

“Saya harap ini sudah terakomodir dalam draf APBK 2023 sehingga dalam pembahasan bersama Badan Anggaran nanti tinggal menentukan slot anggaran sesuai dengan ruas jalan yang akan diperbaiki yang direncanakan PUPR,” tutup Arief.[]