Banda Aceh – Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyetujui Rancangan Qanun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rancangan Qanun Pendidikan Diniah untuk dilembardaerahkan menjadi Qanun Kota Banda Aceh. Kepastian tersebut disampaikan dalam rapat sidang paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap dua rancangan qanun tersebut, Senin (16/11/2020).

Sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRK Banda Aceh, Isnaini Husda, yang dihadiri Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, dan Wakil Ketua I, Usman. Dari eksekutif hadir Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin, dan Plt Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Muzakkir Tulot.

Fraksi-fraksi yang menyampaikan pendapat akhirnya, yaitu Fraksi PPP-PA, Fraksi Nasdem-PNA, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS.

Dalam sambutannya, Isnaini Husda menyampaikan, sebelumnya DPRK Banda Aceh sudah melakukan serangkaian tahapan rapat paripurna sesuai dengan prosedur pembentukan suatu rancangan qanun. Tepatnya pada Selasa, 10 November 2020 lalu DPRK Banda Aceh telah melaksanakan paripurna badan legislasi (banleg) mengenai Raqan RDTR dan Raqan Pendidikan Diniah.

“Maka pada kesempatan ini kita akan mendengarkan penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap dua rancangan qanun tersebut,” kata Isnaini.

Usai mempersilakan fraksi menyampaikan pendapat terhadap kedua raqan tersebut, Isnaini mempersilakan Sekretaris Dewan, Tharmizi, untuk membacakan draf keputusan dewan. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Banda Aceh yang disampaikan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin, terkait persetujuan anggota dewan terhadap dua raqan tersebut.

“Terima kasih kepada seluruh anggota dewan dan Wakil Wali Kota Banda Aceh yang telah menyampaikan pendapat terhadap Rancangan Qanun RDTR dan Rancangan Qanun Pendidikan Diniah, semoga Allah meridhai apa yang kita kerjakan hari ini,” tutup Isnaini.[]