Banda Aceh – Wakil Ketua I DPRK Banda Aceh, Usman SE, mengatakan, hadirnya Rancangan Qanun Penyelenggaraan Perpustakaan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Kota Banda Aceh secara berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.
Selain itu, dengan adanya qanun tersebut nantinya diharapkan agar pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Kota Banda Aceh menjadi wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, serta wahana pelestarian budaya daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya daerah sekaligus terciptanya budaya kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.
“Oleh karenanya, qanun ini sangat diperlukan, apalagi Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah yang banyak dikunjungi dan diminati oleh mahasiswa yang ingin melajutkan jenjang pendidikan tinggi,” kata Usman saat memberi sambutan dalam pembukaan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Raqan Penyelenggaraan Perpustakaan yang berlangsung di lantai IV Gedung DPRK Banda Aceh, Kamis (16/9/20210.
Usman mengatakan, dengan lahirnya qanun ini nantinya Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki kewajiban di antaranya menjamin penyelenggaraan pengembangan perpustakaan, menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar bagi masyarakat.
“Kita berharap keberadaaan perpustakaan di Kota Banda Aceh nantinya mampu berperan sebagai simpul informasi bagi masyarakat dalam menyediakan akses informasi secara memadau dan murah,” ujarnya.
Politisi PAN ini menambahkan, ke depan ia juga berharap penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan yang baik dan berkualitas di Kota Banda Aceh menjadi rujukan dan contoh bagi kabupaten/kota lainnya.
“Kami berharap pemko memberikan dukungan penuh terhadap kemajuan dan pengembangan perpustakaan Kota Banda Aceh lewat payung hukum yaitu Raqan Penyelenggaraan Perpustakaan di Kota Banda Aceh,” tutur Usman.[]