BANDA ACEH – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Musriadi, mengatakan bila Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Banda Aceh selama ini sudah mampu meningkatkan kinerja dalam penyaluran dana desa di 90 gampong yang ada di Banda Aceh dan hampir 80% terealisasi dengan baik.

Hal itu disampaikan Musriadi saat melakukan kunjungan kerja ke instansi tersebut bersama anggota Komisi I pada Kamis (30/4/2020).

Kunjungan ini selain untuk silaturahmi, juga untuk memastikan agenda-agenda khusus terhadap perkembangan terkait dana desa.

“Untuk beberapa desa yang belum tersalurkan dana desa ini, agar terus dimediasi baik melalui kecamatan atau pemerintah gampong, tentunya berbagai kendala teknis dan kendala kearifan lokal atau ada konflik internal, kami harap segera dituntaskan,” kata Musriadi dalam kesempatan tersebut.

Musriadi mengatakan, hal yang lebih penting dari dana desa ini, khususnya bantuan langsung tunai (BLT) yang diperkirakan akan disalurkan pada bulan Mei ini diharapkan segera diatur dalam regulasi atau perwal. Dengan begitu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan menjadi harapan khususnya bagi mereka yang mengalami musibah pandemi Covid-19.

Sementara itu, Kepala DPMG Kota Banda Aceh, Dwi Putrasyah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi I DPRK Banda Aceh yang melakukan kunjungan kerja ke DPMG Kota Banda Aceh untuk mengawasi kinerja mereka.

“Alhamdulillah, harapan kita sudah terwujud dan beberapa pertanyaan komisi I yang masih kurang, kita siap kapan pun memberikan keterangan-keterangan atau hal-hal lain yang diperlukan,” kata Dwi Putrasyah.

Selain itu, terkait kondisi penyaluran BLT di lapangan saat ini, Dwi menjelaskan BLT dari dana desa untuk Banda Aceh belum disalurkan, pihaknya berharap dalam waktu dekat segera terealisasi, karena sampai hari ini beberapa keuchik sedang melakukan pendataan di samping itu juga banyak sekali regulasi yang keluar secara tiba-tiba.

“Namun demikian, kita berharap untuk kondisi besok itu mudah-mudahan regulasi dari pemerintah kota sudah tuntas untuk menjadi dasar pemerintah gampong dalam pendataan serta verifikasi penetapan surat kepala desa dan musyawarah desa bisa dilaksanakan untuk segera disalurkan BLT dari dana desa,” ujarnya.

Dalam rapat kunker terlibat diskusi aktif antara anggota komisi dengan pihak dinas DPMG Kota Banda Aceh terkait dampak Covid-19 yang dirasakan oleh masyarakat serta penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah.

Adapun yang hadir dalam kunker tersebut, yaitu Wakil Ketua Komisi I, Irwansyah, Sekretaris Komisi, M Arifin, anggota Komisi, H Iskandar Mahmud.

Selain ke DPMG, Komisi I DPRK juga melakukan kunjungan kerja ke Kantor Camat Kuta Alam Banda Aceh dan disambut langsung oleh Camat Kuta Alam, Reza Kamilin.[]