Banda Aceh – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Isnaini Husda SE mengatakan, beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banda Tahun 2019 di antaranya terkait tata kelola keuangan dan pencapaian kinerja.
Hal tersebut disampaikan Isnaini usai menggelar sidang paripurna DPRK Banda Aceh dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRK terhadap LKPJ Wali Kota Banda Aceh Tahun 2019, yang berlangsung di Gedung DPRK Banda Aceh, Jumat (29/05/2020).
Isnaini mengatakan, rekomendasi yang disampaikan melalui komisi-komisi di DPRK Banda Aceh harus sinkron dengan visi misi Wali Kota Banda Aceh yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh dan rencana strategis (renstra) dari organisasi perangkat daerah (OPD), serta program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD tersebut.
“Alhamdulillah beberapa pencapaian sudah maksimal, tetapi ada beberapa yang masih perlu perbaikan, baik dari segi pengelolaan keuangan kemudian juga dari pencapaian kinerja,” katanya.
Ia melanjutkan, ada beberapa OPD yang masih membutuhkan perhatian dari Wali Kota Banda Aceh untuk dimotivasi sehingga ada peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.
Terhadap pengelolaan keuangan, pihaknya menilai pencapaiannya sudah maksimal. Namun perlu dilakukan kajian lebih mendalam, tidak hanya out put yang dihasilkan tapi juga out come dari pencapaian kegiatan anggaran tersebut.
“Yang lebih dirasakan masyarakat adalah out come dari setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh,” ujarnya.
Sementara itu, dari sisi pencapaian kinerja Isnaini mengatakan, ada beberapa OPD perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya. Terutama pada pengelolaan Pasar Aceh, penegakan peraturan perundang-perundangan yang ada di Kota Banda Aceh, termasuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang perlu dimaksimalkan supaya Kota Banda Aceh ke depan akan menjadi sebuah kota model bagi kota-kota yang lain.
“Sebagai ibu kota provinsi, kita berharap bahwa tata kelola pemerintahan dan keuangan Kota Banda Aceh akan menjadi yang terbaik di Provinsi Aceh dan menjadi contoh bagi daerah lain yang ada di Provinsi Aceh,” katanya.
Sidang ini juga dihadiri oleh Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar dan Wakil Ketua I Usman. Sementara dari unsur Pemerintah Kota Banda Aceh dihadiri oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin, serta Forkopimda Kota Banda Aceh.[]