Banda Aceh – Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyampaikan, APBK Perubahan Tahun Anggaran 2020 memberikan porsi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial, serta mempercepat tercapainya kemakmuran masyarakat. Selain itu juga menaruh perhatian serius pada program-program pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, dan wanita rawan ekonomi untuk mendapatkan bantuan dan pelatihan yang lebih efektif.
“Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami harapkan kepada seluruh SKPD untuk memberikan perhatian serius dan melaksanakan kinerja pelayanan dengan optimal,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Safni, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi dewan terhadap Rancangan Qanun APBK Perubahan Tahun Anggaran 2020 di Gedung DPRK Banda Aceh, Sabtu malam (20/09/2020).
Safni menjelaskan, dalam kondisi luar biasa atau extraordinary seperti sekarang, dalam penanganan Covid-19 ini perlu langkah-langkah cepat, tetapi terukur sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19.
Adapun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.
Untuk mendorong itu, pemerintah perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam pengelolaan dana penanganan Covid-19 tersebut, sehingga dapat meminimalisasi kebocoran anggaran dan pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan, serta digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Kota Banda Aceh.
Safni juga mengatakan, mengenai refocussing anggaran belanja daerah dalam perubahan APBK 2020, mengacu pada regulasi penganggaran selama pandemi Covid-19 di mana fokus belanja diarahkan pada bidang kesehatan, jaring pengamanan sosial, dan pemulihan ekonomi.
“Maka dalam upaya untuk menggeliatkan kembali roda perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung, dianggarkan pelaksanaan program kegiatan seperti pembangunan infrastruktur yang sedapat mungkin menggunakan dan melibatkan sumber daya lokal,” ujarnya.
Lebih lanjut kata Safni, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan penanganan masalah sosial lainnya merupakan upaya serius untuk mempercepat kemakmuran masyarakat.
“Sehubungan dengan hal tersebut, maka kepada seluruh aparatur sipil negara di leading sector tersebut untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, agar tujuan mulia pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat,” tutur politisi Gerindra itu.[]